Pikiran Rakyat
USD Jual 14.393,00 Beli 14.093,00 | Umumnya cerah, 27.9 ° C

IDI: Rumah Sakit Pengguna Vaksin Palsu Belum Tentu Bersalah

Arie C. Meliala
Wakil Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia Daeng M. Faqih (kiri) dan mantan Menteri Kesehatan Ahmad Sujudi (kanan) dalam Diskusi "Vaksin Palsu, Korban Asli" di Menteng, Jakarta, Sabtu, 16 Juli 2016.*
Wakil Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia Daeng M. Faqih (kiri) dan mantan Menteri Kesehatan Ahmad Sujudi (kanan) dalam Diskusi "Vaksin Palsu, Korban Asli" di Menteng, Jakarta, Sabtu, 16 Juli 2016.*
JAKARTA,(PR).- Wakil Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia Daeng M. Faqih mengatakan rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang diumumkan menggunakan vaksin palsu belum tentu bersalah. Justru bisa saja rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang ada itu pun justru korban beredarnya vaksin palsu.

"Pemerintah harus utuh menjelaskan setelah mengumumkan daftar rumah sakit kemarin. Ini bukan berarti RS atau klinik itu melakukan kejahatan. Kalau mereka beli, masih belum bisa dibuktikan salah," kata Daeng dalam Diskusi "Vaksin Palsu, Korban Asli" di Menteng, Jakarta, Sabtu, 16 Juli 2016.

Menurut Daeng, pengumuman nama-nama rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang menerima vaksin palsu yang dilakukan kementerian kesehatan seperti memakan buah simalakama. Tujuan semula pengumuman nama-nama rumah sakit itu, menurut Daeng untuk memetakan wilayah vaksin ulang. Nyatanya, pengumuman itu justru menimbulkan kegaduhan.

"Tujuan pemerintah memetakan untuk bisa vaksin ulang tapi yang terjadi gaduh. Karena ini juga soal nama baik. Sehingga memang seperti simalakama bagi pemerintah," kata Daeang.

Itu sebabnya, kata Daeang, hal yang utama saat ini, pemerintah harus menjelaskan dengan hati-hati. Di samping itu, penegak hukum juga harus mendalami kasus ini. "Apakah ini bagian konspirasi kejahatan atau mereka (RS dan fasilitas kesehatan) juga sebenarnya tertipu sehingga jadi korban juga," katanya.

Sekalipun misalnya ada kesalahan dalam manajemen rumah sakit, menurut Daeng hal itu tidak serta merta menunjukkan ada kesengajaan memberikan vaksin palsu. "Pelanggaran manajemen juga tidak sepadan dengan kesengajaan memberikan vaksin palsu. Sehingga harus diselidiki lebih lanjut," kata Daeng.***
Bagikan: