Pikiran Rakyat
USD Jual 14.393,00 Beli 14.093,00 | Umumnya cerah, 27.9 ° C

Vaksin Palsu Jadi Pelajaran, RS harus Diawasi

Arie C. Meliala
MANTAN Menteri Kesehatan Ahmad Sujudi ditemui setelah Diskusi "Vaksin Palsu, Korban Asli" di Menteng, Jakarta, Sabtu, 16 Juli 2016.*
MANTAN Menteri Kesehatan Ahmad Sujudi ditemui setelah Diskusi "Vaksin Palsu, Korban Asli" di Menteng, Jakarta, Sabtu, 16 Juli 2016.*
JAKARTA, (PR).- Peredaran dan penggunaan vaksin palsu benar-benar jadi pelajaran bagi semua pihak yang terlibat dalam bidang kesehatan. Sudah tidak saatnya lagi sistem akreditasi hanya menjadi satu-satunya alasan mempercayai pelayanan rumah sakit dan mengabaikan pengawasan setelah akreditasi diberikan. Rumah Sakit harus diawasi

"Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) ada, tapi tidak efektif. Itu harusnya diperkuat. Sekarang RS itu diakreditasi oleh komite akreditasi rumah sakit (KARS), ketat seharusnya. Tetapi setelah terakreditasi, terserah RS sendiri untuk mengaudit. Misalnya RS mengaudit pengadaan obat, RS mengaudit pemakaian obat. Tidak dari luar. Harusnya internal audit, diperkuat eksternal audit," kata mantan Menteri Kesehatan Ahmad Sujudi saat ditemui usai menjadi pembicara dalam Diskusi "Vaksin Palsu, Korban Asli" di Menteng, Jakarta, Sabtu, 16 Juli 2016.

Ahmad Sujudi mengatakan pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari hulu sampai ke hilir dan tidak bisa terputus. Jika melihat mekanisme pengawasan atas obat selama ini, Ahmad Sujudi menjelaskan obat termasuk vaksin mulai dari pabrik diawasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bagian Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). Pengawsan itu, kata Ahmad Sujudi, ketat sekali.

Kemudian, dari pabrik obat didistribusi ke gerai dan apotik. Proses ini pun dilakukan dengan ketat. Namun, saat obat masuk ke RS, RS sendiri yang melakukan pengawasannya, bukan oleh BPOM. Pengawasan di RS ini ada di bawah Dinas Kesehatan setempat untuk RS daerah atau di bawah kementerian kesehatan untuk RS pusat.

"Termasuk pengawasan obat, ada namanya instalasi farmasi, pengawasan manajemen obat itu juga oleh RS sendiri. BPOM tidak masuk ke situ," kata Ahmad Sujudi. Itu sebabnya, dalam kasus vaksin palsu, menurut Ahmad Sujudi, dimulai dari RS yang tidak tahu dari mana mendapatkan vaksin palsu. "Dari kasus ini, RS dulu diawasi baru kalau RS ketahuan atau dikatakan memberi informasi dari mana obat atau vaksin palsu itu maka selanjutnya distributor vaksin palsu itu," katanya.

Longgarnya pengawasan atas RS ini, menurut Ahmad Sujudi menjadi waktu yang tepat memikirkan pembenahan pengawasan. Pengawasan di satu tangan menuurtnya bisa saja dilakukan. Namun, jika upaya itu tidak mampu dijalankan maka bisa bisa saling berbagi tugas. "Tetapi harus dengan koordinasi yang kuat ya," kata Ahmad Sujudi.

Pengawasan di satu tangan ini menuurt Ahmad Sujudi dapat dilakukan BPOM. Namun tanggung jawab ini juga sangat bergantung pada kemampuan BPOM. "Sanggup atau tidak mengawasi dari hulu ke hilir keseluruhannya," katanya.

Menurut Ahmad Sujudi, BPOM sudah punya pengalaman banyak untuk pengawasan obat mulai dari pabrik, distribusi, sampai ke gerai. "Kalau di RS itu sama seperti gerai sebenarnya. Bisa juga BPOM karena BPOM itu memang badan pusat, bukan daerah," katanya.

Ahmad Sujudi mengatakan RS harus memiliki tata kelola dari segi klinik, pengobatan dan manajemen RS sebagai korporasi yang sesuai aturan. Klinik dan manajemen RS itu, harus seperti halnya tata kelola yang baik, taat prosedural.

"Ini hikmah kejadian vaksin palsu ini, mudah-mudahan akan ada badan yang kuat untuk mengawasi RS," kata Ahmad Sujudi.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan penguatan BPOM ke depan sangat penting dilakukan, salah satunya dengan mengembalikan kewenangan mengawasi hingga ke rumah sakit. Soalnya, dinas kesehatan selama ini tidak dapat melakukan pengawasan dengan optimal di lapangan karena sumber daya yang kurang.

"BPOM juga masih banyak kekurangan, oleh karena itu saya kira penguatan BPOM itu harus dengan undang-undang. Sekarang belum ada UU BPOM, pentingnya agar mereka lebih bisa melakukan pengawasan yang lebih kuat dan melakukan penegakan hukum secara mandiri dan juga punya sumber pendanaan yang lebih bagus. Selama ini sangat bergantung dengan pendanaan dari kemenkes," katanya.***
Bagikan: