Pikiran Rakyat
USD Jual 14.644,00 Beli 14.546,00 | Sedikit awan, 24.2 ° C

Jokowi Dituntut Segera Realisasikan Pengembalian Hutan Adat

Muhammad Ashari
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (kanan) bersalaman dengan anggota masyarakat adat saat pertemuan dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 22 Maret 2017. Perwakilan AMAN menyampaikan hasil kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-V dan berharap pemerintah mengakui masyarakat adat sebagai subjek hukum terkait sejumlah konflik lahan adat dengan perusahaan.*
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (kanan) bersalaman dengan anggota masyarakat adat saat pertemuan dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 22 Maret 2017. Perwakilan AMAN menyampaikan hasil kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-V dan berharap pemerintah mengakui masyarakat adat sebagai subjek hukum terkait sejumlah konflik lahan adat dengan perusahaan.*
JAKARTA, (PR).- Tekanan dari masyarakat adat agar pemerintahan Presiden Joko Widodo segera merealisasikan pengembalian hutan adat sangat besar. Tekanan itu juga semakin terasa ketika taruhannya adalah persoalan dukungan suara untuk pemilihan presiden 2019 nanti.

Ucapan Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Rukka Sombolinggi saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu, 22 Maret 2017, terasa cukup "keras". Saat itu, Rukka menyinggung soal Surat Keputusan (SK) Pengakuan Hutan Adat yang dikeluarkan pada 30 Desember 2016. SK tersebut merupakan pengakuan negara terhadap hutan yang dikelola oleh masyarakat adat. Total jumlah hutan yang diakui sebagai milik masyarakat adat itu sebesar 13.122 hektare yang tersebar di 9 masyarakat adat.

Luas hutan yang diakui sebagai milik masyarakat adat rupanya dinilai masih tidak sebanding dengan jumlah masyarakat adat yang ada saat ini, yakni di kisaran 50 juta sampai 70 juta orang. Banyak masyarakat adat yang dikatakannya masih belum puas dengan janji presiden untuk mengembalikan lahan-lahan masyarakat adat.

Sudah 2 tahun Jokowi menjabat sebagai presiden, akan tetapi luasan hutan yang diakui milik masyarakat adat masih belum beranjak dari angka 13.000 hektare. "Karena ketidakpuasan masyarakat adat terhadap janji presiden sehingga kami berpikir untuk mengkaji ulang hubungan dengan presiden," katanya di hadapan presiden.

Rukka pun kemudian memberikan masukan kepada Jokowi, yang saat itu didampingi Kepala Kantor Staf Presiden Tenten Masduki dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, agar melakukan reformasi birokrasi di 3 kementerian yang terkait kehidupan masyarakat adat. Kementerian itu yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian LHK dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Ketiga kementerian itu dinilainya yang paling terkait dengan persoalan masyarakat adat.

Saat itu, Jokowi berusaha meyakinkan anggota masyarakat yang hadir bahwa dirinya terus berupaya mendorong keluarnya pengakuan lahan adat melalui SK. Saat ini, kata dia, tengah disiapkan lagi 18 SK pengakuan lahan adat. Namun demikian, SK tersebut belum bisa dikeluarkan karena terlebih dahulu harus ada SK bupati atau peraturan daerah. Menurutnya, itu telah menjadi aturan yang harus ditaati.

Kepada masyarakat adat yang hadir, Jokowi mendorong agar mereka terus mengejar kepala daerah di tempat mereka berada segera mengeluarkan SK atau perda. Jokowi mengaku, dirinya tidak bisa meminta langsung ke kepala daerah terkait hal ini. Dia mengaku hanya bisa menginstruksikan sebatas ke Kementerian Dalam Negeri.

"Semakin cepat dibagikan semakin baik karena saya tahu kalau lahan itu adalah hak-hak dari masyarakat adat. Dan kalau itu kita berikan kepada masyarakat adat, misalnya hutan, itu akan lebih lestari dan terjaga," tuturnya.
Bagikan: