Pikiran Rakyat
USD Jual 14.328,00 Beli 14.028,00 | Umumnya berawan, 23.9 ° C

Komoditas Pencari Perhatian

Karim Suryadi
Karim Suryadi

Karim Suryadi

Peneliti Komunikasi Politik, Dosen FPIPS UPI

Pilpres 2019/DOK. PR
Pilpres 2019/DOK. PR

ADA pertanyaan menarik yang dilontarkan salah seorang calon legislatif (caleg) sesaat setelah pelatihan strategi komunikasi perempuan politik yang digagas Kaukus Perempuan Politik Jawa Barat. Dengan nada datar sang caleg bertanya, “Bagaimana menarik perhatian calon pemilih di tengah ketatnya persaingan dan memuncaknya kejenuhan politik?”

Dia mengaku sudah “beak dengkak”. Semua cara sudah ditempuh. Nampang di baliho, memasang foto kegiatan sosialisasi di instagram, facebook, dan aktif berkomentar di grup whatsapp, namun hasilnya belum memuaskan. Ketika dia berkunjung ke tempat-tempat berkumpulnya warga, sambutannya dingin.

Saya balik bertanya, “Sejak kapan ibu lakukan itu semua?” Dia menjawab, “Sejak resmi jadi caleg”. Saya jawab, “Banyak jalan menuju populer, namun tidak ada cara instan kecuali seseorang menempuh cara yang tidak biasa, baik tindakan prestisius maupun tindakan di luar batas manusia normal.”

Dalam studi kepemimpinan, apa yang dialami seorang caleg di atas disebut sebagai kehilangan momentum. Kemunculannya disambut dingin, sedikit (untuk mengatakan tidak ada sama sekali) orang yang menyambut kemunculannya.

Dalam bukunya The Soul of A Leader: Character, Conviction, and Ten Lesson in Political Greatness, HarperCollins e book, Waller R Newell  menghubungkan momentum dengan kharisma. Seperti seorang kharismatik, kemunculan seorang pemimpin yang menemukan momennya bukan hanya akan menarik perhatian, tetapi juga diidentifikasi sebagai sosok yang dekat atau sudah sangat dikenal.

Naluriah Lalu Politis

Ingin diperhatikan bisa dibilang merupakan naluri manusia. Banyak orang merasa kekurangan di tengah melimpahnya materi karena merasa kurang perhatian. Namun apa jadinya jika mencari perhatian  menjadi manuver utama para penguasa?

Sejak rezim polling dipraktikan di Amerika, banyak presiden merasa dihakimi tidak lagi hanya dalam bilik-bilik suara, tetapi bisa tahunan, enam bulanan bahkan triwulan lewat berbagai survei. Tak heran untuk menjaga sentimen publik, Clinton harus membaca hasil survei ketika akan memutuskan kemana ia akan berlibur di musim panas.

Ketika tradisi survei dibawa ke tanah air, tidak sedikit penguasa (di pusat dan daerah) kian sadar tentang apa artinya sentimen publik. Bukan sekedar berlomba mencari perhatian, para penguasa kian sadar kamera. Seperti tercetus dari cerita seorang wartawan yang biasa meliput penguasa, ia  sudah hapal betul mana tempat yang disuka sang penguasa. Tidak seperti orang pada umumnya, sang penguasa menolak difoto di tempat kering dan bersih, lalu bergeser beberapa meter untuk mencari tempat yang agak becek. Pilihan tempat semacam ini tentu saja didorong kebutuhan menampilkan properti yang mengukuhkan citranya sebagai pemimpin pekerja keras, merakyat, dan tidak memainkan semua kartu di atas mejanya.

Dengan dalih menampung aspirasi masyarakat, banyak kepala daerah yang mewajibkan aparatur di bawahnya memiliki media sosial. Mereka yang semula menggunakan media sosial sekedar untuk mengirim pesan, kini didorong untuk menampilkan foto-foto yang berhubungan dengan kegiatan kemasyarakatan. Tentu saja, termasuk mewajibkan sang pejabat aktif menanggapi apa pun keluhan yang disampaikan pengguna media sosial.

Mencari perhatian sebagai manuver politik bukanlah ide baru. Setiap masyarakat memiliki rezim pencari perhatiannya sendiri, berupa cara-cara umum untuk mendapatkannya dan ukuran-ukuran yang menjadi standar kewajarannya. Manuver seperti ini lazim dipraktikan dalam konfrontasi bersenjata di kalangan militer maupun kontestasi politik di kalangan sipil. Belakangan, mencari perhatian sebagai modus politik benar-benar mencuri perhatian karena pemakaiannya yang nyaris sudah over dosis.

Sun Tzu berulang-ulang mengajarkan tentang pentingnya meraih posisi-posisi yang menguntungkan sebelum “bertempur”. Posisi dimaksud berhubungan dengan image atau citra tentang kandidiat, dan manuver untuk mengubah kekuatan lawan menjadi kelemahan, atau sebaliknya. Ke dalam jurus terakhir termasuk menarik perhatian kompetitor dan membuatnya menyimpang, atau melambatkan langkahnya, bahkan memancingnya menggunakan umpan.

Pada era dimana fakta objektif dinilai kurang berpengaruh terhadap opini publik (atau kerap disebut sebagai era posttruth), tindakan penguasa yang gemar mencuri-curi perhatian bukan hanya memandulkan keperkasaan pencitraan, tetapi telah mendangkalkan makna politik dan demokrasi itu sendiri (atau postpolitics dan postdemocracy). Ketika kedua gejala yang disebut terakhir menguat, demikian Jayson Harsin,  dalam artikelnya berjudul Regimes of Posttruth, Postpolitics, and Attention Economies (2015), serangkaian partisipasi budaya dan pseudopolitik baru perihal kebenaran kemungkinan muncul, namun masalah, wacana, dan agensi untuk perubahan sosiopolitik tetap terkendala.

Ketika berita di media sosial telah menggantikan berita di media mainstream dan mengubah geografi berita (dimana berita tidak lagi dikirim pagi atau sore hari), norma yang mengatur tertib sosial pun mulai bergeser. Kini para penguasa, seperti juga anggota masyarakat lainnya, mengalami pergeseran disiplin dari “mengikuti aturan” ke arah tatanan yang dikontrol oleh mekanisme disuka (like) dan bagikan (share). Ujung-ujungnya, viral pun bukan hanya jurus jitu mendulang perhatian, tetapi diam-diam menjadi target para pengambil kebijakan.

Sebuah tindakan yang menjadi viral dipandang sebagai bentuk pengakuan atas kebenaran, persetujuan, bahkan dibaca sebagai dukungan atas apa yang menjadi kontennya. Tak heran, alih-alih berusaha mewujudkan perubahan nyata di tengah-tengah warga, banyak penguasa memokuskan perjuangannya mengatur sirkulasi dan konsumsi atas apa yang harus muncul dan didengar. Jika hal terakhir yang terjadi, penguasa akan tampak sibuk melayani warga padahal sejatinya sedang menggembalakan hasrat digitalnya.

Siapa pun akan menaruh hormat kepada penguasa  yang tidak gemar bersolek, dan hanya peduli pada apa yang menjadi tugasnya. Bahwa kemudian sang penguasa menjadi media darling dan memiliki pengikut yang banyak di jejaring media sosial itu semata sebagai buah atas kebijakan yang ditanamnya tanpa pamrih.***

Bagikan: