Pikiran Rakyat
USD Jual 13.961,00 Beli 14.059,00 | Umumnya berawan, 17.5 ° C

Mantan Dirjen Dukcapil Jadi Tersangka Korupsi e-KTP

Muhammad Irfan

JAKARTA, (PR). - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Irman sebagai tersangka baru dalam kasus korupsi KTP elektronik. Menurut Pelaksana Harian Biro Humas KPK, Yuyuk Adrianti Iskak, penetapan tersangka Irman dilakukan setelah KPK menemukan bukti cukup untuk meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka.

"Penyidik KPK menemukan dua alat bukti yang cukup menetapkan Irman sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk Kependudukan 2011-2012," kata Yuyuk di Gedung KPK, Jumat (30/9/2016).

Menurut Yuyuk, Irman bersama tersangka Sugiharto diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang terkait pengadaan e-KTP. Adapun nilai proyek tersebut mencapai Rp 6 triliun.

"Ada semacam mark up yang dilakukan oleh pejabat-pejabat ini. Kerugian negara terakhir dari BPKP sekitar Rp 2 triliun," ucap dia.

Sementara mengenai keterlibatan mantan menteri Dalam Negeri, Gamawan Fawzi dalam kasus ini, Yuyuk belum bisa berpendapat banyak. Soalnya, penyidik sampai saat ini masih terus memintai keterangan dari para saksi untuk melengkapi berkas perkara.

"Penyidik masih mendalami. Penetapan tersangka ini bukan akhir dari kasus ini, Disampaikan penyidik, masih akan banyak yang digali. Jadi memang untuk melengkapi berkas ini harus dipanggil saksi," ucapnya.

Mengenai lamanya penetapan tersangka mengingat kasus ini sudah bergulir sejak beberapa tahun belakangan, KPK menilai karena banyak saksi yang dilibatkan. Selain itu, penyidik juga butuh waktu untuk mendapatkan bukti.

"Semua informasi yang diberikan ke penyidik tentu akan digunakan untuk tindak lanjut. Termasuk juga dari Nazaruddin," ucapnya.

KPK sudah dua tahun lebih menyidik kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP. Dalam proyek senilai Rp 6 triliun ini, KPK baru menetapkan satu tersangka, yaitu Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto. Ia ditetapkan sebagai tersangka pada 22 April 2014.

Pada kasus ini Sugiharto berperan sebagai pejabat pembuat komitmen dalam proyek yang merugikan negara Rp 2 triliun lebih itu. Dalam catatan KPK, proyek tersebut tidak memiliki kesesuaian dalam teknologi yang dijanjikan pada kontrak tender dengan yang ada di lapangan.

Sugiharto dijerat Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Namun hingga sekarang, Sugiharto belum ditahan karena sakit.***

 

Bagikan: