Pikiran Rakyat
USD Jual 14.285,00 Beli 13.985,00 | Sedikit awan, 21.1 ° C

Bahasa Politik Kopi

Karim Suryadi
Karim Suryadi

Karim Suryadi

Peneliti Komunikasi Politik, Dosen FPIPS UPI

SUDAH sejak lama saya membawa kopi sebagai buah tangan ketika bertemu kolega di Jepang, Australia, London, atau tempat lain. Bukan sekali dua kali pula saya  menerima kopi sebagai tanda mata dari kawan-kawan di Unsyiah Aceh. Meski saya bukan penggila kopi, dan tidak tahu persis sang kolega (yang saya kirimi) penggemar kopi, namun saya merasa percaya diri membawa kopi, atau merasa amat senang menerima kopi, sebagai oleh-oleh.

Meski di tempat yang dituju banyak dijual kopi, namun membawa kopi dari tanah air seolah mengusung misi khusus: memberi impresi tentang kesejatian rasa kopi. Membawa kopi untuk kolega, serasa membawa sesuatu yang khas Indonesia, seperti memberi mutiara yang baru dilepas dari kerangnya.

Kopi bukan sekedar buah tangan, tetapi alat diplomasi budaya yang ampuh, sekaligus bahasa politik yang berterima di banyak tempat. Di dalam kopi, terkandung kemewahan yang sederhana. Pesan itu pula yang kerap kami diskusikan dalam kelas-kelas Pendidikan Nilai Keantarbudayaan.

Saya pernah ditanya Profesor Masanori Yoshida dari Nihon University, Jepang, “Sejak kapan orang Indonesia minum kopi ?”.  Saya tidak tahu persis kapan pertama kali orang Indonesia minum kopi, namun saya yakin kopi menjadi salah satu peradaban pertama orang Indonesia. Kopi telah menjadi minuman orang Indonesia sejak masa berburu dan meramu. Kopi telah menjadi barang  perdagangan sejak era kolonial.

Lebih dari itu, kopi telah menjadi bahasa pergaulan para pujangga lama, setidaknya tercermin dari lirik lagu “Tjai Kopi” yang sejak lama saya dengar. Sebagian liriknya berbunyi: “Cai-cai kopi-kopi, peupeuriheun dileueut moal, calik-calik sareng abdi, peupeuriheun pacaket moal...” menyiratkan kehangatan hubungan sosial.

Mendengar penjelasan seperti itu, Profesor Yoshida, yang pernah melakukan riset tentang pengobatan tradisional di Medan, menimpali dengan nada berguyon namun serius, “Saya percaya itu. Saya lihat dalam sesajen ada kopi pahit, namun saya tidak pernah melihat soft drink atau minuman beralkohol terhidang di sana. Artinya, kopi telah menjadi tradisi yang diwariskan secara turun-temurun”.

Sebagai sebuah tradisi, minum kopi adalah kebiasaan masyarakat masa lalu yang dipelihara orang-orang masa kini. Tradisi ini dipelihara karena fungsinya. Lebih dari sekedar minuman yang digemari banyak orang, dalam beberapa komunitas, kopi dimaknai sebagai lambang kedekatan, keakraban, kesetaraan, bahkan informalitas tanpa kepura-puraan. “Ngopi-ngopi dulu” dimaknai sebagai tindakan paling minimal bagi dua orang teman yang bertemu.

Dalam konteks politik, kopi adalah bahasa politik yang netral. Bagi seorang ketua Rukun Tetangga (RT) misalnya (sekedar menyebut kategori pemimpin yang nyata perannya namun sering luput dari percaturan), kopi menjadi bahasa politik yang penting karena dua alasan. Kesatu, ketika beberapa orang warganya maju sebagai calon legislatif (caleg) dari partai politik (parpol) yang berbeda, dan menarik dukungan dari tetangganya, kopi menjadi perekat antarwarga. Mereka bisa bersitegang ketika bicara politik, namun tertawa bareng saat di kedai kopi. Bahkan karena kopi mereka bisa membuka selubung dramaturgi yang mereka ciptakan di panggung kampanye. Kopi seolah mengandung magnet yang dapat memelorotkan kepura-puraan.

Kedua, kopi menjadi semacam “kompas” ketika seorang Ketua RT harus berdiri diantara warganya yang terkotak-kotak ke dalam beberapa blok dukungan. Seorang Ketua RT, yang merasakan bagaimana kerasnya gesekan dua tetangga yang maju dari parpol yang berbeda, dapat berselancar diantara dua karang dengan berpegang pada filosofi kopi, kopi bisa diracik dengan campuran apa pun, namun tetap disebut dan berasa kopi. Kopi bisa diseduh bersama susu, jadi kopi susu. Kopi bisa dicampur jahe, tetap beraroma kopi. Di Ambon, kopi diseduh bersama kemiri dan jahe, namun tetap disebut kopi rarobang.

Dengan berpegang  pada filosofi kopi, seorang pemimpin yang konsisten mengayomi semua warganya yang terkotak ke banyak partai, bisa bergaul dengan siapa saja, dari partai mana saja. Seperti kopi yang bisa diseduh dengan ramuan apa pun dan  dapat menghadirkan kenikmatan baru tanpa kehilangan aroma kopi, seorang pemimpin yang mau belajar dari kopi bisa mengayomi warga dari parpol mana pun tanpa kehilangan identitasnya sebagai pemimpin.

Pemimpin semacam ini tidak seperti telur ayam, yang baru separuh digoreng telah berubah identitasnya menjadi telor mata sapi. Pemimpin yang mengayomi seluruh warganya memiliki kadar elastisitas yang kuat dan rentang sres yang lebar, namun kuat dalam pendirian.

Ini adalah alternatif bagi seorang pemimpin demokratis yang ingin keluar dari dilema partisan. Meski ia diusung partai, atau bahkan kader tulen partai, namun ketika menjadi pemimpin (bupati/wali kota, gubernur, bahkan presiden sekalipun) dituntut mengayomi seluruh warga dan menjaga jarak yang sama dengan semua kekuatan.

Tampil di baliho dengan salah satu calon presiden (capres), atau mengacungkan jari pertanda dukungan kepada salah satu capres  akan menyenangkan warga yang satu selera dengannya, namun pasti akan menyakiti, atau setidak-tidaknya menciptakan jarak psikologis yang kian jauh, dengan mereka yang berbeda pilihan politiknya. Pilihan politik sang pemimpin tak ubahnya aurat, yang harus disalurkan dengan benar, namun tak elok bila diumbar.

Persis seperti pepatah, “leuleus jeujeur liat tali”, pemimpin yang mengayomi memiliki kelenturan sikap namun kuat dalam pendirian. Pemimpin yang bisa mengayomi tidak harus menjadi bunglon, namun hanya butuh daya lenting, sehingga kecondongan politiknya tak akan mematahkan komitmen atau membatalkan sumpahnya, yakni selalu bertindak untuk dan atas nama warganya.***

Bagikan: