Pikiran Rakyat
USD Jual 14.285,00 Beli 14.187,00 | Umumnya cerah, 20.5 ° C

Pendidikan Pancasila

Karim Suryadi
Karim Suryadi

Karim Suryadi

Peneliti Komunikasi Politik, Dosen FPIPS UPI

GARUDA Pancasila.*/DOK. PR
GARUDA Pancasila.*/DOK. PR

DEBAT calon presiden (capres), Sabtu 30 Maret 2019 malam menyinggung perlunya pendidikan Pancasila di semua jalur dan jenjang pendidikan. Pandangan capres tentang pendidikan Pancasila merupakan respons atas pertanyaan panelis tentang penanaman nilai-nilai Pancasila yang tidak didominasi indoktrinasi. Sebuah pertanyaan yang sangat elementer dan terkesan klise.

Entah karena pertanyaannya yang tidak merangsang capres berpikir lebih dalam, atau karena komitmen para capres terhadap Pendidikan Pancasila yang tidak sebesar pembangunan infrastruktur atau penataan sistem pertahanan dan keamanan (angkatan perang dan kepolisian), jawaban capres tidak memadai. Keduanya, hanya memberi porsi yang sedikit, tampak enggan membicarakan pendidikan Pancasila, dan hanya mengatakan sesuatu yang sudah menjadi pengetahuan umum. Mereka mengabaikan sesuatu yang penting dilakukan.

Keduanya sepakat Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sudah final. Tuduhan, kekhawatiran, atau mungkin tanda tanya publik, tentang adanya penumpang gelap dalam narasi ideologi Pancasila tidak dikupas. Bahkan ketika capres Prabowo mempersoalkan adanya pendukung Joko Widodo yang menuduh dirinya akan menggantikan ideologi Pancasila dengan khilafah, capres 01 pun merespons dengan menasehati tuduhan tidak perlu dijawab. Padahal beberapa hari menjelang debat, saat dirinya berorasi dalam kampanye terbuka di Yogyakarta, sang petahana mengancam akan melawan mereka yang menuduh dan  memfitnah dirinya. Konsensus dasar bernegara sudah terbangun. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sudah tidak terbantahkan.

Sebagai gagasan yang hidup, Pancasila mutlak harus diperkenalkan (melalui pengajaran dan praktik dalam tindakan), ditanamkan, dan diteruskan kepada generasi yang akan datang. Pada titik inilah jawaban kedua capres terasa amat minimal.

Kesatu, kedua capres menyebut pendidikan Pancasila perlu diberikan sejak usia dini (Prabowo menyebut perlu diberikan sejak taman kanak-kanak, sementara Joko Widodo menyatakan sejak sebelum taman kanak-kanak). Keduanya menyebut perlunya teladan. Joko Widodo pun menyebut pendidikan Pancasila bisa juga dilakukan melalui berbagai visual di media sosial. Sementara Prabowo menyebut pendidikan Pancasila tidak sepenuhnya bisa dibebaskan dari indoktrinasi.

Sayangnya, keduanya seperti menutup mata bahwa pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) telah diajarkan di persekolahan. Di perguruan tinggi, Pendidikan Pancasila timbul tenggelam, terakhir disampaikan melalui Pendidikan Kewarganegaraan, dan mulai tahun depan pendidikan Pancasila akan kembali menjadi mata kuliah di beberapa perguruan tinggi.

Tidak ada kritik atau apresiasi atas penyelenggaraan PPKn selama ini. Bahkan kedua capres tidak menyebut PPKn. Tentu guru-guru PPKn menunaikan tugasnya dengan ikhlas, tak berharap disanjung, bahkan tak “geer” mendapat ucapan terima kasih dari kedua capres.

Namun sikap menutup mata keduanya menegaskan bahwa mereka menjawab pertanyaan panelis tidak berangkat dari kondisi nyata. Akibatnya, apa yang mereka katakan dan dianggap sebagai sesuatu yang baru sesungguhnya sudah dipraktikan puluhan tahun. Tidak ada kebaruan, tidak ada gagasan visioner.

Bahkan dilihat dari proporsi pembicaraan yang hanya seuprit, mengisyaratkan keduanya enggan membicarakan pendidikan Pancasila. Padahal, pendidikan Pancasila dan ideologi (yang menjadi tema debat) tidak bisa dipisahkan. Apalagi pertanyaan panelis jelas-jelas mempertanyakan model penanaman nilai-nilai Pancasila.

Kedua, betul bahwa kesiapsiagaan negara dalam menghadapi ancaman militer tidak boleh kendur. Karena itu, meski perkiraan intelejen dalam beberapa tahun ke depan tidak akan ada invasi militer (sebuah perkiraan yang dibantah dan tidak diterima Prabowo Subianto), pembangunan kekuatan harus terus dilakukan.

Ancaman bergeser

Dalam  beberapa tahun terakhir, ancaman yang dihadapi negara-negara di dunia berubah. Beberapa negara yang dilanda perang tidak menghadapi musuh dari luar. Beberapa perang pecah akibat gesekan antarfaksi yang bertikai, alokasi sumber daya yang tidak tuntas lewat cara-cara demokratis, atau ada pandemi kejahatan yang merebak dari dalam dan terlambat ditangani.

Di luar ancaman yang bersifat fisik, yang paling nyata  adalah ancaman terhadap komitmen berbangsa dan bernegara. Ancaman yang disebut terakhir dihadapi oleh semua negara.

Revolusi dalam bidang teknologi informasi, meluasnya investasi dalam bidang ekonomi dan infrastruktur, serta globalisasi dalam pola-pola konsumsi individu menghadirkan ancaman kekuatan lembut (soft power). Ancaman ini tidak menyerang sistem pertahanan sebuah negara, tidak juga menerabas garis batas wilayah atau sistem ekonomi dan politik, melainkan mengguncangkan sistem dan mode berpikir. Serangannya tidak berwujud pasukan bersenjata, melainkan ide-ide yang memutarbalikan tata nilai yang menjadi fondasi hidup bernegara atau norma yang mengatur hubungan kemasyarakatan.

Gejala awalnya adalah melemahnya penghormatan terhadap simbol negara dan merebaknya pandangan serba boleh (permissiveness). Dua gejala ini tidak hadir sendirian sebagai perubahan gaya hidup semata, melainkan muncul sebagai bagian dari kekuatan global. Sebagai contoh, kebijakan Pemerintah Brunai Darussalam yang memberlakukan hukuman mati bagi kaum homoseksual baru-baru ini direspon dengan boikot oleh musisi Elton  John dan aktor George Clooney terhadap jaringan hotel mewah milik Sultan Khasanal Bolkiah. Kebijakan politik hukum domestik memiliki ruang gema dan memancing respon kontan dari kancah global.

Ketahanan ideologis harus dipandang sebagai matra kelima (setelah tiga angkatan plus kepolisian). Sebuah negara akan tegak bila komitmen warganya terjaga, dan kehancuran sebuah negara tinggal menunggu waktu bila komitmen warganya sudah terkikis. Untuk menanamkan komitmen hidup bernegara perlu ditempuh dengan cara apa pun, termasuk indoktrinasi yang tidak bisa dihindarkan (unavoidable indoctrination). Ke dalam cara dimaksud, pendidikan Pancasila adalah salah satunya. Tanpa “modernisasi” pendidikan Pancasila, pembangunan  kekuatan pertahanan dan keamanan tak ubahnya membangun istana kosong, yang hanya akan tampak mewah dari luar, namun keropos di dalam.***

Bagikan: