Pikiran Rakyat
USD Jual 14.558,00 Beli 14.460,00 | Umumnya berawan, 20.6 ° C

Reformasi Agraria Terkendala Anggaran

Muhammad Ashari
SEJUMLAH aktivis mengikuti kegiatan Kamisan ke 174 di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis 19 Januari 2017. Aksi dalam rangka memperingati Sepuluh Tahun Aksi Kamisan, dilakukan serentak di lima kota yaitu Bandung, Jakarta, Malang, Yogyakarta, dan Surabaya.
SEJUMLAH aktivis mengikuti kegiatan Kamisan ke 174 di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis 19 Januari 2017. Aksi dalam rangka memperingati Sepuluh Tahun Aksi Kamisan, dilakukan serentak di lima kota yaitu Bandung, Jakarta, Malang, Yogyakarta, dan Surabaya.

JAKARTA, (PR).- Percepatan sertifikasi tanah dalam program reforma agraria dan redistribusi aset masih terkendala persoalan anggaran. Sementara pada tahun ini ditargetkan 5 juta sertifikasi tanah rampung di seluruh Indonesia. 

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan, sampai saat ini upaya sertifikasi tanah sudah mencapai  hampir dua juta. Dia mengakui, sebelumnya sempat ada kekurangan anggaran dalam sertifikasi tanah. 

"Seluruh Indonesia proses pemetaannya sudah ok, hampir dua juta. Tapi kita kan kemarin kekurangan anggaran," katanya seusai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Rabu, 15 Maret 2017.

Pemerintahan Joko Widodo kini tengah menggencarkan program redistribusi aset dan reforma agraria. Program itu pun ditekankan Jokowi ketika membuka sidang kabinet. 

Jokowi menginstruksikan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup agar segera mempercepat proses sertifikasi lahan. 

Jokowi mengatakan, telah mengantongi data 12,7 juta hektare tanah yang akan dimasukkan dalam program reforma agraria ini. Untuk mewujudkannya, pertama-tama persoalan sertifikasi lahan harus dibereskan. 

Jokowi menyebutkan, sekarang ada 106 juta bidang tanah. Namun yang bersertifikat baru 46 juta bidang. Artinya, masih banyak rakyat yang menduduki sebuah lahan, tetapi legalitasnya tidak ada.

Jokowi kemudian menuntut Menteri Agraria dan Tata Ruang Nasional Sofyan Djalil agar meningkatkan upaya sertifikasi tanah dari biasanya hanya 500 ribu sertifikat diselesaikan dalam satu tahun, menjadi 5 juta sertifikat dalam setahun. Target penyelesaian sertifikat pun dituntut untuk bertambah setiap tahunnya. Dalam tiga tahun ke depan, BPN dituntut harus mampu menyelesaikan 9 juta sertifikat dalam setahun.

Dalam reforma agraria juga, akan ada redistribusi aset dan pembagian lahan.  Dalam pengantar sidang kabinet, Jokowi mengatakan, perlu dirumuskan format kebijakan pembagian lahan tersebut seperti apa. 

"Ini sering kita sampaikan mengenai redistribusi aset, dan juga reforma agraria sehingga menjadi jelas dan secepatnya bisa kita lakukan di lapangan secara besar-besaran. Karena kemarin yang sudah dimulai di lapangan itu sangat disambut baik oleh masyarakat. Tapi kalau ini tidak secepatnya digarap secara besar-besaran, ini akan kelamaan dan masyarakat akan menunggu," katanya di hadapan para menterinya.

Seusai sidang kabinet, Sofyan Djalil mengatakan, redistribusi aset dan tanah akan menggunakan pola pendampingan oleh BUMN. Masyarakat tidak serta merta langsung diberikan lahan. Hal itu untuk mencegah tanah yang dibagikan dijual lagi. Saat ini, kata Sofyan, masih perlu ada peraturan presiden untuk memuluskan program tersebut. 

"Perpres itu yang belum. Ya nanti ditunggu, sedang dalam proses," ujarnya.***

Bagikan: