Pikiran Rakyat
USD Jual 14.223,00 Beli 13.923,00 | Umumnya berawan, 27.7 ° C

Si Jalak Harupat atau WO

Eko Noer Kristiyanto
Eko Noer Kristiyanto

Eko Noer Kristiyanto

Peneliti Hukum Olah Raga Kemenkumham dan bobotoh Persib

HINGGA saat saya menyelesaikan tulisan ini, panpel Persib tengah melobi pihak pengelola stadion Si Jalak Harupat (SJH) agar Persib dapat menggunakan stadion SJH untuk pertandingan Senin, 4 Februari esok menghadapi Persiwa Wamena dalam lanjutan Piala Indonesia.

Panpel mengalihkan opsi ke stadion SJH karena pihak kepolisian urung menerbitkan izin keramaian jika laga digelar di stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Ada dugaan, dalam pengajuan sebelumnya panpel memang tak mengajukan opsi selain GBLA (karena SJH sedang direnovasi dan baru bisa digunakan pertengahan Februari) dan celakanya lagi adalah waktu pertandingan sudah mepet, H-1.

Polisi sudah benar

Isu tentang peluang gagalnya pertandingan digelar sudah merebak sejak beberapa hari lalu. Beberapa pihak menyayangkan kepolisian yang dianggap tidak kooperatif dan cenderung menghambat.

Padahal menurut saya, pihak kepolisian sudah benar dalam bersikap. Perlu diketahui bahwa dalam mengambil kebijakan tentunya kepolisian pun mempertimbangkan banyak hal. Dan kali ini yang menjadi pertimbangan sudah tepat karena berdasarkan dari argumen dan fakta hasil dialog dengan dinas pemuda dan olah raga selaku pengelola stadion yang mengungkap adanya ketidakberesan struktur bangunan dan beresiko jika tetap digunakan.

Perihal retak dan berlubangnya fisik bangunan di beberapa sudut tentunya bukanlah hal sepele, resiko roboh hingga korban jiwa wajib diperhitungkan, ini semua berkaitan dengan keamanan.

Kepolisian selaku otoritas tertinggi keamanan telah memilih sikap yang seharusnya tidak dapat berubah dengan alasan apapun. Karena argumen tentang ketidaklayakan bangunan memang tidak bisa diatasi secara serta merta sehingga layak untuk dipertimbangkan kembali.

Hal ini berbeda jika alasannya berkaitan dengan hal-hal yang lebih dinamis. Misalnya saja ketika pihak kepolisian tak memberi izin keramaian dengan alasan akan berlangsung demonstrasi besar-besaran di kota Bandung. Namun saat personel yang dikerahkan untuk mengamankan demo ditambah dari pusat, ternyata polisi memiliki keyakinan untuk dapat mengendalikan jalannya demo dan pertandingan secara bersamaan maka bisa saja urungnya penerbitan izin keramaian ditinjau ulang dan akhirnya terbit menjelang pelaksanaan pertandingan.

Segala hal terkait infrastruktur dan lapangan sepak bola sebenarnya merupakan konsekuensi dari doktrin “tak ada sepak bola tanpa izin negara”. Pijakan filosofisnya adalah bahwa sepak bola dimainkan di lapangan yang erat dengan teritorial, dan negara adalah satu-satunya pihak yang memiliki yurisdiksi terkait tanah alias teritori tempat lapang bola/ stadion dibangun.

Sehingga walau benar FIFA adalah pihak yang memiliki, mengorganisir dan mengendalikan sepak bola, namun jika pemerintah suatu negara tak berkenan maka takkan ada sepak bola resmi (milik FIFA) di negara tersebut.

Melalui perizinan pula negara memainkan peranannya. Sebenarnya tak hanya bicara tentang izin keramaian dari pihak kepolisian saja sebagai syarat digelarnya suatu pertandingan resmi, bahkan pada kenyataannya seluruh lapangan yang digunakan untuk menggelar kompetisi resmi adalah milik pemerintah-baik pusat maupun pemda (boleh dikoreksi jika salah).

Jangan diundur

Merujuk regulasi bahwa tuan rumah hanya diberi waktu 7 hari untuk mengajukan ketidaksiapan menggelar pertandingan karena faktor perizinan, dan syarat tersebut jelas tidak terpenuhi saat ini. Dalam kondisi seperti ini saya selalu konsisten untuk mengatakan bahwa pilihannya hanyalah dua. Yaitu: memindahkan venue pertandingan atau dinyatakan kalah WO. 

Jika kemudian ternyata pertandingan diundur dengan alasan tak ada izin keramaian, Persiwa Wamena berhak protes karena mereka sudah tiba di Bandung dan siap bertanding. 

Pengunduran jadwal dengan melabrak regulasi sungguh suatu preseden buruk yang hanya akan menimbulkan prasangka dan memperburuk pengelolaan sepak bola negeri ini. Terlebih ketika sesungguhnya dengan pengunduran tersebut maka hanya menambah panjang daftar inkonsistensi otoritas sepak bola dalam menegakkan aturan yang dibuatnya sendiri.

Secara sosiologis ini pun akan menimbulkan gejolak dan konflik di tataran suporter, karena para bobotoh yang selama ini mencibir klub ibu kota karena seringkali melakukan pengunduran pertandingan (hal yang dianggap sangat menguntungkan secara sepihak) kini justru dibuat malu oleh klub kebanggaannya.

Terlebih ketika kita tengah dalam kondisi kebatinan membenahi sepak bola negeri ini. Ketika satgas anti mafia bola bertugas menegakkan berbagai aturan yang dilanggar dalam ranah sepak bola. Ketika suporter mengawasi dan mulai mencoba memahami regulasi terkait penyelenggaraan sepak bola, masa iya contoh buruk justru datang dari kota Bandung yang dikenal sebagai kota penggerak, kota intelektual, dan kota asal klub legendaris yang dikenal profesional dan senantiasa menjaga sportifitas.

Oleh karena itu harapan kita hanya satu, SJH bisa digunakan Senin besok untuk menggelar pertandingan sesuai jadwal. Jika tidak bisa menggelar laga sesuai jadwal sementara tak ada kondisi yang bisa dikategorikan force majeure, maka pilihannya hanya 1, Persib harus dinyatakan kalah WO.***

Bagikan: