Pikiran Rakyat
USD Jual 14.223,00 Beli 13.923,00 | Sebagian cerah, 20.8 ° C

Jangan Goda KPU

Karim Suryadi
Karim Suryadi

Karim Suryadi

Peneliti Komunikasi Politik, Dosen FPIPS UPI

PILPRES 2019.*/REUTERS
PILPRES 2019.*/REUTERS

DALAM kasus pengubahan visi dan misi calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, KPU (Komisi Pemilihan Umum) menunjukkan tajinya.

Tanpa kompromi, KPU dengan tegas menolak usulan perubahan visi dan misi  Prabowo-Sandiaga Uno dengan alasan visi dan misi merupakan bagian dari dokumen yang harus diserahkan saat pendaftaran.

Sikap tegas pun diambil KPU saat desas-desus tujuh kontainer yang sudah tercoblos mencuat. Sesaat setelah melakukan pengecekan ke Tanjung Priok, tempat ketujuh kontainer disebut-sebut berada dan menemukan fakta tidak ada sehelai pun kertas suara yang sudah tercoblos, KPU langsung melaporkan kasus tersebut kepada kepolisian.

Sikap berbeda ditunjukan KPU saat memutus silang sengketa soal penyampaian visi dan misi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sempat beredar akan dihelat 9 Januari 2019.

Pilpres 2019.*/DOK. PR

Dalam kasus itu, KPU mengambil sikap akomodatif dengan menyerahkan putusan kasus tersebut kepada permusyawarahan di antara kedua pasangan calon. Hal yang sama juga terjadi terhadap keputusan menyampaikan apa yang disebut komisioner KPU sebagai kisi-kisi pertanyaan debat.

Ada hal menarik menyertai rentetan kejadian-kejadian tadi. Merespons isu yang menuding penyebaran berita bohong tujuh kontainer yang sudah tercoblos sebagai bagian dari usaha mendelegitimasi KPU, tim sukses salah satu pasangan calon dan beberapa pejabat pemerintah menyatakan mendukung sikap KPU melaporkan kasus tersebut kepada kepolisian.

Dukungan terhadap langkah KPU juga muncul atas sikapnya yang tidak memfasilitasi pemaparan visi dan misi dan penyampaian kisi-kisi pertanyaan sebelum debat.

Hal itu berbeda dengan sikap pasangan calon lainnya, yang hampir tidak pernah menyatakan mendukung KPU.

Perlukah dukungan?

Pertanyaannya, apakah KPU memerlukan dukungan (baca: pernyataan dukungan) kedua pasangan calon dalam menjalangkan tugasnya?

Sebagai lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, kekuatan KPU terletak pada konsistensinya menjalankan undang-undang pemilihan umum (pemilu).

Sejurus dengan itu, dukungan pasangan calon sudah memadai jika diwujudkan dalam kesediaan menundukkan diri kepada ketentuan undang-undang.

KETUA KPU Pontianak Sujadi menduduki kotak suara yang terbuat dari karton tebal kedap air dan menggunakan plastik transparan saat Sosialisasi Kesiapan Logistik Pemilu 2019 di gudang logistik KPU di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis 27 Desember 2018.*/ANTARA

Dengan demikian, KPU tak memerlukan pernyataan dukungan secara eksplisit dari pasangan calon, tim pemenangan, atau pendukung pasangan calon. Dukungan atas kerja KPU dan pemilu itu cukup diwujudkan dalam kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang dibuat berdasarkan undang-undang.

Langkah KPU menjalankan undang-undang dan peraturannya sudah seharusnya didukung, bukan hanya oleh pasangan calon tetapi juga oleh semua elemen masyarakat. Suka atau tidak, KPU-lah penyelenggara pemilu di Indonesia. Suka atau tidak, KPU-lah yang membidani kelahiran pemimpin lewat rahim pemilu.

Pernyataan dukungan yang disampaikan salah satu pasangan calon, sementara yang lain tidak, agak mengganggu. Hal itu memunculkan kesan, KPU hanya segaris dengan salah satu pasangan calon, atau hanya satu pasangan calon yang segaris dengan KPU.

CONTOH surat suara Pilpres 2019.*/ANTARA

Pada titik ini, kesan yang muncul seolah-oleh sikap pasangan calon terhadap KPU berbeda, sebuah perbedaan yang biasanya muncul setelah pemungutan suara dilakukan.

Jika dibiarkan terus menggelinding, bisa muncul dugaan atau klaim, ada pasangan calon yang hanya mencari-cari kelemahan atau kesalahan KPU karena merasa sudah kalah.

Memang tidak ada larangan pasangan calon menyatakan mendukung langkah KPU. Jadi, boleh-boleh saja pasangan calon menyatakan dukungan secara terbuka. Namun, jangan sampai sikap itu diambil sebagai “sikap manis” pasangan calon untuk menciptakan “hubungan baik” dengan KPU, yang akhirnya dapat meruntuhkan independensi lembaga negara tersebut.

Pemilu dan ruh kompetisi

Tidak ada maksud tulisan ini untuk mencurigai siapa pun. Kita percaya, KPU akan bekerja sesuai batasan yang diberikan undang-undang. Jika kita memercayai pilpres sebagai mekanisme demokrasi dalam memilih pemimpin, independensi KPU menjadi syarat mutlaknya.

Ke dalam pengertian independensi banyak ciri dapat dimasukkan. Namun, tanpa mengesampingkan yang lain, adanya jaminan kesamaan di dalam kesempatan untuk menang adalah ciri terpenting. 

Efikasi pemilu dalam mengatur ulang alik kekuasaan dan independensi KPU menyelenggarakan pemilu yang sesuai dengan asas yang melandasinya terlihat ketika semua pasangan calon bebas dan merdeka “menentukan takdirnya”.

Kemenangan pasangan calon ditentukan oleh usaha-usaha mereka sendiri, yang berterima dengan sikap pemilih.

Inilah warisan pemilu-pemilu pasca Orde Baru. Pemenang hanya diketahui usai pemilihan. Sebelum hari pencoblosan, semua pasangan calon berhak merasa dan berharap menang.

Harapan akan menanglah yang akan menghidupkan kompetisi, sekaligus menjauhkan diri dari tindakan yang mencederai lawan. Hal terakhir adalah nilai sportivitas yang dipinjam dari dunia olah raga, bahwa setiap pemain bebas memeragakan taktik apa pun, tetapi ketika terindikasi ada niat mencederai lawan, ia harus dihukum. Mengapa? Karena dalam kontestasi yang sehat, lawan adalah kawan berkompetisi.

Demi menjunjung sikap fair dan sportivitas, sikap KPU yang tegak lurus pada aturan menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Biarkan KPU bekerja sesuai dengan pembatasan yang diberikan undang-undang. Jangan dihalang-halangi dan tak perlu didorong-dorong. Jangan digoda dan tak usah main mata, sebab mata publik tak bisa diajak main-main.***

Bagikan: