Pikiran Rakyat
USD Jual 14.540,00 Beli 14.240,00 | Sedikit awan, 22.2 ° C

Alogami Politik

Karim Suryadi
Karim Suryadi

Karim Suryadi

Peneliti Komunikasi Politik, Dosen FPIPS UPI

Pilpres 2019/DOK. PR
Pilpres 2019/DOK. PR

UNTUK kesekian kalinya, vitalitas demokrasi masyarakat Indonesia diuji. Setelah lebih dari tujuh bulan ditarik-tarik kekuatan politik, kini emosi warga diaduk-aduk hasil hitung cepat (quick count) sejumlah lembaga survei dan klaim kemenangan kedua kubu.

Padahal, KPU (Komisi Pemilihan Umum) belum juga tuntas melakukan rekapitulasi hasil pencoblosan.

Warga seakan mendapatkan saluran untuk menumpahkan segala emosinya di media sosial. Jejaring media sosial tidak lagi menjadi senjata orang-orang yang lemah (the weapon of the weak), atau sebaliknya, perkakas orang-orang perkasa, tetapi menjadi medan terbuka bagi siapa saja yang ingin menumpahkan rasa.

Pengguna lini masa bebas memproduksi dan mengonsumsi rumor dan memainkan parodi sebagai mekanisme produksi kebenaran (Baym, G., & Jones, J. P. 2012,  “News parody in global perspective” in  Popular Communication, 10(1–2), 2–13).

Demokratisasi komunikasi benar-benar terjadi di sini, meski kadang tanpa rambu-rambu yang membatasinya.

Hoaks/CANVA

Begitu kontestasi di darat mereda, “perang” di udara malah memuncak. Sebagian orang melihat apa yang terjadi di media sosial usai hari pemungutan suara sebagai antitesis dari apa yang tersaji di media arus utama yang tidak lepas dari campur tangan politik.

Sebagian lainnya menempatkan realitas yang tersaji di media sosial dan media arus utama sebagai pertentangan antara empirisme versus rasionalisme, khususnya terkait tayangan hasil hitung cepat yang tidak secara rinci menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip statistika dan kaidah metodologi dijalankan dalam proses hitung cepat.

Adakah yang berubah?

Dikaji dari sudut pandang yang “optimistik”, perang di dunia maya merupakan kanalisasi konflik. Sejauh tidak merugikan orang lain dan melanggar hukum, pertengkaran di media sosial masih bisa dimaklumi. Di luar media sosial, tidak ada alasan untuk bertengkar.

Pertama, pengotak-kotakan yang dialami warga hanya berisifat persepsi. Coba tengok kanan-kiri, atau coba tanya pada diri sendiri, selain faktor persepsi tentang kandidat dan janji yang diucapkannya, adakah sesuatu yang berbeda?

Kebiasaan Anda, pekerjaan Anda, atau apa yang Anda makan dan minum, adakah yang berubah? Atau bahkan persepsi Anda tentang kandidat dan janji yang diucapkannya telah mengubah (atau benar-benar Anda yakini akan mengubah) realitas hidup Anda?

Kedua, persepsi Anda tentang kandidat capres, cawapres, atau caleg adalah perbedaan yang diciptakan (bahkan untuk Indonesia lebih tepat disebut sebagai “perbedaan yang dibuat-buat”). Ketika Anda menjatuhkan pilihan saat Pemilu, apakah benar-benar didorong oleh perbedaan antarkandidat atau kesukaan semata?

DUA calon presiden, Joko Widodo dan Prabowo Subianto bersalaman seusai mengikuti debat kelima pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu 13 April 2019.*/ANTARA

Coba Anda ingat-ingat kembali jawaban kandidat capres dalam lima kali debat. Sulit menemukan perbedaan prinsipil, seperti berbedanya pendirian kandidat presiden yang diusung Partai Republik dan Demokrat di Amerika Serikat tentang aborsi, pajak, pelayanan kesehatan, atau kebijakan politik luar negeri mereka.

Beberapa kali calon presiden Joko Widodo atau Prabowo Subianto mengemukakan jawaban yang saling melengkapi alih-alih menolak satu sama lain.

Memang tidak selamanya kedua kandidat menunjukan sikap yang sama terhadap suatu hal. Namun secara keseluruhan, kesejajaran pandangan lebih kuat ketimbang diferensiasi.

Ketimbang menegasikan satu sama lain, alogami (penyerbukan silang) lebih bijak diambil oleh salah satu kandidat yang terpilih sebagai presiden.

Momen yang paling diingat adalah ketika Jokowi mengusulkan ide “dilan” alias digital dan melayani sebagai bentuk reformasi birokrasi. Prabowo menegaskan pentingnya political will.

Demikian juga ketika Jokowi menawarkan politik tiga kartu, Prabowo lantang menyuarakan pentingnya memberantas kemiskinan dan mencegah kekayaan Indonesia mengalir ke luar negeri.

Kedua gagasan itu akan sempurna ketika saling melengkapi, sebut saja sebagai pendekatan Joko Prabowo, ketika penguatan political will diikuti penataan birokrasi yang berbasis digital dan fokus melayani warga.

Pun komitmen memberantas kemiskinan hingga ke akar-akarnya dalam jangka pendek diwujudkan dengan penyediaan sembako murah, pelayanan kesehatan, dan jaminan studi lanjut bagi setiap warga.

Ketika kedua capres mengiklaskan gagasannya diadopsi calon terpilih, warga kembali menyapa sesamanya dengan nama semula.

Tidak lagi bertanya Anda siapa, Jokowi atau Probowo. Sudahi mengategorikan saudara, tetangga, atau teman sekerja sebagai Jokowi atau Prabowo.

Mati berkali-kali

Jika Winston Churchill melukiskan perbedaan perang dan  politik dalam hal kesempatan untuk terbunuh (dalam perang seseorang hanya terbunuh sekali, sedang dalam politik seseorang bisa terbunuh berkali-kali), harus  dimaknai—meski keras—politik memberi kesempatan untuk hidup berkali-kali.

Artinya, ketika Anda terkapar, bangkitlah. Hiduplah normal, dan jika masih berhasrat, kembali ikut kontestasi lima tahun yang akan datang.

Salah satu “berkah” demokrasi adalah terbukanya akses terhadap kekuasaan dan adanya jaminan dalam kesempatan untuk terpilih menjadi orang yang bertindak untuk dan atas nama warga.

Berkah inilah yang harus dijaga sehingga yang menang tidak lupa diri dan yang kalah tidak merasa kehilangan segalanya.***

Bagikan: