Pikiran Rakyat
USD Jual 14.080,00 Beli 13.780,00 | Sebagian berawan, 20.2 ° C

Thailand Akan Kembali Dipimpin Junta

Huminca Sinaga
PARTAI pro-Junta, Phalang Pracharat menang 117 kursi dalam pemilihan yang diselenggarakan negara Thailand, Minggu, 24 Maret 2019. Hasil ini mengejutkan banyak pihak.*/AFP
PARTAI pro-Junta, Phalang Pracharat menang 117 kursi dalam pemilihan yang diselenggarakan negara Thailand, Minggu, 24 Maret 2019. Hasil ini mengejutkan banyak pihak.*/AFP

BANGKOK, (PR).- Hasil sementara dari pemilihan umum di Thailand yang diselenggarakan pada Minggu, 24 Maret 2019 menunjukkan partai pro-militer unggul sedikit ketimbang partai populis yang memimpin "fron demokrasi". Ini merupakan hasil tak terduga dari pemungutan suara yang telah lama diundur setelah kudeta tentara tahun 2014.

Dengan 89 persen kertas suara sudah dihitung, KPU setempat melaporkan Palang Pracharat, partai yang pro-militer, unggul dengan meraih 7,0 juta suara. Partai tersebut mendukung pemimpin junta Prayuth Chan-ocha agar tetap berkuasa.

Partai oposisi terbesar Thailand, Phue Thai Party, yang telah menang dalam tiap pemilihan sejak tahun 2001, berada di posisi kedua dengan meraih 6,6 juta suara. 

Dengan hasil sementara yang menunjukkan partai pro-militer unggul, seperti dilaporkan The Guardian, Senin, 25 Maret 2019, Thailand sedang mengalami perpecahan politis. Jumlah selisih suara yang ketat antara partai pro-militer dan partai oposisi pro-demokrasi membuat warga terpolarisasi.

Jumlah pemilih diperkirakan mencapai 80 persen dari 51,2 juta pemilih yang terdaftar. Hal tersebut diungkapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Thailand sekitar satu jam sebelum pemungutan suara ditutup pada pukul 17.00 waktu setempat.

Perdana menteri Thailand, Prayut Chan-o-cha, dan Thanathorn Juangroongruangkit dari partai Future Forward juga ikut memberikan suara mereka di pemilihan tersebut. Sementara itu, kandidat perdana menteri lainnya memilih di Bangkok, termasuk Sudarat Keyuraphan dari partai Pheu Thai dan Abhisit Vejjajiva dari partai Demokrat Thailand.

Sejak kudeta militer di bulan Mei 2014, Thailand sendiri mengalami beberapa rintangan dalam mempersiapkan sistem demokrasi di negaranya. Di tahun 2017 saja, pemerintah membentuk sebuah konstitusi untuk mengubah sistem pemilihan. Namun, para pengamat menganggap konstitusi tersebut justru menguntungkan pemerintah yang pro-militer.

Dalam pemilu 2011, Yingluck Shinawatra berhasil memimpin partai Pheu Thai hingga memenangkan suara terbanyak. Dirinya menjadi perdana menteri sebelum akhirnya dicopot dari jabatannya di tahun 2014.

Dalam pemilu kali ini, sebanyak 81 partai bertarung untuk memenangkangkan suara. Ribuan kandidat juga akan berjuang untuk mendapatkan kursi di 350 daerah pemilihan. Sementara 150 anggota DPR lainnya akan dipilih melalui daftar partai nasional di bawah sistem perwakilan proporsional.

Warga Thailand harus memilih antara jejeran partai yang mendukung kelanjutan junta militer, atau partai yang menentang militer dan ingin mengubah haluan negara secara radikal.***

Bagikan: