Pikiran Rakyat
USD Jual 14.310,00 Beli 14.212,00 | Cerah berawan, 28 ° C

Politik Dinasti Muncul Karena Rendahnya Literasi Politik

Muhammad Irfan
KETUA Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti (kiri), Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang (tengah), dan Peneliti Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Indonesia (PSIK-Indonesia) Arif Susanto menjadi pembicara diskusi di Jakarta, Selasa 3 Januari 2017. Diskusi itu mengangkat tema "Hati-Hati: Politik Dinasti Rawan Korupsi".*
KETUA Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti (kiri), Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang (tengah), dan Peneliti Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Indonesia (PSIK-Indonesia) Arif Susanto menjadi pembicara diskusi di Jakarta, Selasa 3 Januari 2017. Diskusi itu mengangkat tema "Hati-Hati: Politik Dinasti Rawan Korupsi".*

JAKARTA, (PR).- Rendahnya literasi politik diduga jadi sebab munculnya dinasti politik di sejumlah daerah di Indonesia. Namun, menurut Arif Susanto dari Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Indonesia, rendahnya literasi politik ini tak bisa begitu saja disalahkan pada publik. Karena nyatanya, kalangan elite sengaja membiarkan ini untuk kepentingan pribadi.

Dalam diskusi "Hati-hati Politik Dinasti Rawan Korupsi" yang digelar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 3 Januari 2017, Arif menuturkan pendidikan politik terkesan diabaikan oleh elite. Ironisnya, hal ini mengakibatkan demokrasi gagal melahirkan pemimpin yang berintegritas dan membuat wacana politik tak lagi cerdas.

"Masyarakat dibiarkan bodoh dan tak punya daya di hadapan kekuasaan," kata Arif.

Tak dimungkiri, keberadaan dinasti politik bukan barang baru dalam kehidupan bangsa Indonesia. Mahkamah Konstitusi pun sudah melegalkan praktik ini. Namun, banyaknya bukti bahwa praktik ini lebih banyak penyimpangannya dibanding manfaatnya harusnya membuat banyak pihak lebih membuka mata.

"Di daerah akhirnya banyak raja kecil. Mereka menjadikan politik sebagai pintu untuk ekonomi. Belum lagi oligarkisme di tubuh parpol yang membuat para politikus harus menyediakan donasi politik besar agar diakomodasi," ucapnya.

Diakuinya, memberangus praktik dinasti politik memang tak mudah. Selain karena praktik ini diperbolehkan oleh konstitusi, tak ada dasar kuat untuk menghalangi hak politik seseorang. Oleh karena itu, sudah selayaknya melawan praktik ini lewat reformasi kultur politik.

"Kultur politik yang antipolitik dinasti perlu dibangun. Selain itu, harus ada perluasan akses berbasis kapabilitas bagi masyarakat," ucapnya.

Arif tak menampik selama ini kandidat dinasti memang lebih unggul secara popularitas dibanding rivalnya. Hal ini terjadi karena infrastruktur politik kita dikuasai oleh sebagian pihak dari partai politik. Untuk melawan dominasi ini perlu adanya perimbangan dari media massa dan kekuatan sipil.

"Ini harusnya jadi tahun konsolidasi bagi civil society dan memperkuat akar agar oligarkisme politik tidak terjadi," ucapnya.

Sementara itu, Ray Rangkuti dari Lingkar Madani yang juga jadi pembicara dalam diskusi ini menuturkan Pilkada serentak 2017 merupakan Pilkada yang minim isu substansial. Mata masyarakat lebih tertuju pada Pilkada DKI Jakarta, padahal di saat yang sama ada pilkada lain di 101 daerah di Indonesia.

"Padahal KPK setahun kemarin menangkap sejumlah kepala daerah yang empat di antaranya berkaitan dengan politik dinasti," kata Ray.

Terpisah, Titi Anggraini dari Perludem menuturkan untuk mengeliminasi dinasti politik yang korup di Pilkada 2017 sebenarnya tanggung jawab utama parpol. Namun, karena ini tidak berjalan atau tidak bisa diandalkan, maka tokoh agama dan tokoh masyarakat harus ambil peran aktif dalam memberikan pemahaman dan pencerahan pada masyarakat pemilih agar benar-benar meneliti dan mempertimbangkan latar belakang kandidat.

"Rekam jejak, dan reputasi calon ketika memberikan suara dalam pilkada nanti harus benar-benar dipertimbangkan secara masak," kata Titi.***

Bagikan: