Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Umumnya cerah, 27.4 ° C

Pengawasan Keuangan Pemerintah Harus Sinergis

Sarnapi
BANDUNG,(PR).- Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bahrullah Akbar menyatakan, pentingnya sinergi dan gotong royong dalam melaksanakan fungsi pengawasan tata kelola keuangan negara antara BPK dan DPR. Sinergi dan interaksi di antara lembaga negara dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara menjadi sangat penting bagi tercapainya tujuan bernegara seperti yang diamanahkan dalam Pembukaan UUD 1945.

"Secara umum terdapat empat jenis pengawasan, yaitu pertama, pengawasan legislatif dimiliki DPR, DPD dan DPRD yang diatur bedasarkan UU 17/2014 tentang MD3," kata Barullah kepada "PR", Selasa, 27 September 2016.

Pengawasan selanjutnya dari pihak eksekutif dimiliki oleh presiden serta jajaran di bawahnya sesuai dengan kewenangan masing-masing. "Sedangkan badan yang khusus melaksanakan pengawasan internal adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 (PP 60/2008) tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan amanah dari Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara," tuturnya.

Selain itu, terdapat pengawasan yudikatif yang dimiliki oleh tiga lembaga Mahkamah Agung (MA) sesuai dengan UU 5/2004 tentang MA, Mahkamah Konstitusi (MK) sesuai dengan UU 24/2003 jo UU 8/2011 tentang MK dan Komisi Yudisial (KY) sesuai dengan UU 22/2004 jo UU 18/2011 tentang KY.

"Terakhir pengawasan auditif yang dimiliki oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan UU 15/2006 tentang BPK, UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara," ucapnya.***
Bagikan: