Pikiran Rakyat
USD Jual 14.425,00 Beli 14.125,00 | Umumnya berawan, 17.3 ° C

The Rock Menyebut Pemilu Indonesia di Australia Bermasalah

Tim Pikiran Rakyat
WARGA Negara Indonesia (WNI) yang mengantre di depan TPS Townhall, Sydney.*/SUSAN-TWINSHO/DOK. THE ROCK
WARGA Negara Indonesia (WNI) yang mengantre di depan TPS Townhall, Sydney.*/SUSAN-TWINSHO/DOK. THE ROCK

SYDNEY, (PR).- Ratusan pemilih di luar negeri - di Australia dan Hong Kong- mengeluhkan kacaunya sistem pemilihan umum yang membuat banyak dari mereka kehilangan hak pilih.

Kaka Suminta, Sekretariat Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menyebut pemilu di luar negeri yang dilaksanakan lebih awal pada 8-14 April, "amburadul", sehingga menyebabkan hak konstitusional warga negara terlanggar.

Tetapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan hal tersebut terjadi karena para pemilih yang kurang tertib dalam mengikuti prosedur pemilihan.

Di Sydney, Australia, komunitas Warga Negara Indonesia (WNI) di Sydney, Australia, yang menamai diri mereka The Rock membuat petisi daring yang mendesak penyelenggara pemilu untuk melakukan pemilu ulang.

Petisi yang telah ditandatangani sekitar 25.000 orang itu mengeluhkan bahwa pada pemilu tanggal 13 April 2019, ratusan WNI tidak dapat memilih padahal sudah mengantre sejak siang hari.

The Rock menyebut dua TPS yang bermasalah adalah TPS Townhall dan KJRI Sydney.

Susan (39) WNI di Sydney yang juga salah satu inisiator petisi, menyayangkan keputusan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) yang langsung menutup pintu tempat penutupan pukul 18.00 walau saat itu, katanya, ratusan pemilih, yang telah menunggu sekitar dua jam, masih mengantre di luar TPS.

Kebanyakan dari mereka adalah DPKLN (Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri) atau pemilih yang belum terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT).

KPU memberikan waktu bagi mereka untuk mencoblos dari pukul 17.00 hingga 18.00 sore waktu setempat.

"Dari sekian banyak orang (DPKLN) hanya dikasih waktu satu jam. Apa make sense? (masuk akal?) Mereka (petugas TPS) langsung tutup pintu jam enam teng, nggak boleh masuk lagi," kata Susan seperti dilansir BBC.

Ia menyebut setidaknya 300 WNI gagal memilih gara-gara insiden itu.

Selain itu, Susan menyorot kacaunya sistem undangan pemilih. Ia menceritakan ibunya, yang sudah terdaftar di DPT, tidak menerima undangan sampai hari pemilihan.

Di TPS tempat dia mencoblos di Yagoona, lanjutnya, petugas-petugas TPS pun bekerja sangat lambat, membuat pemilih semakin panjang.

Susan mengatakan perwakilan komunitas The Rock akan segera menyerahkan petisi itu ke KJRI.

Sementara itu, PPLN Sydney mengatakan penutupan pintu masuk gedung dilakukan pada pukul 18.00 karena izin pemakaian penggunaan gedung yang terbatas.

Kekacauan di Hongkong

Kejadian yang serupa terjadi di Hongkong, seperti dituturkan Sringatin, ketua Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI). Sringatin mengatakan setidaknya 50 WNI gagal untuk memberikan hak pilih mereka di TPS di Wanchai, Hongkong, yang dibuka hingga sekitar pukul 19:00.

Sringatin, yang terdaftar namun tidak mendapat undangan untuk memilih, mengatakan ia sendiri berhasil memberikan suara karena ia datang di pagi hari.

Ia menceritakan kacaunya suasana pemilihan.

"Dari awal masalahnya adanya kekacauan sistem pengaturan barisan. Dari awal yang dapat undangan, tidak dapat undangan, terdaftar tapi nggak dapat undangan, semuanya dicampur jadi satu. Makanya, barisan semakin panjang. Itu memperlama pencoblosan," kata Sringatin.

Sringatin menambahkan suasana pemilihan juga tidak sesuai peraturan yang ada.

"Saya merasa nggak aman karena bilik pemilihan terbuka. Jadi bisa bayangkan, kita buka kertas begitu lebar di bilik terbuka, ini namanya bukan rahasia. Takut juga," kata Sringatin.

Sringatin lanjut mempertanyakan data pemilih yang digunakan penyelenggara pemilu.

Ia mengatakan selain tidak mendapatkan undangan, banyak juga pekerja migran yang tidak bisa memilih lewat metode pos karena tidak mendapat kertas suara.

"Kita mempertanyakan kalau KJRI nggak punya data baru kita karena setiap dua tahun sekali kita selalu renew contract. Setiap renew contact (perbarui kontrak) selalu ada perubahan data," kata Sringatin.

Selain di Australia dan Hong Kong, masalah terkait pemilihan di luar negeri dilaporkan dengan terjadinya antrean panjang, termasuk di Malaysia, Jepang, Belanda dan Inggris.***

Bagikan: