Senin, 9 Desember 2019

Banalitas Koalisi

- 22 Oktober 2019, 13:05 WIB
PRESIDEN Joko Widodo (kanan) berjalan bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) usai melakukan pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 11 Oktober 2019. Pertemuan itu membahas berbagai gagasan untuk kemajuan bangsa seperti pemindahan ibu kota, isu-isu ekonomi hingga pertahanan negara.*/ANTARA

PENGISIAN jabatan politik di Indonesia tengah menampakkan wajah banalnya. Ini adalah buah tindakan politisi yang kian binal. Bermanuver sesuka hati. Beroposisi pun dilakukan demi posisi.

Beberapa minggu lalu komposisi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat sempat mengagetkan publik. Mereka yang pernah mengisi jabatan ketua bersedia menjadi wakil ketua. Sesuatu yang sulit ditemukan dalam organisasi mana pun.

Dua atau tiga hari menjelang pelantikan sebagai Presiden terpilih, Jokowi  melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan Prabowo Soebianto yang menjadi rivalnya dalam pemilihan presiden (pilpres) April 2019. Ketegangan antara Jokowi dan Prabowo selama pilpres mereda ketika keduanya bertemu di stasiun LRT beberapa bulan pasca pemungutan suara. Kemesraan antara keduanya kian tampak ketika Jokowi  secara khusus menyapa Prabowo yang disebutnya sebagai sahabat saat menyampaikan pidato awal masa jabatan, sesaat setelah mengucap sumpah sebagai Presiden, 20 Oktober lalu.

Sampai di sini pertemuan Jokowi dan Prabowo tidak terasa mengejutkan. Keduanya dihujani acungan jempol oleh berbagai pihak. Mereka bisa menyudahi persaingan ketika pilpres dinyatakan berakhir. Sebuah tindakan yang sportif, dan dicatat sebagai legacy yang bagus.

Meski aroma berkoalisi (baca:  duduk di kabinet) mulai berembus, banyak pihak bersikap hati-hati dalam membaca perjumpaan dua tokoh yang saling berhadapan dalam pilpres ini. Terlalu dini membaca komunikasi antara keduanya sebagai isyarat bagi terjadinya bagi-bagi jabatan, meski kemungkinan ke arah ini sangat terbuka. Mengapa begitu? Sederhana saja alasannya. Presiden terpilih mana pun akan melakukan komunikasi dengan banyak pihak. Termasuk dengan lawan-lawan politiknya.  Selain untuk mengonsolidasikan kekuatan pendukung, komunikasi akan dilakukan presiden terpilih untuk mengobati hati yang sempat terluka. Ini sebuah kewajaran, meski dapat mengundang tafsir yang beragam.

Namun teka-teki kian jelas ketika Senin 21 Oktober 2019 Prabowo mendatangi istana, dan satu jam kemudian, di tengah bidikan puluhan kamera, calon presiden yang diusung koalisi Gerindra, PKS, Demokrat, dan PAN ini mengumumkan hasil pertemuannya dengan Presiden. Seperti diduga, Prabowo ditawari jabatan menteri, dan sang mantan Danjen Kopassus ini menyatakan bersedia

Jika Prabowo benar-benar bergabung dan duduk sebagai salah seorang menteri dalam jajaran kabinet, ini adalah kemenangan mutlak Jokowi. Ini sebuah peristiwa langka, kalau tidak dibilang tak biasa.

Calon presiden yang berpasangan dengan Kiyai Ma’ruf Amin ini boleh saja gagal merangkul 44.5% suara pemilih, yang memutuskan untuk tidak memilihnya dalam pilpres, namun kini dapat mendekap erat sang rival.

Apakah dengan merangkul Prabowo berarti Jokowi menggenapkan dukungan terhadapnya? Belum tentu juga. Jika tidak di-“treatment” secara khusus, alih-alih menggenapkan dukungan, menggaet lawan politik ke dalam koalisi membutuhkan “perlakukan” (treatment) khusus.


Halaman:

Editor: Karim Suryadi

Tags

Komentar

Terkini

Bobotoh Persib Bandung di Daerah Istimewa

8 Desember 2019, 10:55 WIB

Asal-usul Nama Soréang dan Masa Lalunya

7 Desember 2019, 00:05 WIB

Jalma Nyakola

4 Desember 2019, 11:05 WIB

Black Friday

3 Desember 2019, 00:05 WIB

Jejak Persib Bandung di Filipina

1 Desember 2019, 13:54 WIB

Juragan Guru Pangsiun

28 November 2019, 08:28 WIB

Bias Hasil

27 November 2019, 11:43 WIB

Persib Bandung Tahun 2000-an

24 November 2019, 10:50 WIB

Asal Nama Hegarmanah

23 November 2019, 07:03 WIB

Warung Pojok

21 November 2019, 07:03 WIB
X