Pikiran Rakyat
USD Jual 14.150,00 Beli 13.850,00 | Berawan, 22.5 ° C

Ironi Calon Senator

Karim Suryadi
Karim Suryadi

Karim Suryadi

Peneliti Komunikasi Politik, Dosen FPIPS UPI

SURAT suara Pemilu 2019/KPU
SURAT suara Pemilu 2019/KPU

MENGENALI calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mestinya tidak sesulit melacak rekam jejak calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Sebagai legislator yang mewakili suatu daerah, daftar calon anggota DPD seharusnya diisi oleh sosok-sosok yang sudah moyan (eminence), alias sudah diakui ketokohannya sehingga geus teu bireuk deui (sudah tidak asing lagi).

Tapi coba amati daftar calon anggota DPD yang mewakili daerah pemilihan Jawa Barat atau daerah pemilihan lain seuai KTP Anda, berapa orang di antara mereka yang kiprahnya sudah Anda ketahui, atau setidaknya namanya sudah tidak asing lagi, kapasitasnya sudah teruji sehingga jika namanya disebut sebagai anggota DPD asal Jawa Barat membuat Anda bangga mendengarnya?

Jika Jawa Barat dilukiskan sebagai rumah besar bagi orang Sunda, calon anggota DPD yang paling nyundalah yang seharusnya terpilih.

Jika Jawa Barat dilukiskan sebagai provinsi yang dihuni orang yang luhung elmuna, jembar pangabisana, hade parangina, calon senator yang paling masagi dari sisi ilmu, pengalaman, dan kearifanlah yang seharusnya melenggang ke Senayan.

MURAL bertema Pemilu dibuat di salah satu sudut jalan di Ciracas, Serang, Banten, Sabtu 6 April 2019. Mural yang dibuat secara sukarela oleh Komunitas Suara Rakyat tersebut bertujuan mendorong warga agar menggunakan hak pilihnya pada Pemilu serentak 17 April 2019 mendatang.*/ANTARA

Sayangnya, mereka yang menampilkan diri sebagai nyunda, tampilannya terlalu lawas, sosok yang diwujudkannya terlalu buhun sehingga berjarak dengan kehidupan Sunda kiwari. Berjarak dengan kenyataan, itulah masalah utama para calon anggota DPD.

Apa yang mereka sebut sebagai visi dan misi tidak mencuatkan pengakuan atas ketokohan mereka sebab semua yang mereka tulis sebatas klaim. Dari 50 calon DPD yang bersaing dalam Pemilu 2019, lebih dari separuhnya namanya sulit dilacak dalam memori kolektif. Bahkan mereka yang tergolong petahana sekalipun tidak begitu nyata jejaknya.

Padahal, sebagai senator yang mewakili daerah seluas provinsi, ketokohan mereka sepatutnya sudah tidak diragukan. Ia bukan hanya orang yang sudah dikenal, tetapi diakui wewesen (keahlian) dan pengaruhnya melintasi sekat-sekat kelompok, anasir partai, dan bentang geografis.

Maju dalam pencalonan DPD benar-benar terjun bebas tanpa pengaman sedikit pun. Jika menjadi calon anggota DPR masih bisa berharap pada tuah partai, tidak bagi DPD. Calon anggota DPD benar-benar mempertaruhkan keunggulan personalnya.

Menjadi etalase masyarakat

Anggota DPD adalah “etalase” masyarakat yang diwakilinya, yang dipilih bukan hanya karena diterima sebagai bagian dari masyarakatnya, tetapi menunjukkan lebih banyak karakter yang mencerminkan daerah yang diwakilinya dan menampilkan kemampuan terbaik dalam menjawab tantangan yang muncul di daerahnya.

Sederhananya, jika orang bertanya-tanya seperti apakah sosok orang Sunda kiwari, seharusnya jawaban atas pertanyaan tersebut tergambar dari empat anggota DPD yang mewakili Jawa Barat.

Kedudukan anggota DPD yang mewakili seluruh masyarakat di daerahnya menegaskan bahwa kehadiran mereka bebas dari warna politik dan terlepas dari semua ikatan.

Satu-satunya ikatan yang membelenggu mereka adalah pengetahuan dan komitmennya tentang masyarakat dan persoalan-persoalan yang melilit warga di daerahnya.

PEKERJA merakit kotak suara di gudang penyimpanan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau, di Pekanbaru, Riau, Rabu (6/2/2019). KPU setempat mengerjakan perakitan kotak suara sebanyak 12.240 unit yang dibagi untuk pemilihan Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dan ditargetkan perakitakan akan selesai paling lambat pada tanggal 15 Februari mendatang.*/ANTARA

Sungguh ironis bila kemunculan mereka disaha-saha alias dipertanyakan sosok dan kiprahnya? Itu sebuah kegenitan politik yang sulit dipahami akal sehat.

Menjadi anggota DPD adalah raja dengan mahkota kehormatan dan kewenangan yang terbatas. Tak heran, kerap terdengar suara-suara yang menuntut perluasan kewenangan DPD atau bahkan menuntut dibubarkan saja karena apa yang dilakukannya tidak sebanding dengan hak-hak dan kehormatan yang diterimanya.

Akan tetapi, jauh di balik tuntutan menyangkut kewenangannya, persoalan mendasar menyangkut keabsahan DPD adalah plasenta yang menghubungkan para senator dengan daerah yang diwakilinya.

Jangankan masalah-masalah yang bersifat abstrak seperti artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat di daerahnya, ketika daerah yang diwakilinya dilanda konflik atau diluluhlantakan bencana, keempat senator yang mewakili daerah tidak juga muncul.

Kemana anggota DPD? Di mana para anggota DPR yang mewakili daerah pemilihan itu?

Seolah sudah menjadi template jika suatu daerah dilanda gempa, tsunami, atau puting beliung, yang dilaporkan sibuk adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan SAR,  TNI, Polri, relawan, dan jajaran perangkat daerah.

Anggota DPR dan DPD hampir tidak pernah muncul. Karena itu, tak heran seperti halnya anggota DPR petahana, anggota DPD petahana juga harus momohon-mohon doa dan dukungan sama seperti calon anggota DPD yang benar-benar baru.

Menganut tagline Liverpool

Seruan yang suka diteriakkan pendukung Liverpool “Anda yang tidak bersama kami ketika kami kalah, jangan bersama kami ketika kami menang” berlaku di sini.

Para petani tradisional di Subang telah lama menerapkan prinsip yang menjadi dasar kohesivitas pendukung sebuah klub.

Para pemilik sawah mengutamakan buruh tani yang ikut tandur (menanam padi) untuk memanen padi mereka dan mendapatkan babon (upah petik).

Di sini seakan berlaku hukum tidak tertulis, “Barang siapa yang tidak bersama kami saat tandur, jangan mendekat di saat kami panen”.

Hukum tidak tertulis itulah yang sering diingkari para politisi. Pada hari-hari menjelang pemilihan  atau saat politisi tandur, mereka sibuk berjanji dan merayu pemilih untuk memenuhi “sawah” dan “ladang” mereka. Namun sayangnya, para politisi lupa mengajak para pemilih untuk memanen apa yang mereka dapat.

Kejadian seperti ini selalu berulang dan menjadi past event yang membuat pemilih ragu, sekaligus tak lagi sudi menjadi korban rayuan politisi.

Jika sebelumnya menggunakan analogi petani,  selanjutnya marilah kita belajar dari padi. Padi tumbuh tidak terburu-buru, tidak melompati tahap-tahap perkembangannya.

Keterlibatan dalam menangani urusan publik adalah embrio seorang calon senator atau legislator. Namanya dibesarkan oleh pengalaman dan kehadirannya dikukuhkan oleh pengakuan.

Dua hal yang disebut terakhir tidak bisa dibeli dengan uang dan tidak bisa digugurkan oleh silsilah dan golongan darah.***

Bagikan: