Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Cerah berawan, 19.8 ° C

Evaluasi Pemerintah terhadap Putaran Pertama Shopee Liga 1

Eko Noer Kristiyanto
Eko Noer Kristiyanto

Eko Noer Kristiyanto

Peneliti Hukum di Kementerian Hukum dan HAM

PEMAIN Persib Bandung Febri Hariyadi menendang bola dan dihadang pemain bola Persija Tony Sucipto pada pertandingan Shopee Liga 1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu 10 Juli 2019.*/ANTARA
PEMAIN Persib Bandung Febri Hariyadi menendang bola dan dihadang pemain bola Persija Tony Sucipto pada pertandingan Shopee Liga 1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu 10 Juli 2019.*/ANTARA

JUMAT lalu saya menemani jajaran BOPI (Badan Olahraga Profesional Indonesia) yang dipimpin langsung ketua umumnya, legenda renang nasional, Richard Sam Bera untuk melakukan pertemuan dengan PSSI dan PT LIB. Pertemuan digelar guna mengevaluasi penyelenggaraan Shopee Liga 1 putaran pertama.

PT LIB sangat kooperatif dengan memberikan buku laporan evaluasi versi mereka. Sementara itu, PSSI tidak hadir dalam rapat yang digelar di lantai 4 gedung utama Kemenpora utu.

Dari sekian banyak bahasan, yang paling menjadi sorotan BOPI adalah inkonsistensi jadwal pertandingan. Begitu banyak perubahan jadwal yang tentunya akan berimbas kepada pertandingan lain.

Walau BOPI memaklumi adanya perubahan jadwal yang bisa dikategorikan force majeure, BOPI mempertanyakan perubahan jadwal beberapa laga yang seharusnya bisa diprediksi akan sulit mendapatkan izin keramaian dari kepolisian. Terlebih, ada waktu-waktu rutin dan berulang setiap tahun yang seharusnya bisa dianggap variabel terprediksi seperi hari buruh, hari besar keagamaan, agenda politik daerah, dan agenda pemda setempat.

Selain jadwal yang tak konsisten, BOPI menyoroti kerusuhan-kerusuhan suporter yang terjadi di Shopee Liga 1 dan Liga 2. Wajar jika BOPI menganggap itu hal penting karena BOPI pernah menyatakan akan mencabut rekomendasi untuk Shopee Liga 1 jika jatuh korban jiwa seperti musim sebelumnya.

LIGA 2/DOK. PR

Pembahasan panjang lebar diberikan Asep Saputra dan Hanif yang mewakili PT LIB, utamanya kejadian rusuh di Kediri saat laga Persik Kediri menjamu PSIM Yogyakarta. Kerusuhan itu dampaknya sangat merugikan masyarakat umum.

Hal lain yang tak kalah penting adalah komitmen dalam implementasi VAR pada masa yang akan datang karena penggunaan VAR dianggap solusi logis yang relevan untuk memperbaiki kualitas liga dan kekecewaan terhadap wasit yang selalu muncul hingga saat ini.

VAR dan kontrak

Sayangnya, PSSI tak bisa memberi klarifikasi karena jawaban PT LIB, yang menjelaskan kendala terbesar adalah SDM, dianggap kurang memadai. Penggunaan VAR jauh dari sekadar masalah teknis, tetapi juga goodwill dari federasi. Hanya, kasus dihentikannya penggunaan VAR di Thailand bisa menjadi gambaran bahwa Indonesia masih akan lama disentuh oleh praktik penggunaannya yang sempat menuai kontroversi itu.

Salah satu indikator profesionalisme dalam olahraga adalah adanya kepastian termasuk kepastian gaji dan hak-hak pemain.

Oleh karena itu, BOPI bertanya terkait implementasi standar kontrak para pemain usai terbentuknya NDRC (National Dispute Resolution Chamber) sebagai lembaga pemutus sengketa antara pemain dan klub. Sekali lagi, ketiadaan wakil PSSI dalam pertemuan membuat diskusi menggantung.

Akan tetapi, masih begitu banyak catatan dalam penyelenggaraan Shopee Liga 1 selama putaran pertama, terlebih putaran pertama cacat secara formal karena pada kenyataannya tidak semua klub menyelesaikan jumlah pertandingan yang sama.

Jangan sampai tabungan pertandingan yang dimiliki beberapa klub memicu prasangka dan asumsi yang berdampak kontra produktif dan hanya menghabiskan energi.***

Bagikan: