Pikiran Rakyat
USD Jual 14.317,00 Beli 14.219,00 | Sebagian berawan, 17.3 ° C

Bicara Persib Bandung di Yunani

Eko Noer Kristiyanto
Eko Noer Kristiyanto

Eko Noer Kristiyanto

Peneliti Hukum di Kementerian Hukum dan HAM

Persib.*/DOK. PR
Persib.*/DOK. PR

KETIKA tulisan ini terbit di Pikiran Rakyat, saya sudah tidak lagi ada di Indonesia, saya sedang berada di Eropa Selatan tepatnya di salah satu kota paling populer di dunia, Athena.

Keberadaan saya di salah satu pioner peradaban dunia tersebut adalah untuk menjadi pembicara dalam acara 19th Annual International Conference on Sports: Economic, Management, Marketing & Social Aspects.

judul karya tulis ilmiah yang saya bawakan adalah “Role of the Ministry of Law and Human Rights in the Competition of Professional Football League in Indonesia”.

Karya tulis itu adalah hasil penelitian pada 2017 lalu tentang peranan Kementerian Hukum dan HAM yang ternyata memiliki begitu banyak persinggungan dengan penyelenggaraan kompetisi sepak bola profesional di Indonesia.

PEMAIN Persib Bandung Ardi Idrus berebut bola dengan pemain Borneo FC Renan Da Silva dalam laga leg kedua perempat final Piala Indonesia di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu 4 Mei 2019.*/ANTARA

Bahkan, saya berani mengatakan bahwa tidak akan pernah ada izin negara untuk kompetisi sepak bola profesional di Indonesia jika segala urusan yang terkait dengan Kemenkumham belum diurus secara benar.

Dalam penelitian itu saya menjadikan suatu klub sebagai sampel penelitian, klub yang melegenda, bahkan tidak kalah legendaris dari budaya dan mitologi Yunani (setidaknya bagi saya pribadi), klub yang saya maksud adalah Persib Bandung.

Kewibawaan Kepala Balitbang Hukum dan HAM di Kemenkumham, Asep Kurnia menjadikan keberangkatan saya hampir tanpa kendala.

Kejelian Asep Kurnia sebagai pejabat eselon 1 yang mampu menangkap korelasi antara tusi dari institusi dengan olah raga paling populer di dunia membuat publik dan dunia internasional mengetahui bahwa institusi pemerintah yang paling banyak urusannya dengan sepak bola di Indonesia justru bukanlah kementerian yang mengurusi olah raga (Kementerian Pemuda dan Olahraga) melainkan Kementerian Hukum dan HAM. 

Urgensi pertukaran pikiran

Konferensi internasional adalah satu cara paling logis untuk bertukar gagasan dan memahami perkembangan terkait suatu hal di suatu negara.

Informasi dan pengetahuan tersebut dapat berguna untuk dijadikan rujukan dan studi komparasi ketika disandingkan dengan negara asal peserta konferensi.

Demikian pula dalam hal olah raga. Setiap negara memiliki aturan main dan perizinan yang khas terkait penyelenggaraan suatu even olah raga profesional.

Selain fungsi dinamis dalam konteks akademis, konferensi internasional dapat “mengabadikan” jejak intelektual karena kemampuannya mendokumentasikan dialektika ilmiah dalam bentuk karya tulis ilmiah terindeks global seperti jurnal dan prosiding yang akan menjadi rujukan generasi berikutnya.

Dalam perspektif pragmatis, konferensi Internasional dianggap dapat meningkatkan pamor dari suatu negara dan institusi karena setiap delegasi berkesempatan untuk mempromosikan kelebihan serta eksistensi isu di negaranya masing-masing.

Dalam presentasi, setidaknya saya akan bicara betapa kondusifnya sistem hukum nasional Indonesia untuk mendukung terselenggaranya kompetisi sepak bola professional.

Hal ini menjadi penting agar masyarakat global memahami bahwa berinvestasi di industri sepak bola Indonesia adalah suatu hal yang worth it.

Dalam konteks kepentingan negara, promosi seperti ini memiliki dampak terhadap tujuan negara yang tertuang dalam konstitusi UUD 1945 khususnya tentang memajukan kesejahteraan umum karena kesejahteraan umum yang menjadi cita-cita bangsa dapat diupayakan melalui determinasi ekonomi yang salah satu caranya melalui geliat sepak bola.

Sepak bola terbukti mampu mengakibatkan perputaran uang hingga trilliunan rupiah dan menyentuh berbagai aspek seperti infrastruktur, transportasi, industri tekstil, hingga hal yang dianggap sepele seperti kuliner dan usaha parkir di sekitar stadion ketika berlangsungnya pertandingan.  

Persib Bandung adalah pilihan objektif

Jika ada yang mengira saya memilih Persib Bandung sebagai sampel studi hanya karena saya orang Bandung dan bobotoh Persib Bandung, tentu saja itu keliru.

Meski saya bukan seorang bobotoh, bisa jadi saya akan tetap menjadikan Persib Bandung sebagai contoh karena Persib Bandung di bawah naungan PT.PBB (Persib Bandung Bermartabat) saya anggap telah dan pernah mengurus semua hal terkait hukum nasional yang bersinggungan dengan tusi dari Kementerian Hukum dan HAM.

Tidak hanya hal wajib seperti pendaftaran badan hukum Perseroan Terbatas dan urusan keimigrasian para pemain asingnya, hal “sunnah” pun mereka urus dengan baik seperti mendaftarkan hak ekslusif dan proses naturalisasi WNA (pemain asing) menjadi WNI.

Sebagai klub professional, Persib Bandung telah menempatkan diri dengan baik dalam dua sistem hukum yaitu sistem hukum FIFA dan juga sistem hukum nasional.

Persib Bandung telah memahami dan mengurus semua persinggungan hukum dengan klub yang ada di 3 unit utama Kementerian Hukum dan HAM yaitu Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Direktorat Kekayaan Intelektual.***

Bagikan: