Pikiran Rakyat
USD Jual 14.243,00 Beli 13.943,00 | Berawan, 22.5 ° C

Setelah Edy Rahmayadi Mundur

Eko Noer Kristiyanto
Eko Noer Kristiyanto

Eko Noer Kristiyanto

Peneliti Hukum di Kementerian Hukum dan HAM

PENGATURAN skor sepak bola.*/DOK. PR
PENGATURAN skor sepak bola.*/DOK. PR

KABAR mundurnya Edy Rahmayadi dari jabatan ketua umum PSSI dalam kongres di Bali pekan lalu sontak mengejutkan saya. Melalui jaringan-jaringan tepercaya, saya mendapat info bahwa pada malam sebelum kongres, Edy Rahmayadi sempat mengatakan bahwa dia tak akan mungkin meninggalkan PSSI dalam kondisi seperti sekarang.

Baik saja tidak cukup

Dalam konteks PSSI, Edy Rahmayadi tentu saja adalah orang baik karena seluruh kejahatan dalam sepak bola Indonesia telah berlangsung jauh sebelum masa kepemimpinan Edy Rahmayadi.

Saya pernah bicara dengan narasumber tepercaya yang mengatakan bahwa kehadiran Edy Rahmayadi justru membuat orang-orang lama yang bermasalah justru menjadi kagok, canggung, dan kesulitan bergerak. Karena ternyata, Edy Rahmayadi adalah orang yang tegas dan sulit dikendalikan.

EDY Rahmayadi menyampaikan keterangan terkait pengunduran dirinya seusai pembukaan Kongres PSSI 2019 di Nusa Dua, Bali, Minggu 20 Januari 2019.*/ANTARA

Dengan kabar itu pula saya bisa menerima rumor bahwa Edy Rahmayadi dimakzulkan justru oleh orang-orang dalam PSSI. Terlebih setelah isu match fixing merebak. Dapat kita telusuri melalui berbagai pemberitaan bahwa Edy Rahmayadi sangat kooperatif terhadap kinerja satgas anti mafia sepak bola bahkan mempersilakan satgas masuk dan memeriksa orang-orang PSSI.

Tentu itu bukan berita baik bagi orang-orang busuk di federasi sepak bola negeri ini. Segala karut marut ini sudah laten dan tidak serta-merta muncul ketika dia memimpin PSSI, tetapi tentu saja Edy Rahmayadi sebagai orang nomor 1 di PSSI harus siap ketika dia menjadi orang yang paling disalahkan terkait persoalan sepak bola di Indonesia.

Mencari figur istimewa

Perlu kita pahami bahwa desakan mundur yang disuarakan publik bukan karena meragukan kapasitas Edy Rahmayadi untuk memimpin organisasi. Kapasitas Edy Rahmayadi jelas teruji melalui karier militer yang cemerlang.

Persoalan utamanya adalah PSSI memerlukan orang yang bisa bekerja total di federasi dan tidak menjadikan PSSI sebagai jabatan sambi, alias PSSI jangan dipimpin orang yang melakukan rangkap jabatan.

Memimpin PSSI jelas memerlukan totalitas dan energi yang besar. Terlebih, dalam upaya memberantas match fixing yang memerlukan komunikasi, waktu, dan koordinasi yang terus menerus.

Pelaksana Tugas Ketua Umum PSSI Djoko Driyono (kanan) bersama Wakil Ketua Umum PSSI Iwan Budianto (kiri) menyampaikan keterangan pers sesusai penutupan Kongres PSSI 2019 di Nusa Dua, Bali, Minggu, 20 Januari 2019. Kongres sehari tersebut telah membahas sejumlah agenda salah satunya akan membentuk tim khusus untuk memperketat pengawasan mafia sepak bola dan kasus pengaturan skor pertandingan.*/ANTARA

Status Edy Rahmayadi yang menjabat pula sebagai Gubernur Sumatera Utara tentu dianggap tak cukup total untuk bisa menakhodai PSSI.

Setelah terjadi suksesi kepemimpinan di PSSI, saya selalu khawatir situasi ini mirip dengan momentum lengsernya Soeharto tahun 1998.

Ketika itu semuanya tenggelam dalam euforia karena target perjuangannya tereduksi menjadi turunnya pucuk pimpinan sehingga lupa untuk mengawal struktur dan sistem.

Mirip ketika gerakan #edyout menjadi gencar dan akhirnya Edy Rahmayadi benar-benar “out” dari jabatannya.

Untunglah pengganti Edy Rahmayadi (walau bukan definitif) adalah Joko Driyono yang notabene adalah sosok lama yang juga mendapat sorotan sehingga publik kembali fokus untuk kembali mencurahkan energi dan perhatian kepada PSSI.

Beberapa nama mencuat untuk didapuk menggantikan sosok Edy Rahmayadi dari mulai Erick Thohir, Ahok, dan (seperti biasa) Cak Imin yang merasa pantas memimpin organisasi strategis.

Akan tetapi, tentunya kita harus belajar bahwa yang selama ini menimbulkan persoalan adalah ketika urusan sepak bola bersinggungan dengan hal-hal politis.

Sejatinya kejadian pada masa kepemimpinan Edy Rahmayadi pun demikian. Semua baik-baik saja hingga akhirnya Edy Rahmayadi berpolitik praktis dan mengikuti pilkada Sumatera Utara.

Mencari figur pengganti tentu bukan hal mudah. Mencari wajah baru, integritas, dan bebas dari persoalan masa lalu PSSI menjadi mutlak selain kecakapan dan komitmen untuk sepak bola nasional.

Penting diingat pula bahwa untuk mengubah sesuatu, tak cukup dengan adanya niat baik, tetapi harus dilakukan dengan cara-cara yang benar dan konstitusional.

Cara yang benar itu tentulah melalui Kongres Luar Biasa (KLB) dan yang menjadi penentu untuk menentukan nasib PSSI adalah para pemilik hak suara alias anggotanya sendiri karena dalam kondisi normal, KLB hanya bisa diinisiasi oleh mereka.

Agenda politik tahun ini tentu harus diperhitungkan oleh para pemilik hak suara mengingat kita tak bisa naif bahwa mereka pun banyak yang memiliki persinggungan dengan politik praktis.

Akan tetapi, politik dan sepak bola bisa saling tidak bersentuhan jika lobi dan gerakan dimulai dari sekarang (sebelum Pilpres 2019) dan mengeksekusinya setelah April 2019 usai agenda pemilihan presiden.***

Bagikan: