Pikiran Rakyat
USD Jual 14.095,00 Beli 14.193,00 | Umumnya berawan, 24.9 ° C

Kemnaker Buka Pengaduan Dugaan Korupsi di Instansinya

Satrio Widianto
JAKARTA, (PR).- Kementerian Ketenagakerjaan membuka ruang dan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk melaporkan indikasi atau dugaan korupsi di instansi pemerintah tersebut. Kemnaker akan memberi perlindungan kepada pelapor sebagai komitmen pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Kita akan buka pengaduan atau pelaporan yang bertanggung jawab, bukan berdasarkan fitnah, tetapi pengaduan yang dilengkapi data akurat, identitas pelapor secara benar. Pelapor atau saksi pelaku akan diberikan perlindungan jika memperoleh ancaman," ujar Irjen Kemnaker Sunarno di Jakarta, Kamis, 21 April 2016.

Komitmen tersebut dilakukan saat penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kemnaker dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam rangka aksi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Penandatanganan dilakukan oleh Irjen Kemenaker Sunarno dan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Teguh Sudarsono.

Dikatakan Sunarno, salah satu bentuk prioritas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor) dengan cara membuka ruang bagi karyawan yang mengetahui indikasi dugaan tipikor atau akan terjadi tipikor yang melibatkan oknum Kemnaker.

Lebih jauh, kata Sunarno, langkah pihaknya membuka pelaporan dugaan tipikor diharapkan tidak menjadi ajang atau wadah penampung fitnah. Diharapkan, setiap pelapor memiliki tangung jawab terhadap setiap laporan yang diberikan.

"Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menyampaikan informasi yang bertangungjawab dan laporan tersebut jika mengandung kebenaran, kami melindungi pelapor, " ujarnya.

Menurut Irjen, penandatanganan kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman antara Kemenaker dan LPSK tentang perlindungan bagi pelapor, saksi, dan saksi pelaku dalam rangka aksi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Kemenaker. Nota Kesepahaman No 12/NK/MEN/IX/2015 dan Nomor NK-034/I.DIV.4.2/LPSK/09/2015 itu ditandatangani pada 21 September 2015 lalu.

Dalam nota kesepahaman tersebut disebutkan kerja sama pelaksanaan dilakukan oleh pejabat penghubung Kemenaker yakni Irjen Kemenaker dengan Wakil Ketua LPSK.

Nota kesepahaman tersebut, lanjut Sunarno, melingkupi ruang pembinaan dan penguatan pada Whistle Blower System (WBS) Kemenaker, peningkatan efektivitas pelaksanaan WBS dan pemberian perlindungan pelapor, saksi dan saksi yang bekerja sama.

“Kami komitmen melaksanakan WBS secara baik dan memberantas korupsi merupakan agenda prioritas bukan lagi kerangka teori. Sebagus apapun instrument dibuat, kalau itikad baik tidak ada, tak akan ada artinya nota kesepahaman,“ ujarnya.

Ditegaskan Sunarno tugas Kemenaker membangun, melaksanakan dan mengoptimalisasikan WBS sesuai ketentuan yang berlaku untuk dimonitor dan dievaluasi oleh LPSK. “LPSK member info-info yang berkaitan dengan penerapan, efektivitas pelaksanaan WB,“ ujar Sunarno.

Dasar hukum tindak pidana korupsi lainnya adalah UU pemberantasan korupsi No.31/1999 jo No.20/Tahun 2001, UU perlindungan saksi dan korban No.13/2006 jo No.31/2014, Inpres 7/2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dan Kepmenaker 371/2015 tentang standar operasional prosedur pengelolaan pengaduan pelanggaran di Kemnaker serta Permenaker 25/2015 tentang pedoman pengendalian gratifikasi bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penyelenggara negara di Kemenaker.

Dikatakan ia, pihaknya memberikan apresiasi kepada saksi yang berperan aktif dalam mencegah korupsi. “Kami akan menyiapkan konter untuk menerima laporan masyarakat atas kasus korupsi,“ katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua LPSK Teguh Sudarsono mengatakan, harus dilakukan upaya atau cara-cara lain dalam memburu pelaku korupsi. Jika selama ini diburu pelakunya, maka melalui penandatanganan nota kesepahaman ini diciptakan kondisi lingkungan bebas praktek korupsi atau WBS atau disebut peniup peluit.

“Semua pihak harus berteriak untuk bersih-bersih sebagai wujud nyata untuk katakan tidak pada korupsi. Jika di ruangan ini setiap hari semua teriak, maka tikus-tikus korupsi akan takut karena banyak peniup peluit,“ katanya.

Teguh menegaskan, bersama Kemnaker pihaknya pun sepakat akan melindungan para peniup peluit atau whistle blower. LPSK katanya akan terus memberikan bimbingan teknis dan nasehat untuk menciptakan sistem peniup peluit yang aman bagi peniup peluitnya.

“Dasar tiupan peluitnya juga harus bermotif baik untuk memberantas atau mencegah korupsi, bukan karena unsur dendam,“ katanya.***
Bagikan: