Selasa, 10 Desember 2019

Tamu Besar

- 12 November 2019, 15:02 WIB

JUDUL kolom ini adalah istilah yang digunakan Taufik, seorang pemandu wisata lokal yang menemani saya di Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam, Senin, 11 November 2019, untuk melukiskan pengunjung dengan iring-iringan pengawal yang panjang. Inilah diplomasi kuasa yang, entah disadari atau tidak, membentuk makna kekuasaan dan ritual yang mengiringinya.

Istilah itu terlontar saat kami berpapasan dengan iring-iringan kendaraan berpelat nomor hitam dan dinas yang dikawal kendaraan patwal dengan sirine yang meraung-raung. Di bagian belakang, mobil ambulance ikut dalam iring-iringan, dibuntuti empat orang menggunakan sepeda motor.

Suasana berbeda segera terasa begitu tiba di pelabuhan. Kendaraan dinas tampak berjajar. Beberapa petugas berseragam mengangkat  koper dan barang bawaan. Sementara sejumlah petugas lain tampak berjaga sambil berbincang.

Tak lama kemudian rombongan ibu-ibu keluar dari kendaraan, lalu masuk kapal penyeberangan lewat pintu yang dijaga aparat. Penumpang lain yang sudah megantre sejak lama tertahan.

Menurut petugas, satu diantara rombongan ibu-ibu adalah isteri seorang pejabat di Jakarta. Mereka datang menggunakan pakaian yang cukup santai, bahkan beberapa di antara mereka menggunakan topi pantai yang lebar.

Semua mata tertuju pada mereka. Tidak ada yang tahu, apakah mereka datang untuk urusan dinas atau sekedar menikmati keelokan Kota Sabang dan sekitarnya.

Menurut Taufik, pemandangan seperti itu sering dilihatnya. Dirinya dan beberapa pemandu lokal hanya dibuat melongo. Meski tak ada informasi resmi, namun cara aparat menyambut dan memperlakukan mereka, seolah menjadi pentas unjuk kuasa “tamu besar” tadi.

Namun ada pertanyaan menggelitk begitu iring-iringan kendaraan dinas dan plat hitam itu lewat, apakah tidak termasuk pemborosan anggaran ? Apakah penyambutan semacam itu yang digolongkan sebagai keramahan dalam budaya ketimuran? Lalu, kalau memang tujuannya berlibur mengapa harus dikawal melibatkan petugas dan fasilitas kantor ?

Frase menjadi pejabat yang melayani, bukan yang dilayani makin kerap terdengar. Dari mimbar ke mimbar, dalam beragam forum. Namun yang terdedah di depan publik justru realitas yang menggugurkan seruan moral tadi.

Seorang pemimpin boleh mengatakan apa pun, namun ketika apa yang dikatakannya bertentangan dengan apa yang diperbuat atau dipertontonkan kepada pengikutnya, sampai berbusa pun mulutnya, kata-katanya tidak akan bertenaga. Klaim kesederhanaan, merakyat, atau melayani hanya akan menjadi aksesoris verbal jika tidak dikuatkan tindakan.


Halaman:

Editor: Karim Suryadi

Tags

Komentar

Terkini

Pesan dari Timnas

10 Desember 2019, 01:17 WIB

Bobotoh Persib Bandung di Daerah Istimewa

8 Desember 2019, 10:55 WIB

Asal-usul Nama Soréang dan Masa Lalunya

7 Desember 2019, 00:05 WIB

Jalma Nyakola

4 Desember 2019, 11:05 WIB

Black Friday

3 Desember 2019, 00:05 WIB

Jejak Persib Bandung di Filipina

1 Desember 2019, 13:54 WIB

Juragan Guru Pangsiun

28 November 2019, 08:28 WIB

Bias Hasil

27 November 2019, 11:43 WIB

Persib Bandung Tahun 2000-an

24 November 2019, 10:50 WIB

Asal Nama Hegarmanah

23 November 2019, 07:03 WIB
X