Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Cerah berawan, 30.1 ° C

Jangan Lawan Era Keterbukaan

Eko Noer Kristiyanto
Eko Noer Kristiyanto

Eko Noer Kristiyanto

Peneliti Hukum di Kementerian Hukum dan HAM

Transparansi/ONTHEBALLBIZ
Transparansi/ONTHEBALLBIZ

BELAKANGAN ini publik dibuat tercengang dengan penganggaran APBD DKI Jakarta. Ada pos-pos anggaran yang dianggap tak masuk akal seperti pengadaan lem aibon, pasir, dan helm proyek sebagai alat peraga bagi siswa, yang jika ditotalkan, jumlahnya mencapai ratusan milliar rupiah.

Elite politik DKI meradang dan mengecam pembocor informasi. Mereka menuding sang pembocor tak memiliki etika dan hanya membuat gaduh.

Perlu dipahami, dengan etika nol besar dan cara tak taat prosedur sekali pun, publik akan tetap berpihak kepada si pembocor informasi.

Sungguh naif dan keterlaluan rasanya, jika pada era reformasi dan digital ini, masih ada pihak yang ingin menutup-nutupi fakta terkait hal yang memiliki persinggungan dengan kepentingan masyarakat. Terlebih, menyangkut anggaran publik.

Maka, istilah “membocorkan informasi” sesungguhnya tak relevan dalam kasus ini karena informasi terkait APBN dan APBD bukanlah rahasia dan memang harus bisa diakses oleh siapa pun.

Keniscayaan transparansi

Transparansi di negara demokrasi adalah suatu keniscayaan. Bagaimana mungkin publik dapat mengontrol dan membri kritik ketika otoritas menyembunyikan informasi dan menutupi fakta.

Terlebih, era reformasi memiliki korelasi erat dengan wajibnya keterbukaan di berbagai lini penyelenggaraan negara. Salah satu faktor penyebab menjamur dan mengakarnya korupsi, kolusi, dan nepotisme pada masa lalu adalah watak tidak transparan dan menutupi fakta.

Tren dunia mengisyaratkan pentingnya kesadaran untuk membuka semua informasi dan fakta terkait hal yang bersinggungan dengan publik.

Contohnya, konsep good governance sebagai tools untuk menyelenggarakan negara menjadi lebih baik dan demokratis. Salah satu poin terpenting dari good governance adalah transparansi.

GOOD governance/HORN DIPLOMAT

Dalam tataran ideologi, good governance bisa jadi dianggap sebagai alat yang bisa dimanfaatkan pengusaha dan pihak asing untuk mengintervensi kewenangan absolut negara. Namun, secara teknis terbukti bahwa good governance (termasuk transparansi) sangat menguntungkan dan diperlukan rakyat agar tak ada tindakan yang eksploitatif dan sewenang-wenang dari penguasa.

Hari ini, rakyat ingin semuanya serba terbuka, rakyat tak ingin dibodohi, rakyat ingin selalu tahu tentang banyak hal agar tidak lagi dibohongi dan dibodoh-bodohi. Maka, siapa saja yang menutupi informasi publik, layak dicurigai sebagai pihak yang tidak beres.

Siapa saja yang antiketerbukaan, akan dicurigai sebagai orang bermasalah yang menyembunyikan sesuatu. Jika boleh meminjam slogan orang, dikenal slogan “Jika bersih kenapa harus risih?”

Aturan main terkait informasi apa saja yang harus diketahui publik dan apa yang boleh dirahasiakan telah diatur dalam payung hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Di jagat sepak bola

Dalam konteks sepak bola, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) bisa memiliki jangkauan yang berdasar.

UU KIP menyatakan bahwa penerima dana APBN atau APBD wajib bersikap transparan terkait penggunaan dana tersebut. PSSI pernah dinyatakan kalah oleh Komisi Informasi Pusat terkait hal ini (dan diperkuat oleh putusan banding) karena PSSI menolak membeberkan informasi keuangan mereka. Padahal, PSSI menerima dana APBN.

Dalam konteks yang lebih luas, segala hal terkait sepak bola dibiayai oleh APBN dan APBD seperti pembangunan infrastruktur atau penyelenggaraan kompetisi amatir. Bahkan, jika ada kelompok suporter di daerah yang menerima bantuan APBD, mereka harus terbuka terkait penggunaannya.

Selain amanat undang-undang, keterbukaan sangat baik untuk menghindari prasangka. Sekali lagi, jika memang bersih mengapa harus risih.***

Bagikan: