Pikiran Rakyat
USD Jual 14.095,00 Beli 14.193,00 | Langit umumnya cerah, 20.4 ° C

RUU KPK dan Jokowi

Karim Suryadi
Karim Suryadi

Karim Suryadi

Peneliti Komunikasi Politik, Dosen FPIPS UPI

DALAM sebulan lebih tiga hari ke depan, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ini berarti rentang waktu antara pemilihan umum dan pelantikan presiden terpilih, yang lazim disebut sebagai periode interregnum, akan segera berakhir. Meski periode interregnum berbeda-beda pada beberapa negara, tetapi hampir semua presiden terpilih menaruh perhatian yang seksama terhadap periode ini. Mengapa?

Periode interregnum di Amerika misalnya, jauh lebih pendek dibanding di Indonesia. Sejak diratifikasinya Amandemen nomor XX, masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Amerika harus berakhir 20 Januari, padahal sebelum amandemen batas masa jabatan presiden dan wakil presiden ditetapkan 4 Maret, sedangkan presiden baru sudah terpilih pada Selasa setelah Senin pertama di bulan November. Ini berarti, periode interregnum di Amerika paling lama 78 hari.

Bandingkan dengan masa jeda antara pemilihan umum dengan pelantikan presiden baru di Indonesia. Pada 17 April 2019 misalnya, digelar pemilihan umum presiden (pilpres), yang berarti presiden baru sudah akan diketahui meski KPU menetapkannya secara formal pada bulan berikutnya. Akan tetapi, pelantikan baru akan dilaksanakan 20 Oktober. Ini berarti, periode interregnum di Indonesia bisa mencapai 183 hari.

Beruntung Jokowi melanjutkan masa kepemimpinannya untuk lima tahun ke depan. Meski tidak berarti akan selalu mudah, setidaknya Jokowi tidak harus belajar banyak hal baru dalam menjelajahi belantara birokrasi Istana.

Meski periode interregnum “hanya” 78 hari, elit politik Amerika (khususnya presiden terpilih dan kalangan dekatnya) cukup mewaspadai periode ini. Hal ini tidak terlepas dari kemungkinan adanya ranjau yang disimpan presiden lama “yang bisa saja menghancurkan rencana presiden baru” (Swantoro, 2019, halaman 86, dalam 1000 Hari John F. Kennedy, Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia).

Kewaspadaan tim Kennedy (demikian dilukiskan Swantoro pada halaman-halaman berikutnya) cukup beralasan, mengingat tidak semua transisi pemerintahan di Negeri Paman Sam tersebut berjalan mulus. Meski  Eisenhower (pendahulu Kennedy) tidak menaruh ranjau yang mengancam rencana pemerintahan Kennedy, tapi ada beberapa keputusannya yang bisa saja menjebak penggemar sajak I Have a Rendezvous with Death ciptaan Alan Seeger tersebut. Untungnya, dibantu tim yang cerdas, Presiden Kennedy mampu melewati masa interregnum dengan mulus dan mengamankan rencana pemerintahannya.

Interregnum Jokowi

Meski hari-hari pascapemungutan suara sempat memanas, tetapi berkat kesigapan aparat dan kedewasaan politik sebagian besar warga, ketegangan pascapencoblosan segera mereda. Pembelahan politik yang sempat meruncing jelang pemungutan suara segera mencair beberapa hari pascapemilihan.

Rekonsiliasi yang didengungkan Joko Widodo gayung bersambut dengan sikap masyarakat yang cepat melupakan perbedaan pilihan yang terjadi saat pemilu. Kondisi ini pun digenapkan oleh kubu Prabowo Subianto yang menerima keputusan Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, Jokowi menjalani periode interregnum seperti menapaki jalan yang landai. Jalanan sedikit mendaki ketika kabut asap menyergap Sumatera dan Kalimantan yang mengusik ketenangan dan memancing reaksi keras Kualalumpur, serta unjuk rasa yang mengguncang Tanah Papua. Jalan kian berliku ketika DPR hasil Pemilu 2014 bersikukuh memasukkan RUU KPK sebagai materi seleksi calon pimpinan lembaga antirasuah tersebut pada minggu kedua September.

Sergapan kabut asap berulang tiap tahun. Meski Jokowi sempat turun langsung ke lokasi kebakaran pada awal periode pertama pemerintahannya, tetapi petaka kabut asap tidak juga berakhir.

KABUT asap kebakaran hutan dan lahan di Riau, Kamis 12 September 2019.*/ANTARA

Bahkan ketika ultimatum diberikan kepada pejabat TNI dan Polri di daerah terdampak, penanggulangan kebakaran hutan dan lahan belum juga tuntas. Jurus jitu pemerintahan Jokowi dalam memutus siklus kabut asap sangat dinanti, dan jika berhasil akan dipandang sebagai terobosan luar biasa.

Berbeda dengan kasus kabut asap, masalah Papua merupakan isu laten yang menuntut tindakan cermat dan komprehensif. Salah langkah bisa fatal. Inilah ujian jangka panjang pemerintahan Jokowi, sebab berharap lahirnya solusi menyeluruh atas masalah Papua di masa interregnum sungguh tidak masuk akal. Untuk masalah Papua dibutuhkan kesabaran dan daya lenting yang kuat, sebab kadang kita harus memilih kebijakan yang tepat sambil menjalankannya.

Ujian berat

Ujian sesungguhnya bagi Jokowi adalah bagaimana menyikapi materi RUU KPK di tengah cukup kuat dan masifnya penolakan masyarakat atas rencana perubahan undang-undang tersebut. Komitmen Jokowi pada janji-janjinya untuk memberantas korupsi dan menghadirkan pemerintahan yang bersih dan melayani benar-benar menghadapi ujian karena sikap DPR (yang dengannya presiden harus bermitra) sudah jelas terbaca.

Berbeda dengan isu kabut asap atau masalah Papua yang dapat memancing reaksi asing, isu pemberantasan korupsi sangat emosional. Bukan semata geram melihat korupsi tetap terjadi, namun lebih karena kesadaran perang melawan korupsi harus dilakukan dalam cara-cara yang tidak biasa.

Itulah sebabnya, mendudukkan upaya pemberantasan korupsi sebagai bagian dari sistem pemidanaan yang “normal” akan dipandang sebagai “penguatan yang melemahkan” KPK. Memberantas tindakan korup yang terus bertransformasi membutuhkan perlawanan yang revolusioner.

AKTIVIS yang tergabung dalam gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi memasang karangan bunga dalam aksi damai di depan Gedung KPK di Jakarta, Senin 9 September 2019.*/ANTARA

Ujian bagi Jokowi akan bertambah berat mengingat banyak pihak berharap pada periode keduanya, Jokowi memilih gaya burung yang terbang lepas ketimbang meniru angsa yang malas. Usaha Jokowi yang lebih keras dalam menghadirkan perubahan amat ditunggu bukan karena janji yang telah diucapkannya selama kampanye, tetapi mengingat realitas selisih suara yang mengantarkannya ke tangga presiden cukup tipis dibanding kompetitornya. Artinya, meski kemenangan elektoral sudah diraih, Jokowi harus memenangkan hati nurani sebagian pemilih yang dalam pemilu berdiri di luar lingkaran pengaruhnya.

Periode interregnum yang tersisa tinggal beberapa hari ke depan akan menyediakan tak banyak pilihan bagi Jokowi. Apakah Jokowi akan meninggalkan legacy dengan memilih nakhoda dan menetapkan peta jalan pemberantasan korupsi yang meyakinkan, atau mencoreng mukanya sendiri karena bersekutu dengan kekuatan yang ketakutan melihat KPK kuat di hadapan koruptor ?***

Bagikan: