Pikiran Rakyat
USD Jual 14.301,00 Beli 14.001,00 | Langit umumnya cerah, 17.1 ° C

Pendapatan Buruh di Indonesia Masih Rendah

Sjafri Ali
MASSA yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) melakukan aksi unjuk rasa di depan gerbang Pemkot Bandung, Jln. Wastukencana, Senin (16/11/2015).  Dalam aksinya mereka menyuarakan mengenai penolakan peraturan pemerintah tentang pengupahan dan juga menuntut penetapan UMK 2016 menjadi Rp 3,6 juta.*
MASSA yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) melakukan aksi unjuk rasa di depan gerbang Pemkot Bandung, Jln. Wastukencana, Senin (16/11/2015). Dalam aksinya mereka menyuarakan mengenai penolakan peraturan pemerintah tentang pengupahan dan juga menuntut penetapan UMK 2016 menjadi Rp 3,6 juta.*

JAKARTA, (PR).- Permasalahan buruh dan yang terkait dengannya hampir setiap saat menjadi bahan pembahasan panas di berbagai media diskusi dan seminar. Demonstrasi buruh yang kerap terjadi di Jakarta dan berbagai daerah lainnya di Indonesia, sepertinya sudah menjadi hal biasa terjadi. Namun, persoalan inti yang terus menajdi masalah soal buruh ‘kesejahteraan’ sepertinya belum tertangani secara tuntas.

Wakil Ketua MPR RI Mahyudin mengatakan, peningkatan kesejahteraan buruh menjadi pekerjaan rumah Indonesia saat ini. “Jika kita bicara soal kesejahteraan sebenarnya buruh kita itu masih belum sejahtera. Visi dan misi Presiden RI untuk mensejahterakan buruh Indonesia, nampaknya sekarang masih belum maksimal terlihat, sehingga hal ini perlu penanganan serius,” katanya, saat memberikan sambutan dalam seminar ketatanegaraan bertema ‘Evaluasi Sistem Ketatanegaraan Pemerintah Jokowi-JK Dalam Menghadapai Persaingan Global Ekonomi Sesuai Dengan UU NRI Tahun 1945 Pasal 27’, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 24 Maret 2016.

Soal buruh, lanjut Mahyudin, setidaknya ada tiga hal yang menjadi sorotan soal buruh saat ini. Pertama, masalah pendapatan. Pendapatan buruh ini termasuk rendah. Sehingga banyak sekali tuntutan dan demonstrasi buruh yang seperti tidak pernah selesai. Ia berharap, pemerintah segera menemukan solusi agar upah buruh bisa ditingkatkan. “Namun, saya tekankan, jika upah buruh terlalu mahal, nanti pengusahanya juga tidak bisa untung, bisa-bisa kolaps. Jadi daya saing usaha juga harus diperhatikan,” imbuhnya.

Kedua, berkaitan dengan kebijakan kepastian tersedianya lapangan pekerjaan. Fenomena pemutusan hubungan kerja ( PHK ) juga sangat marak terjadi dan menjadi momok buat para buruh terutama terjadi pada tenaga-tenaga kerja outsourcing.

Ketiga, soal jaminan sosial, termasuk soal jaminan hari tua. “Ketiga hal tersebut harus menjadi perhatian semua pihak. Saya bukan ahli buruh, tapi saya mengamati terus dari media massa dan saya concern soal buruh ini," katanya.

Ia berharap, Indonesia bisa menjadi negara maju menuju masyarakat adil dan makmur dimana sebagian besar yang sejahtera adalah buruh. "Jika buruh sejahtera maka bangsa ini juga sejahtera semuanya. Satu lagi, pemberian insentif kepada para pengusaha juga harus diikutsertakan berbarengan dengan kenaikan kesejahteraan buruh,” katanya.***

Bagikan: