Pikiran Rakyat
USD Jual 14.095,00 Beli 14.193,00 | Umumnya cerah, 24.9 ° C

Kasus Perdagangan Orang Paling Dominan Sepanjang 2016

Muhammad Irfan
KORBAN perdagangan manusia saat tiba di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jawa Barat, Jln. RE. Martadinata, Kota Bandung, beberapa waktu lalu.*
KORBAN perdagangan manusia saat tiba di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jawa Barat, Jln. RE. Martadinata, Kota Bandung, beberapa waktu lalu.*
JAKARTA, (PR).- Perdagangan orang menjadi kasus yang paling dominan terjadi di tahun 2016. Hal ini berdasarkan jumlah permohonan yang diterima Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sepanjang 2016.

LPSK menerima total 1720 permohonan. Adapun permohonan tersebut paling banyak didominasi oleh perdagangan orang, korupsi dan kekerasan seksual anak. Selain itu pelanggaran HAM berat pun tak kalah banyak.

Berdasarkan data LPSK dari 1720 permohonan, perdagangan orang mencapai 140 permohonan. Adapun korupsi mencapai 103 permohonan, kekerasan seksual anak (66 permohonan), penyiksaan (28 permohonan), terorisme (16 permohonan), dan narkotika (6 permohonan).

Sedangkan pelanggaran HAM berat berjumlah 796 permohonan. Untuk kategori tindak pidana lain 538 permohonan dan bukan tindak pidana sebanyak 27 permohonan.

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan, tahun 2016 menjadi tahun yang berat bagi LPSK dan sejumlah kementerian/lembaga lainnya, karena terjadi pemotongan anggaran. Pagu anggaran LPSK semula berjumlah Rp 90.400.000.000, setelah terjadinya pemotongan anggaran tersisa Rp 67.925.273.000.

“Setidaknya LPSK mengalami pemotongan anggaran sekitar 30 persen. Tentu saja itu mengganggu, tapi diusahakan tidak sampai mengganggu layanan bagi pemohon,” katanya, Rabu 28 Desember 2016.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diakui Semendawai memudahkan kerja LPSK. Tak hanya itu, hubungan dengan pihak lain juga makin sinergis. Terbukti dengan banyak permohonan perlindungan yang direkomendasi aparat penegak hukum lainnya.***
Bagikan: