Hakim Pengadil Namun Bakal Diadili oleh Hakim

- 23 September 2022, 09:16 WIB
Ilustrasi hakim.
Ilustrasi hakim. /Pixabay/mohamed_hassan

PIKIRAN RAKYAT - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, 23 September 2022, secara mengejutkan menetapkan seorang hakim agung di Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia "SD" bersama lima orang lainnya sebagai tersangka kasus penerimaan suap untuk memenangkan sebuah putusan perkara perdata.

Selaku pemeroleh uang sogok, keenam tersangka yang berasal dari MA, disangkakan melanggar pasal 12 huruf c atau pasal 12 huruf a atau b jo. Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 (1) ke 1 KUH Pidana.

Tentunya kita menganut prinsip praduga tidak bersalah atas kasus hukum yang terjadi di atas namun bilamana terbukti, hal ini memiriskan kita bersama.

Baca Juga: Hakim Agung Ditangkap dalam OTT, Pimpinan KPK: Ini Sangat Menyedihkan

Betapa tidak, seolah tiada henti, "Wakil Tuhan" yang esensinya merupakan tonggak pengadil hukum, terus menerus tercoreng, sehingga menambah carut marut dunia justisi di tanah air.

Pada esensinya, para abdi hukum, khususnya yang bertugas di pengadilan, telah melek
hukum, memahami antara perintah dan larangan yang terdapat dalam undang-undang beserta segala konsekuensinya. Namun ironisnya, oknum peradilan secara personal, kerapkali abai, dan melakukan tindakan melawan hukum (onrechtmatige daad).

Menyeruaknya kasus pelanggaran hukum oleh oknum hakim kembali menyoal peran Badan Pengawas Mahkamah Agung (MA), yang wajib terus didorong guna semakin paripurna membenahi, mengevaluasi total, sekaligus merehabilitasi potret buram peradilan di tanah air, sehingga para akhirnya para pencari keadilan dapat terus mempercayai kredibilitas sekaligus akuntabilitas dari lembaga peradilan.

Baca Juga: Rp3 M dalam Dollar Jadi Barang Bukti, Begini Kronologi OTT Hakim Agung hingga PNS Lembaga MA oleh KPK

Wajib dibangun struktur, prosedur, serta etos kerja segenap aparatur pengadilan yang berintegritas melalui standar normatif bagi para pemangku kepentingan di pengadilan, berupa code of conduct, yang mampu mengamputasi berbagai pelanggaran hukum sekaligus
menciptakan birokrasi yang bersih dan berjiwa melayani.

Komisi Yudisial

Halaman:

Editor: Ikbal Tawakal


Tags

Artikel Pilihan

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network