Pikiran Rakyat
USD Jual 13.961,00 Beli 14.059,00 | Cerah berkabut, 25.1 ° C

Misteri PPDB

Karim Suryadi
Karim Suryadi

Karim Suryadi

Peneliti Komunikasi Politik, Dosen FPIPS UPI

KISRUH penerimaan peserta didik baru (PPDB) adalah misteri yang sulit dipahami. Penerimaan murid baru adalah sesuatu yang rutin, ironisnya hampir tiap tahun PPDB memunculkan persoalan.

Berbagai sistem penerimaan silih berganti diterapkan, namun persoalan tidak juga tertuntaskan. Masa-masa penerimaan bukan saja membuat murid cemas, namun orang tua pun dibuat pontang-panting. Alih-alih menyelesaikan masalah, penerapan sistem baru kerap mendatangkan persoalan baru.

Penerapan sistem zonasi tidak juga berhasil menguraikan kerumitan penerimaan peserta didik baru. Padahal semua kartu sudah di atas meja. Data murid, data guru, dan data sekolah sudah ada di Dinas Pendidikan.

Jika murid akan diterima di sekolah yang sesuai zonanya, mengapa tidak dibuat peta saja. Kapan orang tua murid kita akan menikmati sistem dan prosedur yang diterapkan negara-negara seperti Inggris atau Australia misalnya? Orang tua hanya melengkapi berkas seperlunya, seperti jarak dari rumah ke sekolah terdekat, selebihnya dinas pendidikanlah yang “memainkan kartu yang sudah di atas meja”.

Hal ini dimungkinkan karena dinas pendidikan (dengan sebutan yang berbeda) bukan hanya mengantongi data murid, guru, dan sekolah, tetapi juga telah menjamin penyebaran sekolah, pemerataan guru, dan kualitas pendidikan. Karena kualitas sekolah (terutama negeri) sama, maka variabel penentunya tinggal zona atau jarak terdekat ke sekolah.

Tak heran, jika ada dua murid yang berebut satu kursi tersisa di sekolah yang sama, maka jarak dari rumah ke sekolah pilihan akan benar-benar diukur dari pintu tempat murid keluar ketika akan bersekolah hingga pintu masuk gerbang sekolah.

Pengalaman negara-negara lain dalam menerapkan sistem zonasi menunjukan bahwa sistem ini akan berjalan dengan baik jika penyebaran sekolah dan kualitas pendidikan sudah terjamin. Dengan begitu, hak mendapatkan pendidikan yang berkualitas bisa dinikmati semua murid di mana pun mereka tinggal.

Lebih dari itu, konsistensi pemerintah dalam menjalankan sistem telah mampu menepis campur tangan yang menyebabkan sistem mengalami entropi (gangguan). Hal terakhir menuntut kepatuhan semua pihak, terutama orang tua yang memiliki kekuasaan untuk mengintervensi sistem.

Saya menyaksikan sendiri, orang tua dengan jabatan setingkat menteri, yang terlambat mendaftarkan anaknya beberapa minggu saja, harus menunggu satu tahun hingga masa penerimaan murid baru kembali dibuka. Padahal, jika di Indonesia, dengan pengaruh wibawa dan kuasanya, sistem yang diterapkan pasti bisa dipengaruhi.

Jika penerapan sistem zonasi memunculkan persoalan, saya yakin akar persoalannya bukan karena sistem tersebut. Karena itu, jangan gampang memaki sistem, lalu cepat-cepat menggantinya dengan model yang setengah matang.

Penyakit pejabat kita terlalu bernafsu mengadopsi sebuah cara atau bahkan istilah, meski sesungguhnya penerapan sesuatu yang baru belum benar-benar teruji lebih baik. Gejala seperti ini berlaku baik untuk hal-hal yang bersifat substantif (seperti kurikulum) hingga pemakaian istilah.

Penerapan Kurikulum 2013 yang menggantikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang dinilai belum siap sempat memunculkan persoalan berlarut-larut di sekolah. Perubahan ini bukan hanya menuntut guru mengadopsi model-model dan pendekatan pembelajaran baru, tetapi juga harus membiasakan dengan berbagai istilah, seperti penilaian akhir semester pada semester ganjil dan penilaian akhir tahun pada semester genap, menggantikan ulangan akhir semester (baik semester genap maupun ganjil). Padahal ketiga istilah ini tidak menyiratkan substansi yang berbeda.

Jika tidak ada kesungguhan para pihak, persoalan PPDB tidak akan pernah tuntas. Kini saatnya pemerintah harus “mulai dari akhir”. Jika konsisten ingin menerapkan sistem zonasi, maka penyebaran sekolah (hingga tidak ada lagi daerah yang “blank spot”) dan jaminan kualitas pendidikan mutlak harus dilakukan.

Demikian pula penyebaran guru dan penyediaan berbagai fasilitas yang menentukan kualitas pendidikan harus dipenuhi sampai pada tahap tidak ada lagi faktor yang membedakan kualitas antarsekolah selain motivasi dan cara belajar murid. Jika kualitas sekolah sudah merata, saya yakin tidak akan ada lagi orang tua yang “ngakal” memasukannya ke sekolah “favorit”, sebab dengan pemerataan sekolah dan jaminan kualitas favoritisme pun akan terkikis.

Sekali, standar kualitas mutlak harus diterapkan, bukan malah menstandarkan perbedaan. Pemenuhan prasyarat pemberlakuan sistem zonasi harus dipenuhi sebagai bagian dari upaya konstitusional memenuhi hak setiap murid mendapatkan pendidikan berkualitas.***

Bagikan: