Pikiran Rakyat
USD Jual 14.279,00 Beli 14.181,00 | Sebagian cerah, 17.8 ° C

Fadli Zon: Penambahan Kursi DPR RI Wajar

Sjafri Ali

JAKARTA, (PR).- Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berpendapat soal rencana penambahan kursi di DPR RI dari total kursi di DPR saat 560 masih wajar. Hal itu menyusul sejumlah fraksi di DPR yang mengusulkan agar di Pansus RUU Pemilu nanti dibahas juga soal penambahan jumlah anggota DPR berbarengan dengan jumlah pemekaran daerah pemilihan.

“Soal penambahan jumlah kursi DPR itu wajar dan masuk akal, karena penambahan itu harus sejalan dengan representasi dari jumlah penduduk. Jadi, wajar karena kita harus menyesuaikan dengan penambahan jumlah penduduk dan pemekaran daerah,” tegas Waketum Gerindra itu pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Jakarta, Senin, 23 Januari 2017.

Menurut Fadli, penambahan jumlah kursi di parlemen tak akan membebankan negara dalam hal anggaran. Sebab, alokasi dana untuk parlemen terbilang kecil jika dibandingkan dengan negara-negara lain. “Coba kalau kita lihat, berapa sih negara ini mengalokasikan anggarannya untuk DPR RI? Itu di bawah Rp 5 triliun. APBN itu Rp 2.000 triliun, atau sekitar 0,02 % terlalu kecil dibanding dengan parlemen Amerika, Eropa dan negara lainnya. Jadi, taka da masalah,” ujarnya.

Dikatakan, yang harus dihemat dalam anggaran negara justru adalah alokasi untuk eksekutif. “Itu karena terkadang menurutnya tidak efektif. “Jadi yang harus dihemat itu anggaran eksekutif yang kadang kadang tidak efektif. Ini yang harus kita lihat,” kata Fadli.

Selain itu menurut Fadli, jika sebaiknya pengelolaan keuangan DPR harusnya independen, bukan di bawah kendali pemerintah. Dia lantas membandingkan DPR dengan BPK yang mengelola keuangan serta kepegawaian mereka sendiri.

“Pengelolaan keuangan DPR itu harusnya independen bukan di bawah pemerintah. Perlu ada independensi pengelolaan anggaran legislatif parlemen seperti di negara-negara lain. Kita mengatur sendiri termasuk pegawai seperti halnya juga BI, BPK, itu kan mengatur sendiri. Saya kira DPR ke depan harus bisa mengatur sendiri keuangan dan independensi kepegawaian,” pungkasnya.***

Bagikan: