Senin, 20 Januari 2020

Pemersatu Bangsa

- 28 Mei 2019, 14:44 WIB
GARUDA Pancasila.*/DOK. PR

 

USAI perhelatan pemilu (untuk memilih presiden dan legislatif) tema merajut kembali persaudaraan mengemuka. Seruan merajut kembali persatuan melejit menjadi trending topic pasca kerusuhan 21-22 Mei lalu di Jakarta. Seruan tadi bukan hanya disuarakan pejabat dan tokoh masyarakat, tetapi juga oleh para aktivis dan masyarakat biasa.

Kerinduan kita pada tokoh-tokoh yang menjadi faktor integrasi (persoonlijk) memuncak. Banyak tokoh yang selama ini menjadi jangkar persaudaraan antarwarga telah terkotak-kotak ke dalam dikotomi partisan.

Padahal salah satu alasan mengapa negara didirikan adalah untuk menjawab kebutuhan mempersatukan rakyatnya. Seperti yang diungkapkan Charles E. Merriam, negara didirikan di atas doktrin, atau premis yang tidak lain adalah pikiran, kemauan dan perasaan yang mampu menyatukan rakyatnya.

Pikiran menjadi sandaran filosofis agar kekuasaan negara diakui rakyat (bertransformasi dari kekuasaan menjadi kewibawaan). Karena itu, pikiran yang melatari pendirian negara dijelmakan menjadi ideologi bangsa.

Kemauan tiap orang untuk hidup bernegara dipersatukan lewat rumusan tujuan negara, dan kekuasaan penyelenggara negara diberi sandaran etis demi terwujudnya tujuan tadi. Adapun perasaan yang mengikat hubungan warga dengan negaranya dipelihara melalui kehadiran simbol-simbol negara, seperti bendera negara, lagu kebangsaan, lambang negara, dan bahasa negara.

Semua simbol negara masih terpelihara. Bendera merah putih masih berkibar, lagu kebangsaan masih dikumandangkan, lambang negara masih tergantung lengkap dengan rumusan Pancasila di dada Burung Garuda, dan meski telah bercampunr aduk dengan bahasa daerah dan asing, Bahasa Indonesia tetap dijunjung sebagai bahasa persatuan.

Satu hal yang terasa langka adalah kehadiran tokoh pemersatu (persoonlijk), layaknya Dwitunggal Soekarno-Hatta, atau seperti ketokohan Soekarno yang melambangkan kepemimpinan sipil dan Soedirman yang merepresentasikan kekuatan militer pada masa revolusi.

Ketokohan tidak identik dengan jabatan. Ketokohan pun tidak sama dengan kemelimpahruahan kekayaan. Meski penguasaan atas keduanya sering membuat pemiliknya ditokohkan, namun karakter dan peran seorang tokoh  bisa dimiliki siapa saja, yang paling besar kontribusinya bagi pencapaian tujuan bangsa dan kemanusiaan.

Halaman:

Editor: Karim Suryadi

Tags

Komentar

Terkini

Lampu Keadilan

15 Januari 2020, 11:52 WIB

Hadé Gogog

14 Januari 2020, 12:27 WIB

Filsafat Bobotoh

9 Januari 2020, 11:55 WIB

Penelusuran Awal Toponim Bandung  

4 Januari 2020, 06:57 WIB

Terpopuler

Jawa Barat Network

X