Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Cerah berawan, 30.1 ° C

Jumlah WNI Pemohon Suaka ke Jepang Meningkat

Huminca Sinaga
DOK. KEMENLU RI
DOK. KEMENLU RI

SURABAYA , (PR).- Pemerintah RI dan Pemerintah Jepang mengadakan The 5th Indonesia-Japan Consular Consultation yang membahas permasalahan terkait kekonsuleran, fasilitas diplomatik, dan masalah konsuler lainnya yang berlangsung pada tanggal 7-8 November 2019 di Surabaya.

Melansir siaran pers Kemenlu RI yang diterima Pikiran Rakyat, Minggu, 10 November 2019, pertemuan konsultasi konsuler dibuka  Winanto Adi, Acting Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri RI. Sementara, delegasi Jepang diwakili dan dipimpin Direktur Foreign Nationals’ Affairs Bureau, Kementerian Luar Negeri Jepang, Mitsuru Myochin. Pertemuan dilakukan secara intensif dan dipimpin oleh Prasetyo Hadi, Direktur Konsuler, Kementerian Luar Negeri RI.

Menurut Acting Dirjen Protkons, Jepang adalah mitra strategis utama Indonesia yang turut memberikan kontribusi pada pembangunan nasional melalui berbagai kerjasama ekonomi, infrastruktur maupun pariwisata. Intensitas hubungan bilateral kedua negara terus mengalami peningkatan sejak ditandatanganinya Kemitraan Strategis RI-Jepang (Strategic Partnership for Peaceful and Prosperous Future) pada tahun 2006.

Selama periode 2015-2019, Presiden RI telah bertemu PM Jepang, Shinzo Abe sebanyak 10 (sepuluh) kali. Pertemuan terakhir berlangsung pada 4 November 2019 di sela-sela East Asia Summit yang menghasilkan komitmen kerjasama konkret untuk mendukung pengembangan kualitas SDM Indonesia serta pembangunan ekonomi, termasuk dukungan Jepang terhadap berbagai proyek strategis nasional Indonesia."

Pertemuan konsuler juga merupakan bagian dari penguatan kemitraan strategis kedua negara di mana kedua negara baru saja memperingati ke-60 tahun hubungan diplomatik RI-Jepang pada 2018 lalu. 

 

Meningkat

Winanto mengungkapkan, pelaksanaan konsultasi tersebut merupakan forum yang tepat untuk menyelesaikan berbagai masalah kekonsuleran yang bersifat strategis, yang dihadapi kedua negara. Lebih lanjut, kata Winanto, Jepang merupakan salah satu destinasi favorit bagi WNI. Selama tahun 2018, sekitar 400 ribu WNI mengunjungi Jepang dan sekitar 56 ribu WNI yang berkunjung ke Jepang sebagai kampung halaman. Sementara itu 500 ribu WN Jepang setiap tahunnya berkunjung ke Indonesia.     

Ketua Delegasi Indonesia, Prasetyo Hadi, mengatakan, konsultasi konsuler telah berlangsung dalam situasi yang bersahabat dan konstruktif membahas berbagai kekonsuleran diantaranya imigrasi, visa, dan terorisme, permintaan suaka, dan masalah terkait lainnya yang menjadi kepentingan bersama Indonesia dan Jepang. Kedua belah pihak sepakat untuk mengambil langkah-langkah untuk lebih memfasilitasi, memperluas, dan memperkuat hubungan antar masyarakat di berbagai bidang guna meningkatkan hubungan bilateral kedua negara.

Disampaikan pula bahwa salah satu fokus strategis yang diangkat adalah pembahasan mengenai perlindungan WNI khususnya untuk WNI pencari visa suaka ke Jepang.  Menurutnya, terdapat peningkatan WNI yang mencari suaka di Jepang. Pada tahun 2016, jumlah pencari suaka mencapai 1.829 orang yang berarti terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2015 (969 orang) dan 2014 (14 orang). 

Diungkapkannya, kebanyakan WNI pencari suaka tersebut adalah pemegang e-passport bebas visa dan pemagang (trainee) yang mencari suaka karena motif ekonomi dan latar belakang lainnya. Para WNI pemohon suaka bahkan secara terang-terangan mengaku bahwa aplikasi visa suaka adalah untuk mencari kerja.

Terkait dengan hal tersebut, Prasetyo Hadi mengharapkan kiranya Pemerintah Jepang meningkatkan upaya penegakan hukum kepada perusahaan dan agen di Jepang yang memanfaatkan para pencari suaka untuk bekerja di Jepang dan perlunya peningkatan kerjasama antara kepolisian kedua negara guna mengatasi masalah ini. “Perlu kiranya dilakukan diseminasi informasi di Jepang maupun di Indonesia guna menjelaskan bahwa visa suaka bukanlah visa untuk bekerja agar WNI tidak terperdaya,” imbuhnya. Menurutnya,  upaya preventif terus dilakukan Pemerintah Indonesia guna mencegah kasus-kasus  ini muncul di masa mendatang. 

Diskusi juga membahas mengenai kerjasama perdagangan manusia antara kepolisian kedua negara dalam hal bidang pertukaran informasi guna menekan praktik-praktik penipuan yang banyak dialami WNI setiap tahun.  Terdapat kecendrungan peningkatan jumlah WNI yang berkunjung ke Jepang setiap tahunnya. Pada tahun 2018 jumlah WNI yang berkunjung ke Jepang mencapai 396.900 orang, meningkat dibanding tahun 2017 yang mencapai 352.200 orang dan tahun 2016 (271.014).

Pemerintah Jepang ingin memperoleh informasi tentang situasi dan kondisi di Indonesia untuk disampaikan kepada WN Jepang yang akan berkunjung ke Indonesia yang mengalami masalah kekonsuleran.  Prasetyo Hadi mengatakan, selama ini Kemlu berusaha mengeluarkan notifikasi konsuler terhadap perwakilan asing di Indonesia termasuk Kedubes Jepang di Jakarta guna memastikan seluruh WNA diperlakukan dengan baik sesuai dengan Konvensi Wina 1963. “Perlakuan dan langkah cepat notifikasi konsuler tersebut juga diharapkan dapat dilakukan pihak Jepang kepada seluruh WNI yang berada di wilayah Jepang jika menghadapi masalah” ujarnya.  Ia menyampaikan harapannya agar perlakuan yang seimbang kiranya dapat dijalankan oleh kedua negara dalam melindungi kepentingan perlindungan warga di luar negeri.

Pertemuan konsultasi juga membahas mengenai ancaman terorisme di dunia serta dampaknya terhadap Asia Tenggara khususnya Indonesia. Bagi Jepang ancaman tersebut dianggap penting guna melindungi warganya mengingat banyak warga negara Jepang yang melakukan wisata setiap tahunnya dan semakin meningkatnya wisatawan Jepang yang berkunjung ke Indonesia.

Sementara itu, di bidang kerjasama terorisme tersebut, Kepala Sub Direktorat PWNI dan Kepentingan Nasional di Luar Negeri, Direktorat Perangkat Hukum Internasional (HPI), Deputi 3  pada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Suyoko Junaedi menyampaikan informasi mengenai perkembangan ancaman serangan terorisme di Indonesia. Disampaikan bahwa upaya Pemerintah Indonesia dengan memfokuskan kebijakannya untuk pencegahan dan penanganan terorisme adalah yang terbaik. Diutarakan pula, Pemerintah menekankan upaya pemerintah melakukan kebijakan kontra radikalisasi  yang dilakukan secara soft approach melalui upaya pencegahan diantaranya penegakan UU ITE. “Pemerintah juga memperkuat kebijakan deradikalisasi dengan melakukan upaya pemulihan antara lain bekerjasama dengan Lembaga Perlindung Saksi,” tutur diplomat yang saat ini bertugas pada BNPT ini.   

Kedua delegasi menyatakan keyakinannya bahwa dialog bilateral yang dilakukan memberikan kontribusi positif untuk semakin memperkuat kontak dan pertukaran multidimensi antar masyarakat demi kepentingan bersama antara kedua negara. Mereka sepakat untuk secara rutin mengadakan Konsultasi Konsuler secara bergantian di Jepang dan di Indonesia.***

Bagikan: