Pikiran Rakyat
USD Jual 14.037,00 Beli 14.135,00 | Berawan, 20.8 ° C

Rezim Viral

Karim Suryadi
Karim Suryadi

Karim Suryadi

Peneliti Komunikasi Politik, Dosen FPIPS UPI

Hoaks/4USKY
Hoaks/4USKY

ADA hal menarik saat Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, Prof. Dr. H. Asep Kadarohman, M.Si., menyampaikan sambutan usai pelantikan dan pengambilan sumpah sejumlah pejabat di lingkungan UPI, Senin, 4 November 2019. Selain menekankan pentingnya bekerja keras dalam mewujudkan misi UPI sebagai world class university dan perbaikan dalam pemeringkatan, Rektor menegaskan pentingnya menjaga diri dari tindakan ghibah (mengumpat atau menggunjing).

Saya tidak tahu persis apa yang melatari Pak Rektor mengingatkan untuk menjauhi ghibah. Apakah karena ghibah, yang oleh  Allah yang Maha Kuasa diibaratkan sebagai memakan bangkai saudara sendiri, dikategorikan sebagai perilaku tercela, sebuah perilaku yang harus dijauhi siapa pun dan diikrarkan dalam sumpah jabatan. Larangan melakukan ghibah, tegas dalam al-Qur’an, namun secara tak sadar kita sering terlibat dalam perkara ini. Pada tempatnyalah Pak Rektor mengingatkan untuk tidak melakukan ghibah, sebagai perwujudan sistem nilai UPI sebagai kampus yang ilmiah, edukatif, dan religius. 

Apa yang disampaikan Pak Rektor membuat saya tertegun. Bukan lagi soal apa yang menjadi alasan Pa Rektor mengingatkan soal ghibah, namun menyangkut fenomena komunikasi  mutakhir, yakni viral (virus digital), yang secara canggih kerap menjebak orang pada pergunjingan.

Setiap hari selalu ada peristiwa viral yang kemudian menjadi headline surat kabar atau televisi. Bahkan pada salah satu teve nasional, viral menjadi nama acara, yang tayang pada saat teve-teve lain menyiarkan program andalannya. Jumlah perisitiwa yang viral di media sosial sebenarnya jauh lebih banyak. Hal ini menandakan, viral bukan sesuatu yang aneh. 

Sebagai sesuatu yang serba ada, viral mirip sebuah rezim, yang memiliki daya persuasi bahkan kekuatan memaksa. Memaksa orang terlibat dalam jaringan viral agar dikesani up date, dan tidak dicap “kudet” (kurang up date). Namun di balik kelazimannya, viral menyerempet persoalan etika karena hal-hal berikut.

Kesatu, ketika sudah viral orang tidak lagi peduli apakah sesuatu yang disebarkan dan diketahui umum itu ghibah (sesuatu yang benar namun pihak terkait tidak suka jika hal tersebut dipergunjingkan) fitnah (kebohongan yang diputarbalikan sehingga tampak benar), atau fakta.  Celakanya, alih-alih bersikap kritis, banyak pihak malah terseret arus, lalu menjadi bagian yang turut memviralkan apa yang dia terima.

Kedua, kemudahan berkomunikasi telah menggeser norma komunikasi. Banyak pihak tidak lagi memedomani benar-salah, atau etis-tidak etis, melainkan lebih mengejar berapa jumlah orang yang me-like dan men-share apa yang dia unggah. Tak jarang orang sudah membagi pesan yang dia terima, padahal belum membacanya secara tuntas. Itulah sebabnya, peristiwa komunikasi kian instrumental ketimbang substantif. Peserta komunikasi menjadi lebih emosional, tergesa-gesa, dan senang menjajakan pikiran setengah matang.

Ketiga, kecenderungan berebut menjadi orang pertama yang menyebarkan sesuatu, makin menjauhkan kebajikan untuk menutupi aib orang. Akibatnya kesalahan menjadi tontonan gratis. Hal yang memalukan menjadi hiburan, padahal jika menimpa dirinya belum tentu ia ridha dan dengan suka cita memviralkannya.

Memang dampak viral tidak selalu buruk. Tidak jarang simpati dan bantuan mengalir ketika sebuah peristiwa sudah viral di media. TIdak sedikit pula penguasa dicopot gara-gara perbuatannya yang tercela viral dan mengundang kemarahan publik.

Jika sesuatu yang viral menyangkut kepentingan publik, kebijakan, atau melibatkan pejabat publik, masih bisa dipahami dalam kerangka pengawasan publik. Tetapi, jika menyangkut sesuatu yang bersifat pribadi, atau murni kealfaan sebagai manusia, apa yang menjadi dalil pembenaran atas tindakan memviralkannya ?

Kemudahan komunikasi yang memanjakan, memberi ruang dan akses nyaris tanpa batas, yang dari “ruang keakuannya bisa terhubung secara global” telah menghadirkan persoalan baru. Sebuah persolan yang muncul bukan karena keterbatasan, namun karena kemelimpahruahan yang meninabobokan.

Banyak pihak berlomba membeli telpon pintar, namun tidak membuat penggunanya cerdas. Ketergantungan pada kecerdasan telpon pintar malah membuat penggunanya sering mempertontonkan perilaku bodoh, mudah melupakan sesuatu yang seharusnya diingat, pintar mencela dan menyalahkan, bahkan gampang marah. Inilah sebuah bentuk penjajahan (jika tidak mau disebut pembodohan) digital. Hanya kewarasan yang dapat mengatasinya.***

Bagikan: