Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Sebagian cerah, 30.2 ° C

Pengelolaan Laut Indonesia Jadi Contoh Bagi Negara Maritim Dunia

Huminca Sinaga
PERAHU nelayan menerjang ombak saat berangkat melaut di Pantai Grajagan, Banyuwangi, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.*/ANTARA
PERAHU nelayan menerjang ombak saat berangkat melaut di Pantai Grajagan, Banyuwangi, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.*/ANTARA

HONIARA, (PR).- Manajemen kelàutàn Indonesia bisa menjadi contoh bagi negara-negara maritim lainnya di dunia. Pasalnya, Indonesia merupakan negara paling maju untuk pengelolaan sumber daya kelautannya baik untuk bidang konservasi, pengelolaan perikanan berkelanjutan maupun perencanaan ruang laut lainnya.

“Indonesia harus menunjukkan kepada dunia bahwa pengelolaan kelautan dan perikanannya sudah berkembang dan bisa menjadi contoh," ujar Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Andi Rusandi dalam siaran persnya kepada Pikiran Rakyat, Minggu, 10 November 2019.

Dalam kesempatan itu, Andi juga menjadi Ketua Delegasi Indonesia pada pertemuan tahunan The 15th Senior Official Meeting (SOM) Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF) yang diselenggarakan pada 4-8 November 2019 di Honiara, Kepulauan Solomon.

Prakarsa Segitiga Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan dan Ketahanan Pangan (CTI-CFF) diluncurkan pada Pertemuan Tingkat Tinggi Kepala Negara Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon, dan Timor-Leste di Manado, Sulawesi Utara pada 15 Mei 2009 lalu. 

Pertemuan ini menandai awal bersejarah dari serangkaian komitmen enam negara (CT6) untuk mengupayakan kerja sama untuk melindungi sumber daya laut terkaya di dunia dan memastikan pendapatan, mata pencaharian dan keamanan pangan bagi jutaan orang yang bergantung pada sumber daya ini.

Melalui Deklarasi para Kepala Negara tersebut secara resmi mengadopsi salah satu rencana paling komprehensif dan spesifik untuk ketahanan pangan dan konservasi laut. Prakarsa ini menyadari kebutuhan mendesak untuk mengatasi kemiskinan yang menimpa rakyat di negara-negara Segitiga Karang, khususnya masyarakat pesisir, dan untuk memenuhi tujuan pembangunan yang disepakati secara internasional, termasuk pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs).

Delegasi Indonesia yang hadir pada pertemuan CTI-CFF Solomon akhir pekan lalu ini terdiri dari unsur Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Negara, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Luar Negeri yang diwakili oleh Direktorat Kerja Sama Intra dan Antar Kawasan Asia Pasifik dan Direktorat Kerja Sama Teknik.

Pada pertemuan tersebut perwakilan dari Kementerian Luar Negeri memperkenalkan  Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional Indonesia (LDKPI) atau Indonesian Agency for International Development (Indonesian Aid), yaitu suatu lembaga yang ditujukan menyalurkan kerja sama teknik (pengembangan kapasitas), fisik, dan kemanusiaan bagi negara berkembang lain yang membutuhkan bantuan pemerintah RI, sesuai dengan target Sustainable Development Goals 2030, yang baru diresmikan oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla pada 18 Oktober 2019. Pada kesempatan itu Delegasi Indonesia mengundang CTI-CFF untuk mengeksplorasi bersama peluang kemitraan untuk mendukung pencapaian program-program CTI-CFF. 

Tawaran ini sangat disambut baik oleh negara anggota dan Sekretariat CTI-CFF, dan juga diharapkan Pemerintah Indonesia dapat memberikan info lebih lanjut mengenai mekanisme, modalitas dan area kerja sama dari inisiatif Indonesian Aid.

 Selain itu, Indonesia juga mengajukan inisiatif kerja sama dalam bentuk program Capacity Building on Marine Debris Elimination pada tahun 2020 yang akan diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri, Direktorat Kerja Sama Teknik.

Pada SOM kali ini terdapat beberapa bahasan utama antara lain pergantian kepemimpinan di Regional Secretariat yaitu Executive Director dari Hendra Yusran Siry yang berasal dari indonesia kepada Khosairi Bin Mohammad Rajuddin dari Malaysia. Pertemuan juga membahas rencana penyelenggaraan The Second Leaders Summit pada November 2020 di Manado dengan memanfaatkan momentum pertemuan Archipelagic and Islands States (AIS) Forum Summit yang juga akan menghadirkan para pemimpin negara anggota.

Pada SOM kali ini juga disepakati pembentukan sub komite pada 3 bentang laut prioritas yang keseluruhannya mencakup wilayah indonesia yaitu Sulu Sulawesi Seascape (Indonesia, Malaysia dan Filipina), Bismarck Solomon Seas Ecoregion (Indonesia, Papua Nugini dan Kepulauan Solomon) dan Lesser Sunda Seascape (Indonesia dan Timor Leste).***

Bagikan: