Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Langit umumnya cerah, 17.1 ° C

Yang Gaji Ibu Siapa?

Karim Suryadi
Karim Suryadi

Karim Suryadi

Peneliti Komunikasi Politik, Dosen FPIPS UPI

GAJI seperti tali kekang pada kuda, atau bahkan tali pencocok hidung pada kerbau. Alih-alih menggambarkan tali simbiosis mutualisma, dalam beberapa kasus, gaji kerap dibaca sebagai perlambang hubungan patron-client.

Gaji sebagai tali kekang patronase dipraktikan dengan sempurna pada era tuan tanah, atau tepatnya pada masa perbudakan. Siapa yang menjadi tuan seolah pemegang katup detak jantung sang penghamba. Karena sang tuan menghidupi (dalam bentuk upah, bidaya hidup, atau apa pun sebutannya), seakan mati hidupnya sang penghamba ada di tangannya.

Ketergantungan semacam ini menempatkan sang Tuan sebagai Tuhan, jangankan titahnya bahkan debu di ujung sepatunya pun disembah.

Seakan lupa sang penghamba diupah karena tenaganya, bahkan nyawanya kerap ia pertaruhkan demi menjaga dan melaksanakan titahnya. Besarnya bakti yang diberikan tak pernah dilihat sebagai pengorbanan atau prestasi, melainkan “sesuatu yang sudah seharusnya begitu”. Ketundukan, kepatuhan, dan kepasrahan seolah harga yang harus dibayar atas upah yang diterima.

Kini zaman telah berubah. Hubungan kekuasaan pun telah bergeser, namun patrimonialisme terus direproduksi. Hubungan antara penjaja dan raja pun
bermetamorfosis ke dalam berbagai pola hubungan eksploitatif.

Kini bisa jadi sebutan tuan tidak lagi sang raja, mungkin menjadi Boss, atau Bapak yang mulia. Demikian pula siapa yang menjadi penghamba tidak lagi disebut penjaja, bisa jadi disebut karyawan, aparatur, atau bahkan “rakyat yang berdaulat”.

Perbedaan sebutan dan reformasi dalam hubungan kekuasaan, sayangnya, tidak menghapus hubungan atasan-bawahan, tetap saja siapa yang menandatangani surat keputusan atau pengambil kebijakan tentang gaji kerap dianggap sebagai pihak yang berkuasa (dan berjasa) atas siapa yang digaji.

Kemunculan pertanyaan “Yang gaji ibu siapa” yang dilontarkan salah seorang menteri kepada aparatur sipil negara (ASN) di kementeriannya bukan hanya menunjukkan sisa-sisa budaya feodal, tetapi menyiratkan kerancuan berpikir khususnya dalam beberapa aspek berikut.

Kesatu, jika pemerintah disebut sebagai pihak yang membayar gaji, ASN adalah aparatur pemerintah juga. Artinya, status yang menerima dan membayar gaji sama, yakni sebagai pemerintah, yang tidak lain adalah alat negara. Jadi, sesungguhnya siapa yang membayar aparatur sipil negara ? Jawabannya adalah negara melalui alat-alat kelengkapannya. Uang yang digunakan untuk membayarnya pun uang negara.

Karena itu, meski di tangan seorang pejabat negara bertumpuk uang dalam jumlah tak terbatas, tak bisa digunakan untuk memborong sembarang barang, karena itu bukan uang miliknya. Pertanggungjawaban yang harus diberikan seorang pejabat negara karena membelanjakan satu rupiah sama beratnya dengan belanja jutaan atau milyaran.

Seperti halnya ASN, kepala pemerintah pun hanya dapat menggunakan uang negara bila diperintahkan (atau memilik landasan) undang-undang. Mengapa ASN dibayar negara ? Jawaban normatifnya karena diperintahkan undang-undang, setelah yang bersangkutan menunaikan tugas dan kewajibannya. Jadi gaji yang diterima bukan belas kasihan atasan, pimpinan atau siapa pun, melainkan hak yang harus diterima.

Gaji yang diterima ASN bukan nilai tukar kepatuhannya, meski pembangkangan kepada atasan dapat menyeretnya ke dalam kasus yang menyebabkan seorang aparatur dikenai hukuman/sanksi, termasuk tidak dibayar gajinya.

Kedua, belakangan kemampuan menunaikan tugas yang sudah seharusnya dilakukan yang dipandang sebagai prestasi kian menghebat. Kemampuan lembaga menyerap anggaran dianggap sebagai prestasi, padahal sudah seharusnya dana yang sudah dianggarkan digunakan semestinya.

Singkatnya kemampuan pemerintah dalam menunaikan kewajibannya dan menjauhi segala larangan dianggap sebagai prestasi, padahal hidup (apa pun status dan peran yang dijalankan) memang sudah seharusnya begitu bukan ? Ini tak ubahnya seorang pengendara mobil balap yang mampu mengemudikan mobilnya di atas lintasan balapan melampaui kecepatan mobil angkot dianggap sebagai prestasi.

Padahal semua orang tahu, kinerja pembalap hanya dibandingkan dengan pembalap. Atau sebaliknya, jika supir angkot diberi kesempatan menjajal kinerja angkotnya di atas lintasan balapan dan kecepatannya melampaui Ferrari keluaran terbaru.

Dalam masa-masa kontestasi, apa pun bisa menjadi alat persuasi. Meski sejatinya tak bertemali, nyatanya banyak tindakan persuasif berwajah anggaran. Pembangunan infrastruktur dikebut, pembagian sertifikat tanah digebyarkan, pengendalian harga sembako diperketat, bahkan salaman dan jumpa warga pun diperbanyak jelang hari pemungutan suara.

Memasang tampilan paling manis dan banyak disuka pemilih adalah bentuk persuasi paling halus. Sayangnya menggunjing soal gaji tidak termasuk satu diantara tindakan persuasif yang disuka, karena itu tak ubahnya “ngagonggorokan”, yakni menyoal siapa yang menyediakan makanan kepada mereka yang sedang lahap menyantap hidangan.***

Bagikan: