Pikiran Rakyat
USD Jual 14.044,00 Beli 14.142,00 | Cerah berawan, 21.7 ° C

Merayakan Kebhinekaan

Karim Suryadi
Karim Suryadi

Karim Suryadi

Peneliti Komunikasi Politik, Dosen FPIPS UPI

Kerukunan/DOK. PR
Kerukunan/DOK. PR

UNTUK kesekian kalinya kekayaan ragam pakaian adat ditampilkan dalam peringatan hari ulang tahun kemerdekaan. Tidak hanya di istana, peserta upacara mengenakan pakaian adat pada peringatan di daerah-daerah. Sebuah pemandangan indah nan mengagumkan.

Seratus orang mahasiswa yang saya wawancarai mengaku senang melihat apa yang ditampilkan masyarakat saat mengikuti upacara. Meski bukan hal baru, mereka seolah diingatkan kembali akan keragaman budaya bangsanya. Sebuah mozaik yang mengekspresikan keyakinan, pandangan hidup sekaligus optimisme.

Akan tetapi, ketika ditanya tentang apa pesan yang hendak dikirim pemerintah lewat seruan memakai pakaian adat saat upacara, jawaban mereka tidak tunggal. Yang menarik, delapan puluh persen tidak mengaitkannya dengan kebhinekaan karena menganggap hal ini telah menjadi pengetahuan umum.

Lebih dari itu, fakta bahwa Indonesia majemuk sudah terdedah sebagai kenyataan yang mudah ditemui, sehingga tidak percaya jika seruan mengenakan pakaian adat saat upacara HUT kemerdekaan dimaksudkan hanya untuk mengingatkan kembali akan keragaman Indonesia.

Di sisi lain, mereka pun tidak yakin jika keragaman pakaian adat hanya dimaksudkan sebagai aksesoris yang menghiasai halaman-halaman upacara atau layar kaca.

Entah merupakan efek subliminal (efek yang dirasakan audiens adalah sesuatu yang tidak dimaksudkan pengirim pesan) atau mode berpikir jauh ke balik realitas mereka menganggap pesan yang hendak dikirim lewat anjuran tersebut adalah jika pengelolaan sebuah urusan diserahkan kepada preferensi personal maka perbedaan akan menjadi keniscayaan.

Lebih dalam lagi, jika suatu urusan publik dikelola menurut selera pribadi, kekacauanlah hasilnya.

Dalam pandangan mereka, realitas ini memunculkan entitas pengibar bendera dan Tentara Nasional Indonesia, yang perannya menonjol dan tetap mengenakan pakaian upacara, kian kontras.

Karena itu ada usulan simpatik yang mereka sampaikan, bagaimana jika keragaman pakaian adat tidak dipertunjukan saat upacara bendera melainkan ditampilkan pada malam keakraban (atau forum lain yang merupakan rangkaian kegiatan peringatan HUT) yang digelar istana seusai upacara penurunan bendera pusaka.

Selain acaranya bisa lebih santai, suasananya pun bisa dikemas dalam cara-cara yang lebih akrab, cair, dan tidak terpaku pada protokoler. Dengan begitu, pesan persatuan, persaudaraan, dan kesetaraan diantara berbagai elemen masyarakat yang majemuk lebih terasa dan mengena.

Tidak sekadar mengusulkan menampilkan keragaman pakaian adat dalam malam keakraban, hampir 90 persen mahasiswa yang  diwawancarai mempertanyakan apa kriteria “mengenakan pakaian adat terbaik” hingga meloloskan tiga undangan yang hadir di istana sebagai pemenang “door prize” dan menggondol hadiah sepeda ?

Jika pakaian adat hendak diperlombakan yang menjadi juri mestinya pemuka adat dan berpegang kepada kaidah adat yang menggariskan tata cara pemakaian busana adat.

Mengapa begitu? Karena keindahan pakaian adat bukan hanya  terpancar dari motif dan warna yang ditampilkan, namun lebih pada nilai yang dikandung di dalamnya. Ini berarti, pendekatan emik (memahami makna pakaian adat menurut perspektif pengguna) lebih tepat digunakan ketimbang pendekatan etik berupa standar yang dibawa dari luar (dalam hal ini selera panitia).

Selain itu, perbedaan dalam pakaian adat bersifat nominal. Keragaman itu hadir sebagai penanda yang tidak mengandung peringkat. Seperti halnya agama, bahasa, jenis kelamin, perbedaan dalam budaya adat tidak mengandung gradasi tinggi-rendah.

Tidak seperti status ekonomi atau jenjang pendidikan, keragaman dalam pakaian adat (seperti halnya entitas budaya lainnya) tidak mengandung bobot yang menunjukkan cluster atau ranking.

Keragaman dalam pakaian adat adalah perbedaan yang setara, sederajat, dan tidak berjenjang. Karena itu, aneh kok bisa seseorang yang mengenakan busana adat suatu daerah bisa mengalahkan peserta lain yang mengenakan pakaian adat yang berbeda? Tidakkah ini merupakan tindakan menstandarisasi perbedaan?

Merekonstruksi keragaman sebagai entitas yang serba hadir dan telah menjadi hawa yang dihirup seluruh warga ke dalam “panggung pertunjukan” membutuhkan properti yang pas.

Pengetahuan tentang Indonesia sebagai masyarakat majemuk telah mendarah daging karena sudah tersosialisasi sejak orang menjalani kehidupannya. Yang masih menyisakan persoalan adalah bagaimana cara menghadirkan kemajemukan itu sendiri?

Tidak semua keragaman adalah pilihan, beberapa diantaranya adalah sesuatu yang dibawa sejak lahir dan melekat sebagai hak asasi. Karena itu cara terbaik menampilkan kebhinekaan Indonesia adalah melalui “kekayaan perspektif” dalam mengelola keindonesiaan dalam pemerintahan dan berkebudayaan.

Memandang setiap persoalan dari perspektif keindonesiaan adalah legacy dalam memelihara kemajemukan sekaligus menjadikannya sebagai konstitusi yang hidup.

Sederhananya Indonesia bukan hanya Jakarta, setiap persoalan harus ditimbang dalam cara-cara bagaimana orang Nias, Nabire, Ambon, atau Tanjung Pinang, dan masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah-daerah lain berpikir dan memikirkannya.

Jauh dari sekedar penghayatan atas keragaman warna dan corak, keindonesiaan terpertahankan oleh pikiran dan kehendak. Dua hal yang tidak hanya akan dikonfirmasi di akherat, namun harus tampak dalam kebijakan yang memuliakan dan menyejahterakan warga secara adil dan beradab.***

Bagikan: