Pikiran Rakyat
USD Jual 14.095,00 Beli 14.193,00 | Langit umumnya cerah, 22.7 ° C

Wakil Rakyat

Karim Suryadi
Karim Suryadi

Karim Suryadi

Peneliti Komunikasi Politik, Dosen FPIPS UPI

AGENDA politik nasional di awal Oktober 2019 antara lain diisi oleh pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih. Sebanyak 575 orang anggota Dewan terpilih dilantik dan diambil sumpah. Beberapa hari kemudian, dilantik pula pimpinan DPR, DPD, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Berbeda dengan sebelumnya, pelantikan dan pengambilan sumpah anggota Dewan kali ini berlangsung dalam suhu politik yang cukup tinggi. Selain kabut asap yang masih menyergap Sumatra dan Kalimantan dan membuat berang Pemerintahan Malaysia, kerusuhan Wamena yang masih mengalirkan gelombang pengungsi, dan aktivis mahasiswa pun kembali bergerak.

Jalanan di kawasan Senayan, yang sejak Pemerintahan Jokowi berkuasa lengang, kembali disesaki pengunjuk rasa. Aksi serupa digelar pula di daerah-daerah, seperti Bandung, Jogjakarta, Kendari, Padang, dan beberapa daerah lain.

Perubahan atas Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dan Rancangan Undang Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menjadi pemicu gerakan mahasiswa. Meski empat RUU lain tidak luput dari perhatian, termasuk belakangan sempat diwarnai isu buruh, namun dua rancangan undang-undang yang disebut pertama menyedot perhatian banyak pihak.

Tulisan ini tidak akan menyoroti substansi kedua RUU tersebut. Selain karena sudah banyak dianalisis, “kesepahaman atas ketidaksepakatan” terkait materi kedua RUU tersebut sudah dikupas habis dalam berbagai forum. Tulisan ini memusatkan kajian pada diskursus keterwakilan mengingat gugatan atas kehadiran DPR di Senayan masih nyaring terdengar: “Anggota Dewan yang bersidang mewakili siapa, kok bisa materi yang dipertanyakan, bahkan ditolak publik, diloloskan menjadi Undang-Undang ?”

Gugatan semacam itu tampak biasa-biasa saja. Sebagai wakil rakyat, para anggota Dewan dipahami sebagai orang-orang yang berpikir dan bertindak untuk dan atas nama rakyat. Jadi, dalam tafsir yang dianut banyak orang ini, wakil rakyat adalah kepanjangan rakyat, dimana pikiran, lidah, tangan, dan kaki mereka adalah representasi dari harapan, kehendak, kecemasan, dan ketakutan rakyat. Betulkah begitu?

Bagaimana DPR menampilkan diri dalam kapasitasnya sebagai wakil rakyat telah menjadi perdebatan panjang. Sebagian orang bahkan memasukannya ke dalam ranah etis, dan kemudian dikenal sebagai etika legislatif. Sayangnya, kendati sudah dikaji oleh beberapa filsuf, tidak ada tafsir tunggal tentang bagaimana seharusnya seorang anggota legislatif bertindak. Alih-alih menjadi dalil yang memandu, keragaman pandangan etis tersebut kerap menjadi dalih atas tindakan yang diambil anggota Dewan.

Banyak jawaban terlontar, namun pandangan yang paling sering dikemukakan pemikir adalah terkait kedudukan legislatif yang memainkan perannya secara kolegial. Dalam kapasitasnya sebagai wakil rakyat, anggota legislatif tidak pernah bertindak sendirian. Ia harus menghasilkan kebijakan yang tidak bisa dilacak sidik jarinya. Karena itu, para filsuf dan ahli etika membagi etika legislatif ke dalam tiga aliran: minimalis, prosedural, dan rasional.

Bagi penganut etika minimalis, seoang anggota dewan haram mengambil dan mendapatkan keuntungan pribadi (baik uang, jabatan, atau bentuk lain) atas kebijakan yang dihasilkannya. Etika ini membentengi anggota dewan dari jebakan konflik kepentingan, atau dengan sengaja mengambil untung dari sesuatu yang menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya.

Berbeda dengan etika minimalis, kelompok yang menekankan prosedur lebih mementingkan soal bagaimana peran legislator dalam hubungannya dengan konstituen di satu pihak dan negara di pihak lain. Menurut paham ini, tindakan seorang legislator tidak harus selalu kongruen dengan pikiran dan kehendak konstituennya (delegasi), melainkan seperti halnya wali (trustee) mereka bisa “memilihkan” pandangan terbaik. Pandangan terakhirlah yang kerap dijadikan dalih, ketika anggota Dewan memilih sikap yang berbeda dengan konstituen.

Sedangkan kelompok yang memajukan etika rasional mencoba keluar dari persoalan uang atau soal bagaimana seorang legislator menjalankan tugasnya, namun lebih bersandar pada ukuran-ukuran yang lebih bersifat objektif seperti keadilan, kebenaran, dan keterbukaan. Segala produk yang dihasilkan bukan hanya harus dipandang adil oleh berbagai pihak, namun dalam prosesnya harus menjamin keterlibatan banyak pihak, menampung beragam pandangan, dan tentu saja, tidak bertentangan dengan keyakinan publik.

Aliran mana yang dipegang anggota Dewan hingga meloloskan RUU KPK hingga menjadi UU KPK namun kemudian ditolak publik ? Pertanyaan yang sama dapat pula diajukan atas RUU KUHP, yang kemudian menuai reaksi untuk menunda pengesahannya.

Jika Dewan mengaku bertindak layaknya wali yang dapat memilihkan pikiran terbaik atas dasar apa mengklaim sebagai orang yang dikaruniai kecerdasan dan pikiran terbaik. Coba tanya konstituen, atau siapa pun yang duduk di sebelah Anda, apa benar mereka mencoblos calon legislatif atas dasar kecerdasan dan pikiran baik mereka ?

Lebih dari itu, jika mereka mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan keadilan, kebenaran, dan keterbukaan bagaimana mereka mengkonfirmasi apa yang mereka yakini adil, benar, dan terbuka kepada konstituen mereka ? Apakah mereka melangkah ke Senaya menenteng ceklis berisi indikator tindakan adil, benar, dan terbuka yang sudah disepakati bersama pemilihnya, atau jangan-jangan hanya membawa cek kosong ?

Apa pun aliran yang dianut, konfirmasi atas apa yang dipikirkan anggota Dewan dengan konstituen mereka menjadi lakmus yang membedakan apakah status mereka sebagai wakil rakyat sebatas klaim atau benar-benar diakui dan dirasakan konstituennya. Jika komunikasi dengan konstituen tersambung, perjumpaan pemikiran dengan kelompok yang mereka wakili terjadi, dan mereka berjalan dalam koridor kepentingan warga yang diwakilinya, apa pun mazhab etika yang mereka anut tidak akan mengaburkan fungsi dan peran mereka sebagai penyambung lidah rakyat.

Dan ketika syaraf-syaraf komunikasi dengan konstituen terputus, apa pun klaim etis yang mereka ajukan, hanyalah dalih yang membenarkan tindakan mereka.***

Bagikan: