Demokrasi dan Maling Uang Rakyat (Korupsi), Menepis Syahwat Kekuasaan

- 5 September 2021, 10:25 WIB
Juliari Batubara.
Juliari Batubara. /Antara/Muhammad Adimaja

PIKIRAN RAKYAT - Menurut Adlan Da’i, seorang tokoh NU sekaligus analis politik, sistem demokrasi adalah sistem politik terbaik untuk jalan peradaban.

Sistem demokrasi kemudian Francis Fukuyama, dalam The end of history andaikan mampu merekrut kepemimpinan terbaik, mempersempit ruang korupsi, meningkatkan profesionalitas birokrat, pemerintahan menjadi  "public service" efektif, melayani dengan hati dan lainnya.

Janji tinggal janji, realitas terabaikan. Ketika pemimpin politik mengikatkan diri pada sejumlah janji kampanye pada proses demokrasi pemilihan adalah lazim saja.

Kalau Rene Descartes beradagium Cogito ergo sum (aku perpikir, maka aku ada, pemimpin politik berkata, “aku berjanji, maka aku ada.”

Baca Juga: Dilema Penanganan Masalah Remaja, Terkekang Ego Sektoral

Politisi selalu berdalih, janji kampanye itu satu hal, memerintah adalah hal lain. Hal itu mirip sindiran mantan PM Uni Soviet Nikita Khrushche, “Politisi itu semuanya sama. Mereka janji membangun jembatan, meskipun tidak ada sungai.”

Janji untuk membangun, bukan penguasa tapi pemimpin, menyejahterakan rakyat, menghilangkan kebodohan, memberantas kemiskinan, napas rakyat adalah jiwaku, pendidikan harus dimartabatkan melalui kesejahteraan gurunya, kesehatan gratis, dan lain-lain adalah jargon-jargon yang sering dijanjikan saat kampanye.

Kenyataannya hanya lip service. Fakta yang terjadi, demokrasi hanya memperluas pelaku korupsi.

Demokrasi menghasilkan ‘artis’ pura-pura pemimpin. Birokrat menjadi mainan politik.

Halaman:

Editor: Yusuf Wijanarko


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X