Pikiran Rakyat
USD Jual 14.598,00 Beli 14.500,00 | Umumnya berawan, 25.6 ° C

Terus Terancam di Rakhine, PBB Minta Hentikan Repatriasi Rohingya

Huminca Sinaga
PENGUNGSI Rohingya mengenakan riasan tradisional thanaka di penampungan pengungsi Kutupalong, Cox's Bazar, Bangladesh, Sabtu 13 Oktober 2018 lalu. Rencana memulangkan ratusan ribu pengungsi Rohingya ke Myanmar dikhawatirkan akan mengancam nyawa mereka.*
PENGUNGSI Rohingya mengenakan riasan tradisional thanaka di penampungan pengungsi Kutupalong, Cox's Bazar, Bangladesh, Sabtu 13 Oktober 2018 lalu. Rencana memulangkan ratusan ribu pengungsi Rohingya ke Myanmar dikhawatirkan akan mengancam nyawa mereka.*

YANGON, (PR).- Pelapor khusus hak asasi manusia PBB untuk Myanmar meminta agar pemerintah Bangladesh ­membatalkan proposal untuk ­memulangkan ratusan ribu pengungsi Rohingya ke Myanmar.

Dilansir BBC, Rabu 7 November 2018, PBB memperingatkan pengungsi Rohingya akan menghadapi ”risiko tinggi penganiayaan” apabila mereka pulang ke Negara Bagian Rakhine, Myanmar.

Informasi tepercaya yang dida­patkan PBB menyebutkan bahwa para pengungsi Rohingya di Bang­lad­esh mengaku sangat khawatir apabila dikembalikan ke Myanmar.

”Mereka berada dalam situasi keta­kut­an apabila terdaftar dalam rom­bongan yang akan dipulang­kan,” kata Yanghee Lee, pelapor khu­sus HAM PBB untuk Myanmar, dalam sebuah pernyataan, seperti dilaporkan BBC.

Dikatakan pula bahwa pihaknya tidak mendapat jaminan dari pihak berwenang Myanmar bahwa orang-orang Rohingya itu akan hidup aman setelah meninggalkan lokasi pengungsian di Bangladesh.

”Mereka tidak dapat memberikan jaminan bahwa orang-orang Rohingya itu tidak akan dianiaya lagi,” kata Lee.

 

Akar krisis



Menurut dia, akar penyebab krisis Rohingya harus ditangani terlebih dahulu, seperti hak kewarganegara­an dan kebebasan bergerak. Lebih dari 700.000 orang Rohingya me­ning­galkan Myanmar pada tahun lalu setelah pemerintah negara itu memerangi kelompok-kelompok pemberontak di wilayah tersebut.

Kedua negara, yaitu Myanmar dan Bangladesh, bersepakat pada 30 Oktober lalu untuk memulangkan kembali warga Rohingya ke kampung halamannya di Rakhine, Myanmar, pada pertengahan November ini.

Meskipun demikian, para pegiat kemanusiaan mempertanyakan rencana itu karena mereka menganggap kondisi di Negara Bagian Rakhine ”belum kondusif untuk pengembalian” warga Rohingya. 

Sejauh ini, Myanmar tidak meng­anggap Rohingya sebagai kelompok etnis pribumi. Tidak sedikit warga Myanmar, yang penduduknya mayo­ritas menganut agama Buddha, menyebut orang-orang Rohingya sebagai ”Bengali”, sebutan yang tersi­rat bahwa mereka adalah warga Bangladesh.

Seperti diketahui, pada 30 Oktober 2018 lalu, setelah tertunda hampir setahun, Bangladesh dan Myanmar sepakat memulai kembali pe­mulangan atau repatriasi pengungsi Rohingya ke Myanmar pada November 2018 ini. 

Saat itu, laman The Guardian melaporkan bahwa kesepakatan itu tercapai kurang dari seminggu, setelah penyelidik PBB memperingatkan bahwa genosida (pembunuhan massal) terhadap minoritas Muslim ma­sih berlangsung. PBB menginginkan repatriasi ditunda sampai ada ja­min­an warga Rohingya akan hidup aman di Rakhine. Namun, Bang­ladesh mengabaikan peringatan itu dan tetap akan memulangkan peng­ungsi Rohingya ke Myanmar.

Para penyelidik PBB mengatakan, para pejabat senior militer Myanmar harus dituntut atas terjadinya ge­no­sida di Negara Bagian Rakhine, te­tapi otoritas negara itu telah menolak seruan-seruan tersebut. Mereka bersikeras bahwa yang dilakukan tentara adalah untuk membela diri dari serangan militan.

Myanmar dan Bangladesh sebenarnya mengumumkan rencana repa­triasi berskala besar sudah sejak tahun lalu, tepatnya pada bulan November 2017. Namun, proses itu melewati rintangan birokrasi dan gagal dijalankan. Pasalnya, kelompok-kelompok hak asasi manusia (HAM) memperingatkan bahwa mengembalikan Rohingya ke Myanmar akan membuat nyawa kaum minoritas itu terancam.***

Bagikan: