Pikiran Rakyat
USD Jual 14.635,00 Beli 14.335,00 | Umumnya berawan, 23.4 ° C

Ratusan Mahasiswa Terjebak Kerja Paksa di Taiwan, Mayoritas Perempuan

Tim Pikiran Rakyat
Ilustrasi/DOK PR
Ilustrasi/DOK PR

JAKARTA, (PR).- Sekitar 300 mahasiswa asal Indonesia diduga menjadi korban kerja paksa di Taiwan. Para mahasiswa program pertukaran pelajar itu diwajibkan bekerja 10 jam sehari di sejumlah pabrik seperti produsen lensa kontak. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi masih mendata jumlah pasti mahasiswa yang menjadi korban tersebut.

Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti Ismunandar mengatakan, mereka berangkat ke Taiwan setelah mendapat tawaran program New Southbound Policy yang digagas pemerintah Taiwan. Yaitu, program pertukaran pelajar dengan negara Asia Tenggara. Mahasiswa yang ikut program tersebut di antaranya kuliah-magang di Hsin Wu Technology University dan diming-imingi mendapatkan beasiswa.

“Semua sedang kami terus teliti. Namun perwakilan kami di Taipei sedang teliti dengan baik. Beberapa hari ini memang menjadi hot topic di media massa Taipe dan perwakilan kami sedang mengecek terus," kata Ismunandar di Jakarta, Kamis 3 Januari 2019.

Dia mengungkapkan, Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei sudah mendapat beberapa laporan tentang masalah tersebut. Menurut dia, dari laporan KDEI Taipei, jumlah mahasiswa Indonesia yang mengikuti program kuliah-magang di Taiwan sekitar 1.000 mahasiswa. Namun, sekitar 300 mahasiswa yang terjebak dan menjadi korban kerja paksa. "Mayoritas perempuan," ucapnya. 

Ia menduga, beberapa perguruan tinggi yang bekerja sama dengan penyalur tenaga kerja diduga mengirimkan mahasiswanya untuk menjadi tenaga kerja berupah murah di pabrik-pabrik wilayah kampus. Salah satu perguruan tinggi mempekerjakan mahasiswa untuk mengemas 30.000 lensa kontak setiap hari. Sementara perkuliahan dijalani mahasiswa tersebut selama 2 hari dalam satu pekan, sisanya mereka harus bekerja di pabrik. “Intinya kami sedang teliti terus. Dan berharap pihak Taiwan juga menertibkannya,” ujarnya.

Protes keras pemberitaan media

Beberapa media Taiwan memberitakan bahwa Jurusan Information Management, Program Industry-Academia Collaboration Hsin Wu Technology University telah melakukan pemagangan ilegal, dan dugaan eksploitasi manusia. Namun pihak Hsin Wu Technology University memprotes keras berita berjudul "foreign students 'tricked' into work" yang diterbitkan koran Taiwan News.

Ismunandar mengatakan, pihak Hsin Wu mengklaim program pemagangan itu tidak melanggar aturan. Menurut pihak Hsin Wu, ucap Ismunandar, pada tahun pertama kuliah, mahasiswa bekerja dalam kelompok tidak lebih dari 20 jam per minggu. Semuanya diklaim sesuai dengan prosedur yang diperlukan dalam pengajuan ijin kerja, asuransi kesehatan dan tenaga kerja. Pihak kampus juga berwenang mangatur transportasi antarjemput mahasiswa menuju pabrik.

Sementara pada tahun ke dua perkuliahan telah diatur sistem pemagangan. Pihak Hsin Wu berdalih mahasiswa Indonesia tidak pernah dieksploitasi dan sangat tidak masuk akal bagi mahasiswa untuk memasang sebanyak 30.000

label dalam 10 jam per hari. “Itu keterangan dari pihak Hsin Wu Technology University. Tapi perwakilan kami di Taiwan akan terus menelusuri dan mengecek kebenaran di lapangan seperti apa,” kata Ismunandar.

Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Lalu M. Iqbal menyatakan, dari hasil pendalaman awal yang dilakukan KDEI Taipei diketahui situasi yang dihadapi para mahasiswa peserta skema kuliah-magang di Taiwan berbeda-beda di 8 perguruan tinggi yang menerima mereka. KDEI Taipei sedang mendalami lebih lanjut informasi mengenai situasi mahasiswa skema kuliah-magang. 

Ia menuturkan, saat ini diperkirakan terdapat sekitar 6.000 mahasiswa Indonesia di Taiwan. Temasuk di antarnya sekitar 1000 mahasiswa dalam skema kuliah-magang di 8 universitas yang masuk ke Taiwan pada periode 2017-2018. "Diperkirakan jumlah mahasiswa Indonesia di Taiwan akan terus meningkat seiring dengan kebijakan New Southbond Policy otoritas Taiwan yang memberikan lebih banyak beasiswa melalui berbagai skema kepada mahasiswa dari 18 negara Asia, termasuk Indonesia," katanya.

Sebelumnya, laporan anggota legislatif dari partai oposisi Kuomin­tang (KMT), Ko Chih-en menyebutkan bahwa sekira 300 mahasiswa Indonesia dari enam universitas di Taiwan telah dipaksa bekerja di sejumlah pabrik lensa kontak.

Seperti dilaporkan laman Taiwan News, para mahasiwa tersebut dipaksa bekerja lebih dari 40 jam per minggu. 

Menurut Ko, ini melanggar aturan visa pelajar dan juga aturan ketenagakerjaan setempat. Berdasarkan ­aturan, seorang pelajar hanya dibolehkan bekerja maksimum 20 jam per minggu.

Terkait kasus yang dialami mahasiwa Indonesia di Taiwan, pihak Kantor Dagang Taiwan di Indonesia (TETO) menyangkal kabar tersebut. Seperti dikutip laman MSN, Rabu 2 Januari 2019,  TETO mengaku telah menerima keterangan dari pihak universitas bahwa para mahasiswa dapat bekerja secara paruh waktu dan legal.

"Sekolah membantah tuduhan tersebut. Informasi yang kami dapatkan semua sangat cocok dengan yang sudah ada di Kementerian Pendidikan Taiwan," demikian pernyataan TETO kepada Medcom.id dan dikutip laman MSN, Rabu 2 Januari 2019.

Mahasiswa Sri Lanka juga dipaksa kerja

Pihak universitas mengata­kan, para mahasiswa ­ingin belajar, tetapi khawatir ­dengan kondisi keluarga di Indonesia yang kurang baik. Oleh karena itu, mereka mengambil kerja paruh waktu yang sudah disetujui oleh universitas.

Untuk diketahui, pelanggaran visa pelajar di Taiwan ini bukan hanya terjadi di ka­langan mahasiswa Indonesia, melainkan juga di ka­langan pelajar dari negara-­negara New Southbound Policy (NSP), di antaranya Sri Lanka dan negara-negara ASEAN.

Sebelum kasus mahasiswa Indonesia mencuat, para mahasiswa Sri Lanka juga mengalami hal serupa, dipaksa bekerja di pabrik-pabrik dengan upah rendah. 

NSP yang diluncurkan pada 5 September 2016 lalu adalah inisiatif dari pemerintah Taiwan di bawah Presiden Tsai Ing-wen untuk meningkatkan kerja sama dan pertukaran antara Taiwan dan 18 negara di Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Australasia. Kebijakan ini dibuat untuk mengurangi ketergantungan Taiwan pada Tiongkok Daratan dan untuk meningkatkan kerja sama Taiwan dengan negara-negara lain.

Dengan kebijakan ini, mahasiswa Indonesia dan negara lainnya dimudahkan untuk melanjutkan studi dan juga bekerja paruh waktu di Taiwan. Sayangnya, kebijakan ini dimanfaatkan sejumlah broker perekrut pekerja asing untuk mendapatkan buruh migran yang murah. Inilah yang membuat sejumlah mahasiswa dari negara-negara NSP dipaksa bekerja dengan upah rendah. ***

Bagikan: