Pikiran Rakyat
USD Jual 14.044,00 Beli 14.142,00 | Cerah berawan, 20.2 ° C

Rehabilitasi Umum untuk Korban Pelanggaran HAM 1965

Muhammad Irfan
SEJUMLAH korban 1965 menyanyikan lagu Padamu Negeri menutup pelaksanaan Simposium 1965 di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa, 19 April 2016. Pemerintah menyetujui rehabilitasi umum untuk korban 1965 sebagai hasil rekomendasi simposium.*
SEJUMLAH korban 1965 menyanyikan lagu Padamu Negeri menutup pelaksanaan Simposium 1965 di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa, 19 April 2016. Pemerintah menyetujui rehabilitasi umum untuk korban 1965 sebagai hasil rekomendasi simposium.*

"PADAMU Negeri. Jiwa raga kami..."

Penggalan lirik Padamu Negeri gubahan Kusbini itu bergema di Ballroom Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa, 19 April 2016. Suaranya riuh. Sesekali terdengar bergetar seiring tangis yang turun dari kelopak mata para korban tragedi 1965. Tangan-tangan tua mereka berangkulan menyambut rekomendasi Simposium Nasional Tragedi 1965 yang telah dibacakan oleh salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Sidarto Danusubroto.

"Simposium ini memberikan rekomendasi untuk diambilnya langkah-langkah segera berupa rehabilitasi umum bagi korban pelanggaran HAM dalam konteks memberikan hak sipil dan hak warga negara sepenuhnya tanpa stigma dan diskriminasi," kata Sidarto yang langsung disambut riuh tepuk tangan para peserta simposium.

Sidarto yang menutup gelaran simposium tersebut juga  membacakan rekomendasi adanya perlindungan negara dari gangguan pihak mana pun atas suasana kebebasan berbangsa yang tercermin selama simposium. Tak heran, mengingat dalam gelaran dua hari tersebut, semua pihak bebas menyampaikan pendapat dan unek-uneknya seputar tragedi yang menjadi catatan hitam sejarah bangsa itu.

"Saya berharap simposium ini sebagai langkah awal bagi penyelesaian yang menyeluruh dan berkeadilan. Rumusan yg lebih lengkap dari rekomendasi ini akan dirumuskan lebih lanjut oleh tim perumus. Saya yakin dengan sikap penerimaan yang demikian, kita semakin mantap melangkah ke depan," ucapnya.

Menurut Sidarto, tujuan dari simposium ini adalah menempatkan tragedi 65 secara jujur dan proporsional. Rekomendasi yang dilahirkan dari simposium ini pun diharapkan bisa menjadi bahan bagi pemerintah untuk menyelesaikan secara komprehensif kasus pelanggaran berat HAM dalam tragedi 1965.

"Terkait tragedi 1965, kita tetap mengakui adanya konteks politik internasional, yaitu perang dingin. Namun kita tetap harus mengakui dengan kebesaran jiwa bahwa kita belum bisa mengelola bangsa yang majemuk ini secara beradab. Kita masih mengelola perbedaan ras, agama, dan perbrdaan lain dengan kekerasan," ucapnya.

Tak dimungkiri, pasca Gerakan 30 September 1965 terjadi konflik horisontal yang tidak bisa terelakkan. Namun, lanjut Sidarto, harus diakui pula ada keterlibatan negara. Apalagi tragedi ini menyebabkan adanya korban pahlawan revolusi serta keluarga dan lebih jauh menyebabkan perburuan dalam jumlah besar. 

"Belasan ribu orang dibuang, dipenjara, disiksa tanpa proses pengadilan. Tidak hanya perampasan hak dalam bentuk penahanan tanpa peradilan tapi juga hak dasar bagi yang diindikasi eks tapol. dalam berbagai bentuk diskriminasi, stigamatisasi, larangan terhadap banyak kegiatan, serta rasa takut yang menyebar karena dengan membicarakannya saja orang sudah kena stigma," ucapnya.

Sementara itu, Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional, Agus Widjojo menuturkan seluruh usulan dalam simposium tersebut akan dirumuskan beberapa hari kemudian. Nantinya rumusan itu akan diberikan kepada Preside Joko Widodo, untuk diambil sebagai keputusan pemerintah.

"Kami analisis secara komprehensif semua temuan kita, lalu kita akan rekomendasikan. Ide sudah banyak, kita juga sudah kerja sama denga Kementerian Politik Hukum dan HAM," kata Agus.

Putra pahlawan revolusi, Sutoyo Siswomiharjo itu pun mengatakan penyelesaian kasus ini menggunakan konsep rekonsiliasi nasional yang harus berdasarkan pengungkapan kebenaran, melihat korban, kemudian memperbaiki reformasi kelembagaan agar tidak terjadi hal yang serupa.***

Bagikan: