Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Umumnya cerah, 31.1 ° C

Xi Jinping di Tiongkok Seperti "Kaisar", Dia Akan Berkuasa Tanpa Batas Waktu

Huminca Sinaga

BEIJING, (PR).- Politik Tiongkok kini menjadi ­perhatian global setelah kelompok petahana Partai Komunis Tiongkok mengusulkan perubahan konstitusi yang mengatur masa jabatan ­presiden maksimal dua periode. Sementra itu, sejumlah analis menilai perubahan konstitusi yang diajukan Partai Komunis akan membuat Xi Jinping berkuasa tanpa batas. 

CNN melaporkan, Senin 26 Februari 2018, banyak kalangan menilai, usulan itu akan disetujui karena selama ini Partai Komunis Tiongkok merupakan pengua­sa terkuat di negara tersebut.

Apa yang diusulkan akan selalu disetujui oleh Kongres Rakyat Nasional atau semacam parlemen pada pemerin­tahan komunis Tiongkok.

BBC menyebut, dengan usulan Partai Komunis yang rencananya akan di­sahkan menjadi UU baru pada 5 Maret mendatang,  Presiden Xi Jinping akan tetap bisa menjabat setelah masa akhir jabatan keduanya pada 2023 mendatang.

Tahun lalu, kongres Partai Komunis sudah memberinya status sebagai pemimpin yang paling berpengaruh di Tiongkok setelah mendiang Mao Zedong.

Pada kongres Oktober tahun lalu, tercapai suara bulat untuk memasukkan ”Pemikiran Xi Jinping tentang Sosialisme dengan Watak Tiongkok pada Era Baru” ke dalam konstitusi Partai Komunis.

Usulan pencabutan pasal yang membatasi dua masa jabatan presiden diperkirakan akan disahkan da­lam sidang Kongres Rakyat Nasional pada 5 Maret mendatang.

Kongres Rakyat Nasional—yang merupakan parlemen Tiongkok—biasanya lebih merupakan pengesah­an atas usulan-usulan yang sudah lebih dulu disiapkan partai. Para pengamat menduga kali ini juga tidak akan ada hambatan atas usulan pencabutan pasal tersebut.

Mirip Korea Utara



Partai Komunis Tiongkok yang berkuasa sudah mengusulkan pencabutan pasal pada konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden hanya untuk dua kali lima tahun.

Seperti diketahui, tahun lalu setelah Xi Jinping resmi terpilih untuk kedua kalinya memimpin Tiongkok, sang presiden pun meng­umumkan lima orang pimpinan Dewan Partai Komunis yang akan mendampingi dia. Namun, dari kelima orang yang ditujuk Xi Jinping tersebut, tak ada seorang pun yang punya kriteria akan menggantikan kepemimpinannya setelah periode kedua pemerin­tahannya berakhir pada 2023. 

Kelima orang yang terpillih itu berusia sekitar  60-67 tahun. Mereka adalah Li Zhanshu (67), Han Zheng (63), Zhao Leji (60), Wang Yang (62), dan Wang Huning (62). Mereka bersama Xi (64) dan Perdana Menteri Li Keqiang (62) akan duduk di Dewan Partai Komunis yang merupakan lembaga terkuat di Tiongkok.

Biasanya, menurut The Guardian, dari lima orang yang menduduki posisi pimpinan Dewan Partai Komunis, akan ada salah seorang berusia muda yang dipersiapkan untuk melanjutkan kepemimpinan Xi Jinping setelah periode kedua berakhir.

Lima tahun lalu saat Xi Jinping terpilih sebagai pemimpin Tongkok, dia juga merupakan bagian dari suksesi kepemimpinan dari pemerintahan sebelumnya (Hu Jintao).

Akan tetapi, kali ini pada era Xi Jinping tak ada suksesi kepemimpinan yang membuat banyak kalangan memprediksi bahwa dia ingin berkuasa lama. Itu artinya setelah periode kedua berakhir, Kongres Partai Komunis akan kembali memilihnya sebagai pemimpin Tiongkok 2023-2027.

Jika itu terjadi, Tiongkok rentan dengan penyalahgunaan kekuasaan. Suksesi kepemimpinan adalah penting bagi semua institusi, termasuk negara, agar tidak terjadi ”matinya kepemimpinan” dan juga penyalahgunaan kekuasaan.

Ketiadaan suksesi itulah yang membuat sejumlah pengamat politik menilai sistem politik di Tiongkok mirip dengan Korut yang semuanya serba-tertutup. Keterpilihan Xi Jinping dan lima pimpinan Dewan Partai Komunis, juga dilaporkan lewat proses rahasia, hal yang seharusnya tak lagi dilakukan pada abad ke-21 ini.

Sejumlah pengamat khawatir dengan masa depan politik Tiongkok yang saat ini merupakan negara de­ngan ekonomi terbesar kedua dunia setelah Amerika Serikat.

Pengamat politik Tiongkok asal New York, Jude Blanchette kepada The Guardian  mengatakan bahwa dia tak habis pikir Tiongkok ternyata tak berbeda jauh dengan rezim Korea Utara.

Bagi Jude, Tiongkok mengalami kemunduran demokrasi. "Saya sungguh  sulit menerima fakta ini bahwa negara dengan ekonomi nomor dua terbesar di dunia yang saat ini juga mengemban kepemimpinan global, ternyata sistem politiknya mirip dengan Korea Utara,” ujarnya.***

Bagikan: