Pikiran Rakyat
USD Jual 14.095,00 Beli 14.193,00 | Langit umumnya cerah, 26.2 ° C

Indonesia Masuk Situasi Darurat Kejahatan Seksual Anak

Arie C. Meliala
JAKARTA, (PRLM).- Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait mengatakan Indonesia sudah ada pada situasi darurat kejahatan seksual anak. Data kejahatan itu pun meningkat setiap hari karena para pelaku, predator kejahatan seksual pada anak belum mendapat hukuman maksimal. Komnas Perlindungan Anak meminta agar kejahatan ini dimasukkan dalam kategori kejahatan luar biasa atau extraordinary crime.

"Jadi kami mengusulkan kepada presiden, segala bantuk perampasan kemerdekaan dan penghilangan paksa hak hidup anak itu, yang diawali
dengan kekerasan seksual, kejahatan seksual, dan sebagainya, itu harus ditetapkan dan dimasukkan dalam perppu pemberatan hukuman, bahwa itu kejahatan extraordinary crime atau kejahatan luar biasa setara dengan kejahatan korupsi, kejahatan dengan narkotika, dan terorisme," kata Aris usai bertemu Presiden RI Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (3/2/2016).

Dalam catatan Komnas Perlindungan Anak, selama 2010-2015 memonitor 34 perwakilan di lembaga perlindungan anak di kota/provinsi dan di 204 kabupaten/kota, ada sekitar 21.600.000 pelanggaran terhadap anak. Sebanyak 58 persen dari angka pelanggaran itu, merupakan kategori kejahatan seksual.

"Jadi mendominasi. Makanya kami sampaikan bahwa kami minta arahan bapak presiden karena situasinya sejak 2013 kami menyimpulkan Indonesia darurat seksual anak. Itu setara dengan pengaduan-pengaduan yang masuk ke Komnas Perlindungan Anak sejak tahun 2010-2015 naik presentasi dari 41 persen menjadi 62 persen kejahatan seksual," kata Aris.

Aris menilai presiden sudah punya perhatian soal kejahatan pada anak ini apalagi Jokowi sudah membawanya dalam rapat terbatas kabinet. Tidak hanya itu, Aris juga mengatakan presiden setuju atas usulan Komnas Perlindungan Anak untuk menggalang peran serta masyarakat dan bekerja sama dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise agar di setiap banjar, lorong, RT, RW wilayah Indonesia, ada tim reaksi cepat perlindungan anak. Dengan begitu, masyarakat yang mengalami kekerasan dapat langsung melapor ke sana sebagai respons masyarakat. (Arie C. Meliala/A-147)***
Bagikan: