Pikiran Rakyat
USD Jual 14.449,00 Beli 14.351,00 | Hujan singkat, 21.7 ° C

Kemenkum HAM Butuh 19.000 Pegawai Baru, Menpan RB Usulkan 11.000 Saja

Muhammad Irfan
Seorang anak bersepeda melewati bangunan Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur, di Kabupaten Bogor, 22 September 2015 lalu. Lapas tersebut diisi warga binaan dengan kasus pengedaran narkoba karena sistem pengamanan berlapisnya yang tidak dimiliki lapas lain.*
Seorang anak bersepeda melewati bangunan Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur, di Kabupaten Bogor, 22 September 2015 lalu. Lapas tersebut diisi warga binaan dengan kasus pengedaran narkoba karena sistem pengamanan berlapisnya yang tidak dimiliki lapas lain.*
JAKARTA, (PR).- Untuk meminimalisir dampak dari over kapasitas dan minimnya sipir yang terjadi di 477 Lapas di Indonesia, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly merencanakan penambahan pegawai. Ditemui usai membuka Pemantapan Kepala Lapas dan Rutan seluruh Indonesia, Yasonna menilai instansinya membutuhkan sekitar 19.000 pegawai baru.

"Karena rasio sekarang sudah tidak ideal. Tapi kemarin ketika berdiskusi dengan Menpan RB mengusulkan cukup 11.000 saja. Ya kita lihat nanti," kata Yasonna, usai pemantapan terkait pencegahan dan pemberantasan narkoba di Lapas atau Rutan yang digelar di Graha Pengayoman, Gedung Kemenkumham RI di Jakarta, Selasa, 5 April 2016 itu.

Peningkatan teknologi pengawasan pun akan dilakukan untuk memudahkan kerja para petugas Lapas. Mulai dari finger print yang sudah dilaksanakan di hampir semua lapas, hingga rencana penerapan body scan. Teknologi ini dianggap penting mengingat agak mustahil memeriksa ketat pengunjung lapas secara manual mengingat setiap harinya hampir 500-an pengunjung datang ke Lapas.

"Body scan baru masuk anggaran, karena cukup mahal. Untuk satu alat katanya sekitar Rp 2 milyar. Yang body scan ini paling kami prioritaskan yang besar dulu seperti Sindur, Cipinang, dan lain-lain," ucapnya.***
Bagikan: