Pikiran Rakyat
USD Jual 14.243,00 Beli 13.943,00 | Umumnya berawan, 21.8 ° C

Anggota DPR Minta Pemerintah Menunda Kenaikan Iuran BPJS

Sjafri Ali

JAKARTA, (PR).- Anggota Komisi IX DPR RI FPPP Muhammad Iqbal meminta pemerintah menunda memberlakukan Perpres No. 10 tahun 2016 tentang Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, yang rencananya akan diberlakukan mulai 1 April 2016 mendatang. Selain memberatkan masyarakat peserta BPJS khususnya kelas III, juga pelayanan kesehatan rumah sakit (RS) peserta BPJS masih banyak yang mengecewakan.

“Jangan hanya karena menyatakan devisit Rp 5,8 triliun, lalu Presiden RI mengeluarkan Perpres BPJS tersebut, khususnya terkait pasal 119 soal kenaikan iuran sampai Rp 30 ribu, dan Rp 50 ribu. Mestinya yang dinaikkan itu hanya kelas I, bukan kelas III,” tegas Muhammad Iqbal dalam dialektika demokrasi soal Kenaikan Iuran BPJS bersama Direksi BPJS Bayu Wahyudi dan Koordinator BPJS Watch Indra Munazwar di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis, 24 Maret 2016.

Selain masih banyak peserta BPJS mandiri yang tidak terdata dengan baik oleh Kemenkes dan Kemensos RI, Perpres BPJS tersebut juga harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. “Belum lagi masalah pelayanan khususnya di daerah, yang masih mengecewakan masyarakat, maka iuran itu pastimakin memberatkan,” ujarnya.

Dengan demikian, kunci sukses tidaknya pelayanan kesehatan melalui BPJS tersebut kata Iqbal, kuncinya ada di pemerintah. “Bagaimana politik kesehatan pemerintah? Kalau mau serius, maka pelayanan BPJS kesehatan itu pasti akan beres,” pungkasnya.

Direksi BPJS Bayu Wahyudi mengatakan, keluarnya Perpres tersebut justru untuk penyesuaian tarif guna kesinambungan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang pelaksananaan pengelolaannya oleh BPJS. Selain itu dilatarbelakangi dinamika perkembangan anggaran BPJS yang memprihatinkan. Jika tidak dinaikkan, BPJS bisa bangkrut, kolaps, sehingga tidak bisa melayani masyarakat secara maksimal.

Untuk itu, perusahaan atau corporate sosial responsibility (CSR) tahun 2011 dan 2012 yang ikut membayar juga sebagai dana untuk membantu peserta BPJS yang tidak mampu (miskin). Sementara Pemda hanya mengcover Rp 5 juta. Sehingga ia menilai, kekurangan di sana-sini masih terbilang wajar.

Perpres soal penyesuaian tarif itu, kata dia, telah melalui kajian akademik bersama JKSN, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan setelah menghitung bantuan pemerintah sebesar Rp 19.225. Hasilnya ternyata masih terjadi devisit anggaran. Apalagi dari tahun ke tahun jumlah peserta BPJS terus meningkat. Dari, sebelumnya 94 juta orang, kini sudah lebih dari 100 juta orang, sehingga pemerintah mengalami devisit Rp 9,9 triliun.

“Kalau devisit ini terus terjadi dan tidak ada uangnya, maka BPJS akan bangkrut. Karena itu naik menjadi Rp 36 ribu. Jadi, memang harus ada perubahan dan perbaikan secara drastis khususnya pelayanan pasien,” ujarnya.***

Bagikan: