Pikiran Rakyat
USD Jual 14.068,00 Beli 13.768,00 | Sebagian berawan, 24.9 ° C

Krisis Air Bersih Akan Melanda Perkotaan

T Bachtiar
T Bachtiar

T Bachtiar

Anggota Masyarakat Geografi Nasional Indonesia dan Kelompok Riset Cekungan Bandung

Kekeringan/DOK. PR
Kekeringan/DOK. PR

LENGKAP sudah. Air permukaan di kota-kota besar yang terdapat di sungai, danau, empang, kola, dan situ, kualitasnya sudah buruk, sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara langsung sebagai air baku bagi masyarakat. Sumber-sumber air itu dengan penuh kesadaran sudah dikotori oleh sampah rumah tangga dan industri.

Sementara itu, yang orang yang sangat memerlukan air dalam kehidupannya, perkembangannya terus melejit. Begitu pun industri dan jasa, yang semakin bertumpuk diperkotaan, dan mulai masuk ke pedesaan, yang semuanya sangat memerlukan air dalam menjalankan usahanya, seperti pabrik, hotel, rumahmakan, cuci mobil, dan binatu berukuran besar.

Di balik semua itu, air yang disedot atau ke luar sendiri dari sumur artesis di pabrik-pabrik, di hotel-hotel, di rumah makan, di tempat cuci mobil, dan di binatu adalah air tanah yang sudah mengalami perjalanan puluhan ribu tahun, sejak air hujan meresap ke dalam bumi, mulai dari lereng gunung, lalu mengalir di dalam tanah, setelah 30.000-40.000 tahun perjalanannya akhirnya sampai di lapisan bebatuan yang jauh di bawah Cekungan Bandung.

Air purba inilah yang saat ini sedang disedot untuk memenuhi berbagai kebutuhan industri dan jasa yang tumbuh pesat di perkotaan.

Sementara pengisian airtanahnya jauh berkurang karena kemampuan kawasan untuk meresapkan air hujan terus menurun, karena hutannya terus menghilang berganti kentang dan bawang. Padahal, curah hujan di Cekungan Bandung cukup tinggi, antara 1.400-1.500 mm per tahun.

Bila kawasan tangkapan hujannya masih baik secara ekologis, sesungguhnya kondisi geografis Cekungan Bandung ini menjadi kawasan yang memiliki  potensi air tanah yang besar.

Sementara itu, yang seharusnya mengelola sumberdaya air dengan baik dan adil, belum maksimal melakukan tugasnya. Apakah otoritas Negara di suatu wilayah, sudah mempunyai data yang akurat tentang penyedotan air tanah yang dilakukan oleh pabrik-pabrik, hotel, apartemen, dan kompleks perumahan?

MUSIM kemarau.*/DOK PR

Sudahkah pernah dilakukan pengecekan secara baik dan benar, berapa sumur yang didaftarkan oleh pabrik, dan berapa kemampuan menyedot airnya. Kalau berupa sumur artesis, berapa volume air yang keluar per satuan waktu? Dan, berapa kebutuhan air secara nyata dari pabrik tersebut?

Kalau ada selilih kurang, maka perlu ditelusuri, dari mana untuk memenuhi kebutuhan airnya. Bila sudah diketahui volume air yang dibutuhkan oleh suatu pabrik, apakah untuk mendapatkan air sebanyak itu sudah sesuai dengan peraturan tentang sumber daya air?

Apakah lembaga pengontrol sudah memiliki alat berteknologi canggih untuk mengetahui di mana saja terdapat lokasi sumur bor, baik sedot ataupun artesis?

Pengambilan air tanah dan air tanah dalam di kota-kota besar belum terkontrol dengan baik. Padahal, ketika ketersediaan air tanah semakin sedikit, pengisian air tanah yang sangat lama, apalagi lingkungan hutan di daerah tangkapan hujan semakin buruk kualitasnya, sementara yang menggunakannya semakin banyak, maka pengelolaan dan pengontrolan penggunaan air tanah itu multak harus dilaksanakan dengan tegas dan berkeadilan.

Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah (Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air), termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah (mataair). Oleh karena itu privatisasi air dikaji ulang secara mendalam.

Karena air dan tanah dikelola oleh Negara, penyedotan air tanah dan pemanfaatan mata air pun harus dikelola dengan sangat baik, dan mendapatkan kontrol yang ketat dari otoritas Negara di suatu wilayah.

Makin hari, air akan menjadi sangat penting. Harga air baku yang didorong dari rumah ke rumah, di Wilayah Margahayu, Kabupaten Bandung, misalnya, per jeriken isi 30 liter, harganya Rp 4.000.

Bila kebutuhan air bagi penduduk di perkotaan, seperti Bandung, sebanyak 130 liter per kapita per hari, maka, bila PDAM belum masuk ke wilayah itu, setiap anggota keluarga harus mengeluarkan uang sebanyak Rp 17.550, hanya untuk kebutuhan air. Bila jumlah keluarga ada tiga orang, untuk kebutuhan air per harinya akan mencapai Rp 52.650.

Itulah gambaran, bahwa air akan menjadi sangat strategis, akan menjadi alat diplomasi, dan akan menjadi sumber konflik yang tajam, mulai tingkat RW sampai tingkat Regional, dan global.

Di sinilah otoritas Negara harus hadir dalam mengelola dan mengontrol penggunaan air. Bagaimana mengelola dan mengontrol air baku yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pabrik, hotel, apartemen, perumahan, rumahmakan, cuci mobil, dan binatu berukuran besar?

Apakah cukup sepenuhnya mempercai pengakuan dari para pengguna air tanah, seberapa banyak mereka menggunakan air tanahnya? Ataukah manajemen PDAM di setiap kota akan mengelola dan mengontrol semua penggunaan air oleh warga kotanya, termasuk oleh industri dan jasa?

Pengontrolan penggunaan air tanah ini harus dikontrol dengan baik dan ketat, karena dampaknya akan terasa bukan saja bagi yang mengebor air tanah dengan sesuka hatinya, tapi bagi masyarakat secara keseluruhan akan terkena dampak buruknya, seperti penurunan muka air tanah yang akan diikuti dengan penurunan muka tanah.

Dampak rentetannya akan terjadi pada gedung, perumahan, jalan, jembatan, terowongan, dan infrastruktur lainnya.

Pemanfaatan air hujan yang berlimpah bagi keperluan sehari-hari harus terus dikampanyekan, dengan cara itu akan mengurangi penggunaan air tanah.

Kontrol dan penegakan hukum lingkungan bagi yang mengotori sungai, danau, harus ditegakkan, sehingga air sungai dapat dipergunakan untuk kebutuhan industri, pertanian, dan kebutuhan harian masyarakat. Dan, para pemakai air yang boros di perkotaan, sudah mulai memanfaatkan air bukan hanya untuk satu kebutuhan, tapi dimanfaatkan untuk beberapa kegunaan.***

Bagikan: