Pikiran Rakyat
USD Jual 14.089,00 Beli 14.187,00 | Cerah berawan, 21 ° C

Revisi UU KPK Bisa Munculkan Dualisme Kepemimpinan

Muhammad Ashari
JAKARTA, (PRLM).- Munculnya peran dewan pengawas dalam draf revisi UU KPK dinilai akan memunculkan dualisme kepemimpinan dalam tubuh komisi antirasuah tersebut. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai upaya melemahkan KPK melalui jalur hukum telah berlangsung semenjak tahun 2012.

Koordinator Divisi Hukum dan Peradilan ICW Emerson Yuntho mengatakan, dinamika revisi UU KPK terpantau telah berlangsung pada tahun 2012, 2015, dan terakhir yang sedang berlangsung saat ini pada tahun 2016. Ketiga tahun itu dihitung dari munculnya draf revisi UU KPK.

Menurutnya, tidak ada perubahan substansial dari ketiga draf tentang revisi UU KPK selain upaya pelemahan komisi antirasuah tersebut. Dia mencontohkan dinamika penentuan pemilihan dewan pengawas yang asalnya dari DPR, pada tahun ini beralih ke presiden.

"Substansinya, tidak ada penguatan KPK. Selalu intervensi oleh pihak ketiga, baik itu legislatif maupun eksekutif," katanya, Minggu (14/2/2016).

Dia menilai, kewenangan dewan pengawas dalam memberikan izin melakukan penyadapan menjadi salah satu hal yang disoroti. Dengan kewenangan Dewan Pengawas untuk memberikan izin kepada KPK bisa melemahkan lembaga pengentasan korupsi tersebut.

Dalam draf revisi tahun ini, presiden yang nantinya akan menentukan siapa saja yang duduk di Dewan Pengawas. "Dewan pengawas bisa jadi mata-mata presiden," ujarnya. (Muhammad Ashari/A-147)***
Bagikan: