Pikiran Rakyat
USD Jual 14.628,00 Beli 14.328,00 | Sedikit awan, 25.8 ° C

Laporan Keuangan Jabar WTP Lima Kali, SDM Jadi Kunci

Arie C. Meliala
GUBERNUR Jawa Barat Ahmad Heryawan menerima penghargaan dari Presiden RI Joko Widodo karena laporan keuangan pemerintah Pemprov Jabar meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Penghargaan ini diberikan dalam Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016  di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 20 September 2016.*
GUBERNUR Jawa Barat Ahmad Heryawan menerima penghargaan dari Presiden RI Joko Widodo karena laporan keuangan pemerintah Pemprov Jabar meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Penghargaan ini diberikan dalam Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016 di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 20 September 2016.*
JAKARTA, (PR).- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan laporan keuangan Pemerintah Privinsi Jawa Barat 2015 mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) karena Jabar punya sumber daya manusia (SDM) yang bagus. SDM yang dimaksudnya, para akuntan yang mengelola laporan keuangan itu.

"Ini karena selalu kita siapkan sejak awal, termasuk menyiapkan SDM ya. Yang paling terasa itu SDM ya," kata Heryawan setelah menerima penghargaan dari Presiden RI Joko Widodo dalam Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016 di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 20 September 2016.

Heryawan menceritakan, pada 2010, Pemprov Jabar pernah melakukan perekrutan pegawai. Sebanyak 160 pegawai menjadi jatah dari pemerintah pusat.

"Saya ajukan 80 orang untuk akuntan. Waktu itu diklarifikasi, kenapa banyak banget. Akhirnya setelah tawar, tawar, tawar jadinya 40 orang. Untuk pertama kali ada pengangkatan untuk satu spesialisasi 40 orang," kata Heryawan.

Itu sebabnya, SDM yang bagus dan tepat menurut Heryawan jadi kunci menyiapkan pelaporan keuangan yang bagus. Apalagi, untuk pertama kali, tahun ini sistem pelaporan keuangan akan berbasis akrual. Sistem ini berbeda dengan sistem sebelumnya yang menggunakan basis kas.

"Kalau berbasis kas kan hanya kas urusannya, hanya keuangan urusananya. Kalau akrual itu kan uang itu dipakai untuk apa, dinilai keseluruhannya. Jadi, berbasis keuangan dan berbasis kinerja sekaligus, itu kelebihannya akrual," kata Heryawan.

Tahun ini, pemerintah memang memberikan penghargaan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang laporan keuangannya meraih opini WTP selama lima tahun berturut-turut. Mereka yang mendapat penghargaan sebanyak 37 entitas pelaporan yang meliputi 22 kementerian/lembga, 3 pemerintah provinsi, 8 pemerintah kabupaten dan 4 pemerintah kota.

Provinsi Jawa Barat termasuk salah satu yang mendapat penghargaan karena lima kali mendapat opini WTP. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan opini WTP tahun 2014, tercatat sebanyak 275 entitas pelaporan dan tahun 2015 meningkat menjadi 367 entitas pelaporan atau meningkat cukup signifikan. Entitas pelaporan keuangan yang mendapat WTP meliputi 56 dari 85 kementerian/lembaga, 29 dari 34 pemerintah provinsi dan 222 dari 415 pemerintah kabupaten, serta 60 dari 93 pemerintah kota.

"Jadi sudah semakin banyak yang WTP namun masih cukup ada signifikan baik pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga yg masih perlu menuju ke WTP," kata Sri Mulyani.***
Bagikan: