Pikiran Rakyat
USD Jual 14.118,00 Beli 14.216,00 | Sebagian cerah, 29.9 ° C

Anggota Komisi III DPR Kritik LPSK yang Berkutat di Jakarta

Muhammad Ashari
JAKARTA, (PRLM).- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendapatkan kritik dari anggota dewan karena dianggap hanya bekerja di wilayah Jakarta dan sekitarnya saja. LPSK dinilai kurang menjangkau daerah pelosok. Padahal, banyak warga di daerah--yang menjadi korban dari beragam kasus-- membutuhkan perlindungan lembaga tersebut.

Kritik itu mencuat dalam rapat dengar pendapat antara pimpinan LPSK dengan anggota Komisi III DPR di Gedung Nusantara II Kompleks DPR, Rabu (24/2/2016). Tercatat anggota Fraksi Gerindra dan Fraksi Partai Amanat Nasional mempertanyakan kinerja LPSK di daerah yang dianggap tidak optimal.

Anggota Komisi III dari Fraksi PAN Daeng Muhammad mengatakan, banyak kasus humantrafficking di wilayah Jawa Barat, dimana korbannya membutuhkan perlindungan saksi. Wilayah seperti Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Subang dianggapnya sebagai wilayah yang sering terjadi kasus humantrafficking.

"Korban humantrafficking banyak berharap mendapatkan perlindungan," kata anggota dewan dari daerah pemilihan Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang itu.

Namun selama ini LPSK dinilainya tidak bisa menjangkau wilayah pelosok maupun perkampungan. Dia kemudian menuntut agar LPSK membuat sebuah jaringan yang sifatnya terstruktur sehingga bisa menyentuh masyarakat di pelosok.

Anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra Wenny Warouw mengatakan, LPSK perlu memikirkan strategi untuk bisa menyentuh lebih banyak daerah pelosok. Harus ada kehadiran lembaga tersebut di daerah.

"Penyidik itu paling takut kalau penanganan perkara diintervensi oleh banyak pihak, terutama oleh pemerintah daerah. Oleh sebab itu, LPSK harus jembatani jeritan rakyat di daerah dalam mencari perlindungan," kata purnawirawan kepolisian itu. (Muhammad Ashari/A-147)***
Bagikan: