Pikiran Rakyat
USD Jual 14.393,00 Beli 14.093,00 | Sebagian berawan, 23.3 ° C

Vaksin Palsu Bagian Kecil dari Masalah Peredaran Obat Palsu

Arie C. Meliala
KIRI ke kanan: Wakil Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia Daeng M. Faqih dan mantan Menteri Kesehatan Ahmad Sujudi, moderator Ichan Loulembah, mantan Direktur Utama PT Kimia Farma Trading Distribution Tatat Rahmita Utami, dan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi dalam Diskusi "Vaksin Palsu, Korban Asli" di Menteng, Jakarta, Sabtu, 16 Juli 2016.*
KIRI ke kanan: Wakil Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia Daeng M. Faqih dan mantan Menteri Kesehatan Ahmad Sujudi, moderator Ichan Loulembah, mantan Direktur Utama PT Kimia Farma Trading Distribution Tatat Rahmita Utami, dan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi dalam Diskusi "Vaksin Palsu, Korban Asli" di Menteng, Jakarta, Sabtu, 16 Juli 2016.*
JAKARTA, (PR).- Terungkapnya peredaran vaksin palsu hanya masalah kecil dari masalah yang jauh lebih besar, peredaran obat palsu. Sampai saat ini belum ada upaya koprehensif memberantas masalah peredaran obat palsu. Sementara masyarakat sebagai konsumen tidak dapat berbuat banyak.

"Kalau pernah saya baca dari analisis market, obat palsu itu 20 persen sampai 30 persen yang di pasar Indonesia. Itu sampai detik ini belum ada upaya komprehensif menekan obat palsu bisa diberantas. Kalau ada upaya memberantas, itu karena kasus-kasus kecil saja, dipinggirnya, tetapi bukan sampai ke hulu," kata Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi saat ditemui usai Diskusi "Vaksin Palsu, Korban Asli" di Menteng, Jakarta, Sabtu, 16 Juli 2016.

Di tengah peredaran vaksin palsu dan dugaan obat-obat palsu itu, Tulus mengatakan posisi konsumen agak sulit. Soalnya vaksin palsu atau obat palsu persoalan yang sangat teknikal yang tidak mudah diketahui semua orang. Ditambah lagi dengan posisi konsumen saat membutuhkan pelayanan kesehatan dan obat.

"Konsumen kan posisinya asimetris informasi. Konsumen dalam keadaan sakit. Jangankan berpikir jernih, dalam keadaan sakit kita tidak bisa berbuat banyak kecuali kita menghadapi pelayanan kesehatan dan kemudian kita berobat. Masyarakat dalam mengonsumsi obat paling hanya bisa melihat batas masa berlakunya (expired) dan kandungannya," kata Tulus.

Sekalipun dapat melihat kandungannya, Tulus mengatakan konsumen sulit mengecek kandungan itu. Itu sebabnya, level pemerintahlah yang bertanggung jawab melakukan pengawasan peredaran obat di pasar termasuk vaksin. Apalagi, dalam penggunaan vaksin, kata Tulus, bukan konsumen sendiri yang melakukan vaksinasi tetapi tenaga kesehatan. "Konsumen tidak bisa sama sekali karena tidak ada konsumen melakukan vaksinasi sendiri," kata Tulus.

Mantan Direktur PT Kimia Farma Bidang Trading and Distribution Tatat Rahmita Utami pun mengatakan masalah vaksin palsu hanya puncak gunung es karena masalah besarnya obat-obat palsu masih beredar. "Jadi sebenarnya kalau obat palsu sudah lama. Kalau istilah dunia farmasi kita sebutnya plasebo di kesehatan. Jadi seakan-akan obat A tapi isinya itu vitamin atau yang lainnya. Jadi mereka labeling-nya seperti itu. Itu problem yang sampai sekarang masih belum tuntas. Paling ada kasus baru ditangani," kata Tatat.***
Bagikan: