Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Umumnya cerah, 27.4 ° C

Kendati Meninggal, KPK Bisa Menggugat Perdata Ahli Waris

Bambang Arifianto
JAKARTA, (PRLM).- Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Hengky Wijaya meninggal setelah mengalami penyempitan pembuluh darah. Kendati tuntutan pidananya dihapus, KPK masih bisa mengugat perdata ahli waris Hengky.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi Yuyuk Andrianti menuturkan, terdakwa kasus suap PDAM Makassar tersebut meninggal di Rumah Sakit Siloam, Semanggi, Selasa (2/2/2016) sekitar pukul 21.00 WIB.

Sebelumnya, tutur Yuyuk, Hengky sempat terjatuh di Rutan Cipinang pada 20 Januari 2015.‎ "Kemudian dirawat di RS Lapas dan tanggal 25 dirujuk ke RS Siloam untuk dirawat. Tanggal 27 masuk ICU dan kemarin meninggal di RS," kata Yuyuk melalui pesan singkatnya kepada "PR", Rabu (3/2/2016).

Berdasarkan pasal 77 KUHP, lanjut Yuyuk kewenangan menuntut pidana hapus jika terdakwa meninggal. Namun, korps antirasuah masih bisa melakukan gugatan perdata karena perkara tersebut masih berjalan dan terkait kerugian negara.‎ "Penegak hukum dapat melakukan melimpahkan perkara ke Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung untuk dilakukan gugatan perdata kepada ahli waris," ucap Yuyuk.

Dia menampik, korps antirasuah tak memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal bagi Hengky. "Kita memfasilitasi kebutuhan kesehatan yang direkomendasikan oleh dokter selama dia ditahan," ujarnya.

Seperti diketahui, Hengky didakwa menyuap eks Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin dengan uang senilai Rp 5,505 miliar. Suap itu diduga terkait kerja sama rehabilitasi, operasi dan transfer instalasi pengolahan air II Panaikang 2007-2013 antara PDAM Makassar dengan PT Traya Tirta Makassar, perusahaan yang dipimpin Hengky. Akibat praktik tersebut, kerugian negara mencapai Rp 45,9 miliar. (Bambang Arifianto/A-88)***
Bagikan: